WIALAYAH PERBATASAN

KOMPAS
Rabu, 12 Agustus 2009

Nasionalisme di Tapal Batas
TAK INDONESIA HILANG DI HATI

Oleh Kenedi Nurhan


Sri Mersing lagulah Melayu
Dinyanyikan anak tanah seberang…

Senandung lagu Sri Mersing terdengar sayup. Di Nongsa, pada malam berawan cerah di penghujung Juli lalu, seberkas cahaya keperakan tampak timbul-tenggelam di laut lepas, bagai dipermainkan ombak Selat Melaka yang terlihat hitam. Dari kejauhan, senandung lagu Melayu klasik yang berkisah tentang cinta dan kesepian itu masih saja terdengar. Sendu!

Leman (41) duduk termangu dengan segelas kopi di tangan. Pandang

matanya lekat menatap gemerlap cahaya yang berpendar di seberang lautan.

“Itu Singapura. Kalau langit cerah seperti sekarang, memandang

gemerlap cahaya dari ‘Negeri Pulau’ di tanah seberang itu

kadang-kadang bisa jadi semacam pengobat kegelisahan hidup

sehari-hari yang kian berat dan melelahkan,” kata Leman, pekerja di

satu industri manufaktur di Pulau Batam, saat ditemui sedang duduk

santai di kawasan pantai Nongsa di belahan utara Batam, minggu

ketiga Juli 2009.

Sejurus Leman (41) terdiam. Ia terbuai akan masa kecilnya. Gemerlap

cahaya lampu yang berpendar dari negeri di seberang lautan itu

tiba-tiba mengingatkan Leman pada ribuan cahaya kunang-kunang

yang kerap hingga-bergelayut di rerimbunan bakau tak jauh dari

kampung halamannya, sebuah desa nelayan di Pulau Lingga.

“Kunang-kunang paling suka bertengger di pohon teruntum,” kata

Leman. Celakanya, kini pohon teruntum yang dulu banyak tumbuh

di kawasan hutan bakau di Kepulauan Riau sudah kian menipis.

“Kata orang, habis diangkut ke seberang selat, bersama pasir-pasir

yang dikeruk untuk menambah luas negeri mereka,” tambahnya.

Masih ketinggalan

Tentu saja kunang-kunang dari masa kecil Leman (nama sebenarnya

adalah Sulaiman) tidak bermetamorfose menjadi gemerlap cahaya

keperakan di negeri pulau itu, mengikuti pohon-pohon teruntum yang

diangkuti ke sana. Juga bukan jelmaan jutaan kubik pasir yang dikeruk

dari pulau-pulau di kawasan ini untuk aktivitas pembangunan di negara

tetangga tersebut, lalu seperti berterbangan di langit malam terkena

pantulan sinar bulan atau bintang.

Bukan! Cahaya keperakan yang terpancar dari gedung-gedung

bertingkat di Negeri Pulau itu menyiratkan kemajuan sebuah

peradaban. Singapura adalah kota paling atraktif di Asia Tenggara.

Sementara di kampung Leman di Pulau Lingga, juga di ratusan pulau

berpenghuni lainnya di wilayah Kepulauan Riau—di luar Batam dan

kawasan eksklusif di bagian utara Bintan—waktu seperti berhenti.

Jangankan di kampung-kampung nelayan, infrastruktur pembangunan

di Daik sebagai ibu kota Kabupaten Lingga saja masih jauh ketinggalan

dibandingkan kota-kota kecamatan di Pulau Jawa. Satu-satunya

bangunan baru yang relatif bisa dikedepankan hanya kantor bupati.

Itu pun sangat sederhana.

Memasuki kota Daik, mereka yang tahu bahwa di sinilah dulu pernah

berdiri pusat kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga-Bintan-Johor-

Pahang niscaya akan terperangah. Kecuali bekas reruntuhan Istana

Damnah di pinggiran kota Daik, serta Mesjid Sultan di ‘pusat kota’ yang

masih berdiri, jejak kejayaan masa silam itu sudah hilang ditelan waktu.

Kota Daik tak ubahnya seperti pedukuhan di Jawa. Hanya berupa

kumpulan rumah panggung yang berdiri di atas rawa. Tak ada

kendaraan angkutan umum kecuali ojeg sepeda motor. Tak ada tempat

belanja kecuali warung-warung kecil di pinggir jalan. Rumah makan

hanya berupa kedai kecil. Penginapan yang tersedia pun amat

bersahaja, dengan bonus penerangan listrik yang kerap mati tiba-tiba.

“Tidak tahu, ya, Pak. Dibilang nelayan bukan, petani juga bukan.

Sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari masih didatangkan dari

luar,” kata Muhamad Nur Usman (49), warga Daik, ketika ditanya

jenis mata pencaharian masyarakat Pulau Lingga.

Laut dan selat

Tidak seperti di Kalimantan, Papua, dan NTT, garis perbatasan

Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dengan empat negara tetangga

(Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand) hanya berupa laut dan

selat. Tak ada patok-patok di tapal batas antarnegara, sehingga apa

yang disebut perbatasan—terutama bagi masyarakat yang mendiami

kawasan ini—tak ubahnya semacam garis imajiner.

Akan tetapi, karakteristik realitas sosial kemasyaratan berikut

penanganan daerah perbatasan oleh pemerintah relatif sama. Tertinggal

dan seperti ditinggalkan! Untuk kasus Kepulauan Riau, perasaan

ditingalkan dalam proses pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera kerap jadi isu yang bisa melemahkan sendi-sendi nasionalisme.

Lihatlah denyut kehidupan masyarakat di Pulau Singkep yang

kehilangan darah segarnya setelah kekayaan perut bumi (baca: timah)

mereka disedot habis, lalu kini ditinggalkan. Perekonomian Singkep pun

runtuh. Masyarakat di sana—juga yang tinggal di pulau-pulau sekitar

Singkep, termasuk Lingga—yang semula menjadikan Singkep sebagai

tumpuan ikut terpukul. Migrasi ke Batam dan Bintan akhirnya jadi pilihan.

Data yang diperoleh Sutamat Arybowo, peneliti bidang kebudayaan

pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan bahwa

setelah PT Timah hengkan dari pulau ini jumlah penduduk Singkep

terus berkurang. “Sejak 1993, rata-rata penduduk Pulau Singkep yang

semula tercatat 37.686 jiwa berkurang 1.000 jiwa tiap tahunnya

karena pindah ke Pulau Batam,” kata Sutamat.

Di Batam mereka berharap dapat pekerjaan di sektor industri. Tapi, di

tempat baru ini mereka kalah bersaing. Bekal keterampilan sebagai

pekerja tambang timah ternyata tak cukup bisa diandalkan, sehingga

kebanyakan di antara mereka justru jadi pengangguran dan sebagian

jadi buruh bangunan.

Sementara Pulau Lingga yang dulu pernah jadi pusat Kesultanan

Melayu, yang wilayah kekuasaannya hingga ke Johor, Negeri Sembilan

dan Pahang di Tanah Semenanjung (Malaysia) serta Tumasik

(Singapura), setelah hampir 65 tahun Indonesia merdeka terlihat kian

miskin dan dilupakan. Sebutan daerah ini sebagai “bunda kandung

Melayu” pun tampaknya hanya sebuah romantisme.

Apatah lagi Natuna dan Anambas yang berada jauh di Laut China

Selatan. Kalau saja kawasan perairan bawah laut wilayah ini tidak

mengandung cadangan minyak yang begitu kaya, barangkali tak ada

yang mau menolehnya.

Akan halnya Batam dan Bintan, bagi masyarakat lokal, keberadaan

kawasan industri di kawasan ini tak memberi banyak peluang untuk bisa

ikut terlibat di dalamnya. Bahkan di era otonomi daerah seperti

sekarang, skenario besar yang terlihat di kawasan ini justru terkesan

sebagai pembangunan pemerintah pusat di daerah yang menempatkan

Kepulauan Riau sebagai bagian dari sistem kapitalisme global.

Di dua pulau ini, perubahan besar memang mulai terjadi. Lebih-lebih

sejak pemerintah pusat menetapkan Batam sebagai kawasan

perdagangan bebas, dan sejak akhir 1970-an mulai dikelola secara

khusus. Akan tetapi, dalam pertemuan berbagai kepentingan yang

mengambil tempat di kawasan ini, tampaknya posisi masyarakat lokal

selalu berada di pinggiran: sekadar jadi penonton!

Meski diperlakukan pemerintah pusat tak ubahnya sekadar “properti”,

di luar urusan ekonomi yang terkait langsung dengan persoalan hidup

sehari-hari, rasa kebangsaan masyarakat di daerah ini sesungguhnya

tak pernah surut. Walau realitas sosial-kultural, juga ekonomi, mereka

sangat bersinggungan dengan warga-bangsa yang berdiam di seberang

Selat Melaka, namun dalam urusan nasionalisme—tentu bukan dalam

arti sempit—Jakarta tetap jadi acuan.

Ini sebuah karunia. Kualitas keindonesiaan mereka tak pantas

diragukan. Kendati setiap malam berawan cerah orang-orang seperti

Leman menyaksikan gemerlap lampu neon dan merkuri dari tanah

seberang dengan sedikit rasa iri, atau menyaksikan tayangan televisi

Singapura dan Malaysia tanpa harus pakai parabola, mereka tetaplah

“penjaga” nilai-nilai kebangsaan di tapal batas.

Meminjam gaya ungkap Hang Tuah ketika mengobarkan semangat

“tak Melayu hilang di Bumi” di masa silam, masyarakat

Kepulauan Riau sekarang pun masih bisa berkata lantang:

tak Indonesia hilang di hati!

Tapi, sampai kapan?