Blog Kenedi Nurhan

Muara Enim

2010-06-13T16:39:00.008+07:00

Potensi Kepariwisataan
di Muara Enim
• Wisata Pedesaan dan Rekayasa Budaya: Sebuah Gagasan

Oleh Kenedi Nurhan

Menjelang pergantian abad lalu, di saat jutaan orang dengan penuh harap dan cemas berdiri di tubir zaman menyambut kehadiran milenium baru, milenium kedua di awal abad ke-21, kawasan pegunungan dan hutan hujan tropis Peru di Amerika Selatan tiba-tiba jadi begitu terkenal. Para petualang dari berbagai belahan dunia berduyun-duyun datang ke sana, mencari sesuatu yang lebih bersifat metafisik, yakni suatu jalan yang akan menuntun mereka menemukan kebenaran kosmis dan proses transformasi spiritual.

Adalah James Redfield lewat The Celestine Prophecy (Manuskrip Celestine) yang jadi pemicunya. The Celestine Prophecy adalah novel pertama dari trilogi kisah pencarian spiritual yang bertumpu pada keaslian alam yang digarap Redfield, sebelum ia menulis dua novel lainnya: The Tenth Insight (Wawasan Kesepuluh); dan The Secret of Shambhala: In Search of the Eleventh Insight (Rahasia Shambhala: Mencari Wawasan Kesebelas). Sejak itu, hutan hujan tropis Peru tidak saja jadi pusat perhatian mereka yang mulai bosan dengan keriuhan dunia yang serba matrialistik, tapi juga diyakini memendam "kekuatan" luar biasa, yang memberi kemungkinan bagi para pencari wawasan dan energi baru untuk memahami makna kehidupan sesungguhnya di milenium kedua ini.

Novel The Celestine Prophecy itu sendiri berkisah tentang proses pencarian Sembilan Wawasan Kehidupan. Melalui kisah penemuan manuskrip kuno dari masa 600 sebelum Masehi di pedalaman hutan dan pegunungan di Peru, pembaca diajak untuk menelusuri satu demi satu dari sembilan wawasan yang termuat dalam manuskrip, bagai mengupas lapisan bawang sebelum sampai dan menemukan intisarinya.

Berkat kepiawaian Redfield bertutur dan memberi gambaran detail tentang hutan hujan tropis di Peru, yang dipadukan dengan perjalanan spiritual tokoh-tokoh cerita rekaannya itu, rasa ingin tahu banyak orang pun muncul. Lalu, berduyun-duyunlah para petualang memasuki hutan-hutan lebat di sana, terlibat dalam apa yang disebut Redfield sebagai parabel petualangan sambil berwisata, sekaligus menikmati proses kembali ke alam dalam pengertian yang sesungguhnya.

“Ramalan” John Naisbitt dan istrinya Patricia Aburdene (Megatrends 2000) yang mengkonstantir bahwa menjelang abad ke-21 umat manusia akan lebih menitikberatkan pada dimensi spritual menemukan pembenarannya. Dalam The Celestine Prophecy, fenomena kebangkitan spritualisme baru itu ditandai romantisme untuk kembali ke alam, di mana alam dengan segala misteri yang dikandungnya dijadikan semacam wahana sekaligus titik keberangkatan dalam pencarian jatidiri.

Dalam konteks perbincangan kita hari ini, kesadaran baru semacam itu ternyata memberi dampak positif pada dunia kepariwisataan. Ada pelajaran berharga yang patut dipetik. Bahwa, daya tarik alam dan lingkungan tidak semata ditafsir dalam arti sempit: hanya berkutat pada hamparan pasir pantai yang putih, alam pengunungan yang elok, keindahan bawah laut dengan aneka jenis terumbu karang berikut keanekaragaman biota lautnya, ataupun eksotisme budaya masyarakat di satu destinasi wisata. Daya tarik alam dan lingkungan ternyata bisa didekati (baca: dijual) dari dimensi lain, yakni lewat pemaknaan baru dengan menghadirkan “cerita” berikut petualangan tokoh-tokoh parabelnya dalam merajut hubungan antarsesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Sang Pencipta alam semesta.

Dalam kasus Indonesia, sebelum kemunculan novel Laskar Pelangi (2005) karya Andrea Hirata, rasanya nama Pulau Belitung (juga Bangka) tidak banyak dikenal orang selain sekadar pulau penghasil lada dan timah. Akan tetapi, setelah novel pertama dari tetralogi-nya Andrea Hirata [tiga buku lain: Sang Pemimpi (2007), Endesor (2007), dan Maryamah Karpov (2008)] lewat perjalanan hidup tokoh Ikal yang merepresentasikan biografi penulisnya itu sukses di pasaran, persepsi dan pandangan banyak orang terhadap Pulau Belitung ikut bergeser. Belitung ternyata tidak sekadar timah dan lada, tetapi juga ada keindahan yang selama ini seolah tersembunyi berikut “sisa peradaban timah” dengan kelas sosialnya yang pantas ditoleh dan ditengok.

Lebih-lebih setelah Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar oleh sineas Mira Lesmana, dengan judul yang sama, keindahan pantai dengan pasir putih berikut batu-batu besar yang terserak di sana tervisualisasikan lebih nyata melalui gambar hidup. Terlepas dari isi cerita novel dan film Laskar Pelangi yang lebih subtil; berbicara tentang situasi pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat setempat yang timpang saat timah lagi jaya, sejak itu Belitung makin dikenal justru berkat hamparan pantai pasir putih dan batu-batu besarnya di kawasan Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Paling tidak, daya tarik pulau ini yang dihadirkan lewat novel dan film Laskar Pelangi tersebut telah menggugah minat banyak wisatawan lokal untuk berkunjung ke Belitung.

Menikmati Kopi Semendo

Fenomena kepariwisataan yang dipicu oleh kisah rekaan dalam sebuah novel, sebagaimana dua contoh kasus di atas, sesungguhnya bisa jadi semacam inspirasi untuk mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dalam wujud yang berbeda, Muara Enim memiliki cukup banyak potensi yang bisa dikemas untuk ditawarkan sebagai daerah baru tujuan wisata di Tanah Air. Tanpa harus didahului ada buku atau film yang—disengaja atau tidak—“mempromosikan” daerah ini, tanpa mesti diawali “penciptaan” obyek-obyek baru yang berorientasi proyek, langkah ke arah itu tetap bisa dilakukan dengan memberi sedikit sentuhan dan pencitraan baru terhadap obyek-obyek wisata potensial yang sudah ada.

Memang tidak bisa dipungkiri potensi kepariwisataan yang ada di kabupaten ini sesungguhnya juga dimiliki oleh daerah-daerah lain, tetapi hal itu tidak berarti Muara Enim kehilangan daya saing dan daya tarik. Bukankah salah satu alasan utama orang mendatangi suatu obyek wisata adalah terkait faktor keunikan dan suasana baru dan berbeda yang ditawarkan? Berangkat dari kesadaran semacam ini, berarti harus ada upaya “menciptakan” keunikan itu dan bagaimana menghadirkan suasana baru yang membuat wisatawan merasa berada di lokasi yang berbeda dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya. Di sinilah perlu sentuhan kecil melalui apa yang disebut proses rekayasa yang bersifat positif, termasuk rekayasa budaya di lingkungan daerah sasaran.

Sejarah mencatat, Muara Enim sudah sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kopi (Semendo atau Semende), minyak dan gas bumi (Prabumulih dan Pendopo), serta batubara (Tanjung Enim). Tahun 1990, dalam suatu napak tilas menelusuri catatan Tobrink (1864), Knapp (1902), Westenenk, Bosch, dan F Schnitger, tim dari Pusat Arkeologi Nasional menemukan kembali bekas reruntuhan candi di Bumiayu (Tanah Abang), dan kini sebagian dari reruntuhan itu sudah dipugar ulang. Muara Enim juga punya obyek wisata alam air terjun Curug Tenang di Desa Bedegung (Semendo) dan Curug Ambatan (Tanjung Agung), serta wisata arung jeram di Sungai Bedegung.

Melalui pendekatan khusus, obyek-obyek di atas bisa dijadikan tujuan wisata andalan Muara Enim melalui model pengemasan dalam satu paket menarik. Salah satu gagasan yang ditawarkan di sini adalah dengan mengawalinya sebagai bagian dari apa yang disebut wisata pedesaan. Konsep yang paling pas adalah dengan menerapkan model home-stay, rumah tinggal, yang melibatkan keikutsertaan aktif masyarakat setempat. Model ini diharapkan menghasilkan dua tujuan sekaligus: menjadikan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah tujuan wisata, sekaligus melibatkan peran serta dan atau pemberdayaan masyarakat.

Daerah Semendo yang beriklim sejuk dengan daya tarik tanaman kopi arabika-nya yang khas itu pantas dipertimbangkan sebagai pusat pengembangan (baca: percontohan) wisata pedesaan di Kabupaten Muara Enim dengan model home-stay. Menikmati istimewanya harum aroma bunga kopi di pagi dan sore hari niscaya merupakan pengalaman tak terlupakan bagi para wisatawan. Itu baru satu hal. Kehidupan sosial-budaya masyarakat Semendo yang masih memegang teguh adat istiadat dalam keseharian mereka, termasuk adat tunggu tubang-nya, adalah nilai lebih yang bisa dihadirkan sebagai kelengkapan sajian bagi wisatawan. Melibatkan mereka dalam pembuatan barang-barang kerajinan, taruhlah seperti membuat anyam-anyaman macam berunang yang terbuat dari bambu sebagai tempat menampung kopi, juga sensasi lain yang tidak kalah menarik bagi masyarakat kosmopolitan.

Di bawah udara perbukitan yang sejuk, wisatawan bisa diajak menikmati keindahan air terjun Curug Tenang di Bedegung, atau berjalan-jalan (tracking) di jalur khusus yang sengaja dipersiapkan untuk kepentingan menarik wisatawan. Bekerja sama dengan PT Bukit Asam, bisa juga dirancang suatu paket kunjungan ke lokasi tambang batubara di Air Laya, Tanjung Enim, untuk memperkenalkan dari dekat sejarah dan proses penambangan “emas hitam”. Kota Tanjung Enim itu sendiri adalah monumen hidup yang bisa dijadikan obyek wisata sejarah tentang proses terbentuknya suatu kawasan berkat kehadiran aktivitas tambang.

Obyek-obyek kunjungan tadi sifatnya hanya pelengkap. Adapun sajian utama paket wisata pedesaan yang layak dikembangkan di Semendo sebagai daya tarik justru pada “penciptaan” kegiatan pelibatan wisatawan agar mereka bisa merasakan bagaimana sensasi menjadi “petani kopi”. Bukan sekadar penikmat kopi, tapi juga mengalami (walau hanya sesaat: satu-dua hari) berada di kebun kopi. Wisatawan bisa diajak menanam bibit kopi di lokasi percontohan yang sengaja dipersiapkan untuk kepentingan turistik; menyiangi daun dan rerantingan, serta bagaimana memperlakukan tanaman kopi, memetik buah kopi yang sudah matang, hingga diajak menjemur dan memprosesnya secara tradisional untuk dijadikan bubuk kopi yang siap diseduh dan dihidangkan.
Pada malam hari, sesudah makan malam, sembari menikmati sajian kopi khas Semendo, kesenian tradisi yang hidup dan berkembang di Kabupaten Muara Enim (tidak mesti dari Semendo) bisa ditampilkan sebagai suguhan atraktif menjelang istirahat. Waktu 2-3 hari rasanya tidak akan terasa membosankan, bahkan mungkin terlalu pendek dirasakan oleh wisatawan untuk menikmati uniknya “petualangan” singkat di Bumi Serasan Sekundang ini.

Namun, untuk mewujudkan gagasan ini tantangan terbesarnya adalah pada penyiapan sikap dan cara hidup masyarakat yang akan dijadikan daerah tujuan wisata itu sendiri. Menyiapkan lokasi dan tempat home stay tidak terlalu sulit. Pemerintah kabupaten bisa membantu mengalokasikan sedikit dana untuk membenahi rumah-rumah penduduk yang siap dijadikan rumah tinggal bagi calon wisatawan. Termasuk di dalamnya pengadaan sanitasi yang sehat serta tambahan pendidikan dan keterampilan penyediaan makanan yang higienis. Boleh juga membangun rumah-rumah khusus, tetapi jangan terkesan eksklusif, mesti merupakan bagian dari perkampungan. Persoalannya, sudah siapkah masyarakat menerima kehadiran “orang asing” dan memperlakukan para wisatawan itu sebagai bagian dari mereka, sekaligus sebagai tamu yang harus di-“open”-i? Di sinilah tugas pemerintah menunggu.

Jejak Peradaban

Sejarah tentang peradaban umat manusia selalu menarik dan menggugah minat orang untuk mengetahuinya. Tidak heran bila peninggalan sejarah dalam berbagai wujud dan dimensi kegunaannya selalu mendapat tempat dalam dunia kepariwisataan dunia. Sisa-sisa puing bangunan dari masa kejayaan Romawi misalnya, sengaja dipertahankan sebagai bagian dari “atraksi” wisata. Bukan terutama semata karena bentuknya, tapi lebih karena makna kesejarahan yang dikandungnya. Pemerintah Jerman—sekadar menyebut satu contoh kasus—bahkan sengaja membangun ulang kawasan Nikolaiviertel di jantung Kota Berlin, yang porak poranda akibat Perang Dunia II, persis aslinya hanya untuk menandai bahwa di sanalah cikal bakal kota ini ada dan bermula dengan sederet bangunan gaya Romantik dari Abad Pertengahan.

Dalam wujud yang berbeda, sejarah tentang peradaban umat manusia juga bisa ditelusuri jejak-jejaknya di wilayah Kabupaten Muara Enim. Temuan sumur minyak di wilayah Benakat (1870) dan Suban Jeriji (1901) adalah jejak awal industri minyak dan gas bumi di Tanah Air, yang harus diakui telah ikut mewarnai peradaban baru industri-kapitalis dunia. Sejak itu, satu demi satu ladang minyak baru ditemukan di wilayah ini, termasuk di daerah Talang Ubi, Pendopo, yang hingga kini masih beroperasi.

Sebagai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, daerah-daerah temuan ladang minyak itu—terutama sumur-sumur yang sudah ditinggalkan, tidak lagi beroperasi—sesungguhnya dapat dikembangkan sebagai obyek wisata khusus. Memang butuh persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Akan tetapi, ini peluang yang mestinya bisa ditangkap. Jika dikemas dengan baik, khususnya menyangkut bagaimana menghadirkan kisah-kisah penemuan ladang-ladang minyak itu berikut bukti-bukti “arkeologis” yang masih bisa dihadirkan sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsa, bukan tidak mungkin “potensi tidur” ini bisa menjadi bagian dari paket wisata menarik di Kabupaten Muara Enim.

Jejak peradaban yang sesungguhnya jauh lebih menakjubkan adalah temuan situs sejarah di wilayah Desa Bumi Ayu. Lebih 20 tahun lalu, dalam sebuah ekspedisi oleh tim kecil dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional untuk menapaktilasi catatan Tobrink (1864), Knapp (1902), Westenenk, Bosch, dan F Schnitger tentang tinggalan arkeologi di Sumatera Selatan, di mana penulis berkesempatan ikut di dalamnya, tim hanya menemukan sisa-sisa batu bata dan serpihan antefix (simbar) untuk bagian sudut dan tengah candi, serta sepotong kemuncak yang biasanya ditempatkan pada bagian atap candi di sebuah gundukan tanah yang di atasnya berdiri kantor kepala desa setempat (Kompas, 5 Agustus 1990). Setelah melalui serangkaian penelitian lanjutan, sebagian dari sisa-sisa reruntuhan candi bercirikan perpaduan Hindu-Budha itu kini sudah dipugar. Memang masih jauh dari sempurna. Infrastruktur pendukung yang ada pun belum memadai. Akan tetapi setidaknya tapak sejarah peradaban masa lampau tersebut sudah bisa dijadikan aset wisata budaya.

Meski belum sebanding dengan keberadaan Borobudur dan Prambanan, juga masih kalah populer daripada kompleks percandian di Muara Jambi di Provinsi Jambi, bagaimanapun, jejak peradaban di tepian Sungai Lematang ini memiliki nilai historis yang layak dikedepankan. Bukan tidak mungkin apa yang disebut-sebut sebagai perguruan tinggi Syakiyakirti—tempat ribuan mahasiswa yang ingin memperdalam ajaran agama Budha dari berbagai belahan dunia, di samping Nalanda, India—yang sangat tersohor di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya itu justru lokasinya adalah bekas reruntuhan temuan candi di Bumiayu tersebut. Mengingat luasnya cakupan wilayah situs candi di kawasan ini, dibarengi asumsi bahwa keberadaan kampus tempat mendidik calon-calon pemimpin spritual mestinya ada di lokasi yang tenang dan jauh dari keriuhan pusat perdagangan di ibu kota Sriwijaya (baca: Palembang), keberadaan sejumlah bangunan pendukung yang terpencar-pencar di kawasan situs ini boleh jadi adalah asrama para biksu dan pelajar yang tengah menuntut ilmu,

Dengan dukungan fakta dan bukti-bukti arkeologis, persoalannya tinggal bagaimana menempatkan hasil rekonstruksi sejarah masa silam itu dalam bingkai cerita masa kini yang menarik. Sebagai obyek wisata budaya, sesungguhnya bukan semata-mata nilai fisik bangunan sejarah itu sendiri yang menarik untuk diketahui dan dikunjungi, tetapi tidak kalah penting adalah nilai ekstrinsiknya berupa pemaknaan atas fisik bangunan. Tanpa pemaknaan atas obyek sejarah yang ingin dipromosikan, tanpa ada upaya untuk meletakkan obyek-obyek tersebut dalam pesan yang sengaja direkonstruksi dan diaktualkan dengan kondisi masa kini, maka keberadaan sisa-sisa peradaban masa lampau itu tidak ubahnya sekadar lukisan sejarah yang hampa makna kesejarahannya.

Epilog

Berangkat dari kesadaran bahwa potensi kepariwisataan di Muara Enim tidaklah terlalu istimewa, dalam arti apa yang ada di daerah ini sesungguhnya juga ada tempat lain, maka harus ada upaya untuk menghadirkan nilai lebih terhadap potensi-potensi yang dimiliki tersebut. Persoalannya adalah bagaimana menghadirkannya agar menjadi lebih menarik, unik, dan khas, sehingga layak untuk dikunjungi.

Dalam konteks ini, dua contoh kasus di awal tulisan ini menjadi relevan untuk dipikirkan lebih lanjut. Mencermati fenomena di kalangan para pelancong yang tidak semata-mata berpergian untuk mendatangi obyek-obyek wisata alam yang serba eksotik, atau mendatangi kota-kota besar tertentu untuk berbelanja aneka produksi industri kapitalistik sekadar memuaskan nafsu konsumtif mereka, tetapi di sisi lain tidak sedikit wisatawan yang lebih berorientasi untuk mencari pengalaman baru di tengah atmosfer alam kehidupan yang berbeda. Kemunculan para backpackers, yang mendatangi tempat-tempat terpencil dengan modal seadanya hanyalah salah satu contoh. Namun, tidak sedikit di antara orang-orang yang mapan juga mulai menyukai wisata petualangan hanya untuk mendapat sesuatu yang baru di luar kebiasaan wisatawan kaya pada umumnya. Bersama keluarga atau kerabat dan teman-teman sepandangan, mereka mendatangi titik-titik tujuan wisata yang tidak umum, bahkan hingga ke tempat-tempat terpencil sekalipun.

Wisata pedesaan yang dikemas dalam paket-paket kecil, seperti gambaran di atas, barangkali bisa mewadahinya. Di luar pengembangan obyek-obyek wisata yang sudah masuk dalam perencanaan selama ini, pengembangan wisata pedesaan yang berbasis masyarakat rasanya juga layak dikembangkan di Kabupaten Muara Enim. Potensi itu ada, tinggal memberi sedikit sentuhan dan tambahan infrastruktur yang memadai. Sesudahnya? Tinggal menggarap model pemasaran yang cocok untuk jenis kepariwisataan semacam ini. ®

Tulisan ini disajikan dalam "Seminar Wisata dan Investasi (di) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 10 Juni 2010, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

WILAYAH PERBATASAN

2009-08-19T17:06:00.007+07:00

KOMPAS
Jumat, 14 Agustus 2009

Nasionalisme
MELIHAT INDONESIA

YANG (KIAN) ASING

Oleh Kenedi Nurhan

Selarut itu, telepon genggam Said Parman masih saja berbunyi. Meski tak sampai mengganggunya menikmati “pesta” durian—untuk menjamu sahabat-sahabatnya dari Jakarta—di kawasan Batu-9, Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, namun bunyi telepon genggam itu tetap saja membuat ia terlihat sedikit sibuk.

“Malam ini akan ada lagi serombongan TKI yang dipulangkan dari Malaysia,” kata Said, sejurus setelah menutup percakapan dengan si penelepon, sembari mencomot ‘sebutir’ durian.

Tak lama berselang telepon genggam itu kembali berbunyi. Kali ini percakapan tidak berlangsung lama. Setelah informasi teknis mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia tersebut diterima, baik menyangkut jumlah (laki-laki dan perempuan) maupun jam kedatangan, perintah pun meluncur. “Seperti biasa, tolong diatur segala sesuatunya,” ujarnya memberi instruksi melalui telepon seluler.

Sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggung jawab penanganan TKI bermasalah (baca: ilegal) yang dipulangkan melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura kini ada di pundaknya. Pemerintah telah menetapkan Tanjungpinang sebagai daerah transit bagi pemulangan TKI bermasalah dari Tanah Semenanjung, sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

“Tanggung jawab kami selesai bila mereka sudah dinaikkan ke kapal Pelni yang akan berangkat menuju Tanjung Priok (Jakarta) atau Tanjung Perak (Surabaya). Selama menunggu jadwal kedatangan kapal dari Belawan (Medan), Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang harus menampung dan ngopeni mereka,” tutur Said Parman.

Sejak Pemerintah Malaysia menempuh kebijakan mendeportasi TKI bermasalah, tahun 2004, tercatat sudah 194.373 TKI yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Setelah sempat menyusut sepanjang tahun 2005, dari 69.081 (2004) menjadi “hanya” 10.752 orang, arus pemulangan itu kini kembali meningkat. Dari 23.907 pada tahun 2006 menjadi 34.995 (2007) dan 35.285 orang pada 2008. TKI bermasalah itu umumnya berasal dari Jawa, Lombok, dan Flores.

"Sekarang, dalam seminggu tercatat 4-5 trip—kadang sampai enam trip—kapal yang mengangkut TKI bermasalah dari Malaysia. Tiap trip memuat 150-160 orang. Selama semester 2009 saja sudah tercatat 20.373 TKI bermasalah yang umumnya dikirim dari Pelabuhan Johor ke sini,” tutur Said seraya menambahkan, “Agar tidak jadi tontonan masyarakat, kini diatur agar kedatangan kapal yang mengangkut TKI bermasalah itu tiba di sini tengah malam.”

Pelintas batas

Boleh jadi, inilah sisi lain dari risiko yang harus ditanggung oleh daerah yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Seperti halnya kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, beberapa lokasi di Kepulauan Riau—termasuk Tanjung Pinang—jadi titik keberangkatan para pencari kerja ke Malaysia yang masuk ke sana secara ilegal. Begitu pun sebaliknya.

Di sinilah kepentingan lokal bertemu dengan kepentingan yang, meminjam istilah antropolog Iwan Meulia Pirous, mengusung identitas politik nasional. Dalam kasus terkini, “pertemuan” itu tergambar lewat kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Tanjung Pinang sebagai tempat transit—untuk tidak menyebutnya (maaf) pembuangan—TKI bermasalah dari negara tetangga tersebut.

Posisi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan dengan Malaysia dan Singapura sebagai penyedia kesempatan kerja, hanya dipisahkan laut dan selat, membuat daerah ini menjadi semacam pasar tempat bertemunya berbagai suku bangsa dari luar. Di sisi lain, pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri terpadu—yang dirintis sejak akhir 1970-an—juga ikut memicu kehadiran para pencari kerja yang ingin mengadu nasib dan peruntungannya di kawasan ini.

Semua itu berawal dari kepentingan ekonomi. Akan tetapi, implikasinya merembet ke mana-mana, terutama menyangkut aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat yang tinggal di sini. Daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau pun menjadi semacam ruang sosial sekaligus ruang publik yang dipenuhi orang dari berbagai suku, dengan segala tingkah-polah dan adat istiadatnya.

Ruang publik yang kian sesak itu makin rumit tatkala bersentuhan dengan realitas sosial-budaya masyarakat lokal, atau penduduk tempatan menurut istilah mereka. Ada rasa gamang pada warga tempatan menyongsong perubahan yang terjadi di kawasan ini.
Menjadi TKI ke Malaysia dan Singapura bukanlah pilihan. Sebaliknya, untuk masuk ke dunia industri yang berkembang pesat di Pulau Batam, mereka kalah bersaing dengan para pendatang. Sementara tradisi berdagang dan nelayan yang sudah digeluti oleh leluhur mereka selama berabad-abad, kini sudah kehilangan ruang, tergusur oleh perkembangan di kawasan ini yang tidak berpihak kepada mereka.

Dulu, perdagangan lintas batas (ke Malaysia dan Singapura) banyak ditekuni oleh orang-orang Melayu yang mendiami pulau-pulau di kawasan ini. Dari sini mereka membawa beragam hasil bumi, seperti kopra, lada, gambir, dan karet. Ketika pulang, muatan perahu motor mereka diisi bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan terigu.

Alat tukar yang berlaku bukan rupiah, tapi ringgit Malaysia atau dollar Singapura. Pada masa konfrontasi dengan Malaysia, di tahun 1960-an, intensitas perdagangan lintas batas memang agak tersendat, namun dengan satu dan lain cara aktivitas tetap berlangsung. Bahkan, ketika itu alat tukar bertambah dengan beredar KR rupiah, mata uang lokal yang khusus berlaku di kawasan ini.

Meski dalam skala kecil, model perdagangan lintas batas ini sangat dirasakan manfaatnya. Masyarakat relatif hidup makmur untuk ukuran kala itu. Usai masa konfrontasi, di awal masa pemerintahan Orde Baru sebetulnya perdagangan lintas batas sempat berputar kembali, tetapi kemudian surut setelah lalu lintas laut di wilayah perbatasan diperketat.

"Tradisi berdagang orang Melayu kini punah, seperti yang dapat disaksikan di daerah Riau kepulauan sekarang. Ketika mereka tenggelam dalam dunia yang tidak begitu menguntungkan secara ekonomi, tiba-tiba mereka seperti dihentak oleh hadirnya proyek-proyek industrialisasi di Batam, kemudian di Bintan. Sayangnya, peluang untuk terlibat di dalamnya masih sulit, jauh di atas kemampuan mereka,” kata Sutamat Arybowo, peneliti bidang kebudayaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ketika tampil dalam dialog kesejarahan Indonesia-Malaysia di Jakarta, beberapa waktu lalu, Wali Kota Tanjung Pinang Suryatati Manan berharap suatu saat model perdagangan lintas batas ini bisa dihidupkan kembali, tanpa harus terikat aturan yang terlalu ketat. “Aktivitas itu sangat membantu masyarakat bawah,” katanya.

Dipinggirkan

Sudah jadi pengetahuan umum, penduduk di wilayah perbatasan umumnya miskin. Tak terkecuali di Kepulauan Riau. Di luar Batam dan Bintan, mereka yang tinggal di lebih 300 pulau di kawasan ini bahkan hidup dengan sarana dan prasarana umum yang masih amat terbatas.
Di banyak tempat, infrastruktur dasar masih jauh dari memadai. Akses mendapat pendidikan berkualitas, juga layanan kesehatan, ibarat masih jauh panggang dari api. Kesejahteraan pun jadi barang langka.

"Infrastruktur tentunya tidak harus diukur dari kemewahan seperti ketersediaan hotel-hotel, tapi sejauh mana kepentingan masyarakat terpenuhi sehingga mereka sejahtera,” ujar Iwan.

Meski akses kultural dan ekonomi dengan sedulur mereka di Tanah Semenanjung sudah terjalin lama, jauh sebelum Indonesia merdeka, namun realitas sosial ini sepertinya dinafikan oleh pemerintah (pusat) dalam penanganan masalah di perbatasan. Wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik khas, baik dari aspek sosial-kemasyarakatan maupun secara budaya, selama ini kurang diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan yang akan diterapkan.

Kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan keamanan masih kental. Segala sesuatu lebih dilihat dari sudut pandang kepentingan pusat (baca: Jakarta). Aspirasi masyarakat lokal tak disertakan dalam skenario besar pembangunan di kawasan ini, seperti terlihat dari gagasan kerjasama segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori).

Tapi, yang terjadi, warga malah diposisikan sebagai pelengkap, tanpa dibukakan akses seluas-luasnya untuk bisa ikut menikmati buah dari kemerdekaan. Sebaliknya, kekayaan alam di wilayah perbatasan ini terus dieksploitasi untuk kepentingan pusat.

Minyak, timah, bauksit, hutan bakau, dan pasir dikuras tanpa memberi manfaat berarti bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Bahkan, kawasan hutan dan pantai pun, taruhlah seperti daerah Sebong Lagoi di Bintan Utara, “dijual” kepada investor untuk memfasilitasi turis-turis dari Singapura melepas lelah setiap akhir pekan.

Berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam “membangun” wilayah ini, di mata masyarakat tempatan, justru membuat mereka makin tidak paham apa yang sesungguhnya ada di benak perencana pembangunan di Jakarta. Pertanyaan mereka sederhana: semua itu untuk apa dan untuk siapa?

Kalau Jakarta bisa dianggap representasi sosok Indonesia, maka berbagai kebijakan yang dirancangnya justru kian membuat masyarakat di wilayah ini merasa terpinggirkan dan dipinggirkan. Mereka merasa asing dan diasingkan justru oleh ibu kandungnya: Indonesia!

WIALAYAH PERBATASAN

2009-08-19T16:34:00.005+07:00

KOMPAS
Rabu, 12 Agustus 2009

Nasionalisme di Tapal Batas
TAK INDONESIA HILANG DI HATI

Oleh Kenedi Nurhan

Sri Mersing lagulah Melayu
Dinyanyikan anak tanah seberang…

Senandung lagu Sri Mersing terdengar sayup. Di Nongsa, pada malam berawan cerah di penghujung Juli lalu, seberkas cahaya keperakan tampak timbul-tenggelam di laut lepas, bagai dipermainkan ombak Selat Melaka yang terlihat hitam. Dari kejauhan, senandung lagu Melayu klasik yang berkisah tentang cinta dan kesepian itu masih saja terdengar. Sendu!

Leman (41) duduk termangu dengan segelas kopi di tangan. Pandang

matanya lekat menatap gemerlap cahaya yang berpendar di seberang lautan.

“Itu Singapura. Kalau langit cerah seperti sekarang, memandang

gemerlap cahaya dari ‘Negeri Pulau’ di tanah seberang itu

kadang-kadang bisa jadi semacam pengobat kegelisahan hidup

sehari-hari yang kian berat dan melelahkan,” kata Leman, pekerja di

satu industri manufaktur di Pulau Batam, saat ditemui sedang duduk

santai di kawasan pantai Nongsa di belahan utara Batam, minggu

ketiga Juli 2009.

Sejurus Leman (41) terdiam. Ia terbuai akan masa kecilnya. Gemerlap

cahaya lampu yang berpendar dari negeri di seberang lautan itu

tiba-tiba mengingatkan Leman pada ribuan cahaya kunang-kunang

yang kerap hingga-bergelayut di rerimbunan bakau tak jauh dari

kampung halamannya, sebuah desa nelayan di Pulau Lingga.

“Kunang-kunang paling suka bertengger di pohon teruntum,” kata

Leman. Celakanya, kini pohon teruntum yang dulu banyak tumbuh

di kawasan hutan bakau di Kepulauan Riau sudah kian menipis.

“Kata orang, habis diangkut ke seberang selat, bersama pasir-pasir

yang dikeruk untuk menambah luas negeri mereka,” tambahnya.

Masih ketinggalan

Tentu saja kunang-kunang dari masa kecil Leman (nama sebenarnya

adalah Sulaiman) tidak bermetamorfose menjadi gemerlap cahaya

keperakan di negeri pulau itu, mengikuti pohon-pohon teruntum yang

diangkuti ke sana. Juga bukan jelmaan jutaan kubik pasir yang dikeruk

dari pulau-pulau di kawasan ini untuk aktivitas pembangunan di negara

tetangga tersebut, lalu seperti berterbangan di langit malam terkena

pantulan sinar bulan atau bintang.

Bukan! Cahaya keperakan yang terpancar dari gedung-gedung

bertingkat di Negeri Pulau itu menyiratkan kemajuan sebuah

peradaban. Singapura adalah kota paling atraktif di Asia Tenggara.

Sementara di kampung Leman di Pulau Lingga, juga di ratusan pulau

berpenghuni lainnya di wilayah Kepulauan Riau—di luar Batam dan

kawasan eksklusif di bagian utara Bintan—waktu seperti berhenti.

Jangankan di kampung-kampung nelayan, infrastruktur pembangunan

di Daik sebagai ibu kota Kabupaten Lingga saja masih jauh ketinggalan

dibandingkan kota-kota kecamatan di Pulau Jawa. Satu-satunya

bangunan baru yang relatif bisa dikedepankan hanya kantor bupati.

Itu pun sangat sederhana.

Memasuki kota Daik, mereka yang tahu bahwa di sinilah dulu pernah

berdiri pusat kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga-Bintan-Johor-

Pahang niscaya akan terperangah. Kecuali bekas reruntuhan Istana

Damnah di pinggiran kota Daik, serta Mesjid Sultan di ‘pusat kota’ yang

masih berdiri, jejak kejayaan masa silam itu sudah hilang ditelan waktu.

Kota Daik tak ubahnya seperti pedukuhan di Jawa. Hanya berupa

kumpulan rumah panggung yang berdiri di atas rawa. Tak ada

kendaraan angkutan umum kecuali ojeg sepeda motor. Tak ada tempat

belanja kecuali warung-warung kecil di pinggir jalan. Rumah makan

hanya berupa kedai kecil. Penginapan yang tersedia pun amat

bersahaja, dengan bonus penerangan listrik yang kerap mati tiba-tiba.

“Tidak tahu, ya, Pak. Dibilang nelayan bukan, petani juga bukan.

Sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari masih didatangkan dari

luar,” kata Muhamad Nur Usman (49), warga Daik, ketika ditanya

jenis mata pencaharian masyarakat Pulau Lingga.

Laut dan selat

Tidak seperti di Kalimantan, Papua, dan NTT, garis perbatasan

Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dengan empat negara tetangga

(Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand) hanya berupa laut dan

selat. Tak ada patok-patok di tapal batas antarnegara, sehingga apa

yang disebut perbatasan—terutama bagi masyarakat yang mendiami

kawasan ini—tak ubahnya semacam garis imajiner.

Akan tetapi, karakteristik realitas sosial kemasyaratan berikut

penanganan daerah perbatasan oleh pemerintah relatif sama. Tertinggal

dan seperti ditinggalkan! Untuk kasus Kepulauan Riau, perasaan

ditingalkan dalam proses pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera kerap jadi isu yang bisa melemahkan sendi-sendi nasionalisme.

Lihatlah denyut kehidupan masyarakat di Pulau Singkep yang

kehilangan darah segarnya setelah kekayaan perut bumi (baca: timah)

mereka disedot habis, lalu kini ditinggalkan. Perekonomian Singkep pun

runtuh. Masyarakat di sana—juga yang tinggal di pulau-pulau sekitar

Singkep, termasuk Lingga—yang semula menjadikan Singkep sebagai

tumpuan ikut terpukul. Migrasi ke Batam dan Bintan akhirnya jadi pilihan.

Data yang diperoleh Sutamat Arybowo, peneliti bidang kebudayaan

pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan bahwa

setelah PT Timah hengkan dari pulau ini jumlah penduduk Singkep

terus berkurang. “Sejak 1993, rata-rata penduduk Pulau Singkep yang

semula tercatat 37.686 jiwa berkurang 1.000 jiwa tiap tahunnya

karena pindah ke Pulau Batam,” kata Sutamat.

Di Batam mereka berharap dapat pekerjaan di sektor industri. Tapi, di

tempat baru ini mereka kalah bersaing. Bekal keterampilan sebagai

pekerja tambang timah ternyata tak cukup bisa diandalkan, sehingga

kebanyakan di antara mereka justru jadi pengangguran dan sebagian

jadi buruh bangunan.

Sementara Pulau Lingga yang dulu pernah jadi pusat Kesultanan

Melayu, yang wilayah kekuasaannya hingga ke Johor, Negeri Sembilan

dan Pahang di Tanah Semenanjung (Malaysia) serta Tumasik

(Singapura), setelah hampir 65 tahun Indonesia merdeka terlihat kian

miskin dan dilupakan. Sebutan daerah ini sebagai “bunda kandung

Melayu” pun tampaknya hanya sebuah romantisme.

Apatah lagi Natuna dan Anambas yang berada jauh di Laut China

Selatan. Kalau saja kawasan perairan bawah laut wilayah ini tidak

mengandung cadangan minyak yang begitu kaya, barangkali tak ada

yang mau menolehnya.

Akan halnya Batam dan Bintan, bagi masyarakat lokal, keberadaan

kawasan industri di kawasan ini tak memberi banyak peluang untuk bisa

ikut terlibat di dalamnya. Bahkan di era otonomi daerah seperti

sekarang, skenario besar yang terlihat di kawasan ini justru terkesan

sebagai pembangunan pemerintah pusat di daerah yang menempatkan

Kepulauan Riau sebagai bagian dari sistem kapitalisme global.

Di dua pulau ini, perubahan besar memang mulai terjadi. Lebih-lebih

sejak pemerintah pusat menetapkan Batam sebagai kawasan

perdagangan bebas, dan sejak akhir 1970-an mulai dikelola secara

khusus. Akan tetapi, dalam pertemuan berbagai kepentingan yang

mengambil tempat di kawasan ini, tampaknya posisi masyarakat lokal

selalu berada di pinggiran: sekadar jadi penonton!

Meski diperlakukan pemerintah pusat tak ubahnya sekadar “properti”,

di luar urusan ekonomi yang terkait langsung dengan persoalan hidup

sehari-hari, rasa kebangsaan masyarakat di daerah ini sesungguhnya

tak pernah surut. Walau realitas sosial-kultural, juga ekonomi, mereka

sangat bersinggungan dengan warga-bangsa yang berdiam di seberang

Selat Melaka, namun dalam urusan nasionalisme—tentu bukan dalam

arti sempit—Jakarta tetap jadi acuan.

Ini sebuah karunia. Kualitas keindonesiaan mereka tak pantas

diragukan. Kendati setiap malam berawan cerah orang-orang seperti

Leman menyaksikan gemerlap lampu neon dan merkuri dari tanah

seberang dengan sedikit rasa iri, atau menyaksikan tayangan televisi

Singapura dan Malaysia tanpa harus pakai parabola, mereka tetaplah

“penjaga” nilai-nilai kebangsaan di tapal batas.

Meminjam gaya ungkap Hang Tuah ketika mengobarkan semangat

“tak Melayu hilang di Bumi” di masa silam, masyarakat

Kepulauan Riau sekarang pun masih bisa berkata lantang:

tak Indonesia hilang di hati!

Tapi, sampai kapan?

WILAYAH PERBATASAN

2009-08-19T16:01:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 13 Februari 2009

Daerah Perbatasan
DUNIA LAIN DI SEBERANG SELAT

Oleh Kenedi Nurhan

Mak Sarijah hanya duduk tepekur di kamar hotel tempatnya menginap
di kawasan Geylang, Singapura. Sesekali matanya melirik ke luar
jendela, mengintip keramaian di salah satu sudut kota metropolis
paling atraktif di Asia Tenggara tersebut.

Meski baru pertama kali bertandang ke negara pulau yang berjarak
hanya "sepelemparan batu" dari kampungnya di Keke, Bintan Timur,
Kepulauan Riau, nama Singapura sebetulnya tidak asing bagi Mak
Sarijah (71). Sebab, almarhum suaminya, Muhamad Atan Rahman,

berasal dari Kampung Kurau, Singapura.

Nama besar Singapura sebagai salah satu pusat perniagaan dunia
juga bukan tidak diketahui Mak Sarijah. Semasa suaminya masih hidup,
ia kerap diceritai tentang gemerlap kehidupan kota pulau yang dulu
hanyalah bagian kecil dari wilayah Kesultanan Melayu. Jauh berbeda
dengan denyut perekonomian di kampungnya, juga di Pulau Bintan

pada umumnya, yang tak beringsut dari waktu ke waktu.

Dan, dulu-terutama sebelum tahun 1970-an-tidak sedikit orang
sekampungnya yang "hilir mudik" menyeberang selat hanya berperahu
pancung, berdagang kebutuhan hidup sehari- hari hingga ke Singapura.
Bahkan, banyak di antara mereka adalah para inang, sebutan untuk
perempuan yang ikut terlibat dalam perniagaan rakyat antarpulau di
kawasan Selat Melaka.

Akan tetapi, ketika benar-benar menginjakkan kaki di Singapura,
Mak Sarijah tetap saja terperangah menyaksikan bekas "kampung

halaman" suaminya itu. Padahal, lokasi tempat ia menginap dalam

rangka ikut pentas Makyong di Singapore Arts Festival tersebut

bukanlah kawasan pusat bisnis.

Di seberang hotel memang ada pasar rakyat, Geylang Serai.
Pengunjungnya pun sebagian besar orang Melayu yang bercakap juga

dalam bahasa Melayu. Namun, atmosfer yang dirasakan Mak Sarijah

jauh berbeda dibandingkan saat ia melancong ke pusat kota Tanjung

Pinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau atau di Batam sekalipun.

Tikungan sejarah

Membanding-bandingkan kemajuan Singapura-juga Johor Bahru di tepi
Selat Tebrau yang menghadap langsung ke Singapura-dengan capaian

di daerah Kepulauan Riau hanya menyembulkan sedikit rasa iri. Tentu
terlalu berlebihan bila ada yang mengibaratkannya bagai langit dan
bumi, tetapi kesenjangan itu jelas tampak di pelupuk mata.

Betul bahwa Mak Sarijah tidak paham sejarah. Akan tetapi, sedikit
banyak ia kerap mendengar kisah bahwa dulu Singapura bukanlah

apa-apa dibandingkan Bintan. Ketika masih bernama Tumasik, Singapura

hanyalah pulau kecil yang tak berarti dalam lingkup kekuasaan Kesultanan
Melayu, yang pada masa kegemilangannya berpusat di Pulau Bintan dan
Lingga.

Namun, sejarah tak mengenal garis linear. Selalu saja ada tikungan
dalam sejarah peradaban suatu bangsa, yang-ironisnya-kerap

menisbikan kegemilangan masa lampau. Dan, itulah yang terjadi pada

alam Melayu di kawasan Riau kepulauan, di mana kemajuan peradaban

gagal bersanding dengan gerak laju perekonomian masyarakatnya.

Letak geografis yang sangat strategis, berada di Selat Melaka
sebagai "hatinya lautan" (meminjam ungkapan ahli sejarah maritim AB
Lapian) yang mengalirkan semua aktivitas dari Atlantik ke kawasan
Pasifik, Riau kepulauan gagal menangkap momentum sejarah.

Singapura meluncur bagai meteor sebagai tempat transit dalam

perdagangan internasional, sementara Bintan dan Riau kepulauan

pada umumnya hanya jadi penonton.

Menurut catatan Sutamat Arybowo, peneliti bidang kebudayaan pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Asosiasi Tradisi Lisan
(ATL), pada pertengahan abad XIX sebetulnya Singapura dan Riau
kepulauan saling berlomba menjadi pusat transit perdagangan dunia.
Semangat yang melapikinya jelas, yakni untuk mengambil keuntungan
ekonomi dari posisi strategis masing-masing yang berada di
bibir "hatinya lautan".

Setelah Traktat London 1824 ditandatangani Inggris dan Belanda-
yang secara sepihak membagi wilayah Kesultanan Melayu menjadi dua:
kawasan Tanah Semenanjung dan Riau kepulauan-keinginan

membangun pelabuhan laut sudah mereka gaungkan.

Inggris yang kemudian membeli Singapura dari Sultan Husein dan
Tumenggung Abdul Rahman sebagai penguasa Kesultanan

Melayu-Johor, dengan imbalanmasing-masing "hanya" 33.200 dan

26.000 ringgit Spanyol, langsung bergerak cepat. Pada 1875, Thomas

Stamford Raffles sebagai penguasa Singapura sudah berhasil mewujudkan

pulau di ujung Tanah Semenanjung itu menjadi pelabuhan besar.

Akan halnya wilayah Riau kepulauan, Residen Netscher yang mewakili
Pemerintah Hindia Belanda ternyata kalah hebat dibandingkan Raffles.
Padahal, saat itu peluang menjadikan Bintan sebagai pelabuhan besar
tempat aktivitas perdagangan dunia terbuka lebar.

Perekonomian dunia sedang membaik. Hasil perkebunan karet, kopra,
dan gambir sebagai komoditas utama kala itu-selain timah, juga

rempah-rempah dari belahan timur Nusantara-pun terus meningkat.

"Bahkan, pada tahun 1870 harga kopra di pasaran dunia naik
sehingga pendapatan melalui cukai diperkirakan dapat membiayai
pembangunan fisik pelabuhan," tutur Sutamat.

Dalam perkembangannya ternyata Bintan kalah bersaing dengan
Singapura. Pelabuhan Bintan di Tanjung Pinang saat ini tak ada apa-
apanya dibandingkan Singapura. Jangan ditanya pelabuhan di Daik,
Lingga, yang dulu juga menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Melayu.
Pelabuhan Jagoh di Daik bahkan cuma untuk berlabuh kapal cepat dari
Bintan dan Batam.

Namun, selalu ada sisi lain yang pantas dikedepankan dari tikungan
sejarah yang suram. Kalah bersaing membangun perekonomian dari
Singapura, bukan penghalang bagi masyarakat Riau kepulauan untuk

maju di bidang lain. Sebagian penduduk di wilayah Kesultanan Melayu
tersebut mengembangkan "keunggulan" di sektor lain, seperti seni
sastra dan budaya.

"Pada masa perekonomian membaik, Singapura mampu membangun
pelabuhan dagang, sedangkan Riau kepulauan berhasil

mengembangkan identitas dirinya melalui kesusastraan dan bahasa

Melayu," tutur Sutamat.

Atau, dalam bahasa sastrawan Taufik Ikram Jamil, "... keunggulan
Singapura dalam bidang ekonomi sama sekali tidak menjatuhkan Riau
dalam kebudayaan Melayu. Pada saat Singapura bangkit dengan

materinya, kehidupan spiritual di Riau marak pula sampai awal abad XX."

Ada rasa bangga dalam pengucapan kata-kata tersebut, namun-diakui
atau tidak-di balik itu terselip pengakuan samar- samar betapa kita
sebagai bangsa gagal memperbaiki keadaan. Ketika abad berganti dan
masing- masing wilayah menjadi negara yang berdaulat, kemajuan di
seberang Selat Melaka itu bagai dunia lain yang jauh dari jangkauan
sebagian besar masyarakat di negeri ini, tak terkecuali mereka yang
tinggal di daerah perbatasan (baca: Riau kepulauan).

Kawasan industri

Bagai ingin mengulang sejarah kejayaan Kesultanan Melayu di masa
lampau, awal 1990-an digalang kerja sama antartiga kawasan:

Singapura-Johor-Riau alias Sijori! Tujuannya sangat ideal, yakni

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya saling

menguntungkan. Pada saat hampir bersamaan, guna mengejar

ketertinggalan dari Singapura (juga Malaysia), Pemerintah Indonesia

juga mengembangkan Pulau Batam sebagai kawasan industri dengan

penanganan khusus. Sejak itu, Batam pun berkembang pesat sebagai

daerah industri dan pergudangan.

Di belahan lain, persisnya di daerah Sebong Lagoi di Bintan Utara,
juga telah dibangun kawasan wisata terpadu dengan atmosfer serba
Singapura. Bisa dimaklumi, mengingat pengelola kawasan ini umumnya
pengusaha dari negara pulau tersebut. Mereka sudah menjalin kontrak
sewa pakai selam 30 tahun. Namun, informasi dari sejumlah sumber
menyebutkan, sebagian besar kawasan seluas 19.000 hektar itu sudah
disewa para pengusaha dari Singapura untuk 80 tahun ke depan.

Dampak dari kerja sama Sijori memang membuat perekonomian Batam
dan Bintan ikut berdenyut. Hanya saja, seperti terlihat dari neraca
ekspor impor Batam yang selalu negatif, perolehan keuntungan tetap
saja lebih banyak mengalir ke seberang Selat Melaka: Singapura!

"Teori balon" yang pernah diyakini BJ Habibie akan terwujud
terkait pengembangan industri di Batam dan Bintan, yakni suatu ketika
terjadi balon-balon kecil sebagai limpahan dari balon besarnya (baca:
Singapura), sudah hampir 20 tahun ternyata masih sekadar impian.
Masyarakat yang mendiami daerah Riau kepulauan terus menunggu
sekaligus berharap cemas: jangan-jangan justru balon-balon kecil itu
suatu saat akan meletus.

Bugis-Makassar

2009-01-29T12:15:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 16 Januari 2009

Diaspora Bugis-Makassar (01)
SENJA DI SOMBA OPU

Oleh Kenedi Nurhan

SORE menjelang malam pada 24 Juni 1669, Benteng Somba Opu akhirnya jatuh ke tangan VOC (baca: Kompeni-Belanda). Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape alias Sultan Hasanuddin dipaksa turun tahta. Kerajaan Gowa-Tallo runtuh. Makassar pun tidak lagi jadi kiblat perdagangan anak-anak negeri di wilayah timur Nusantara.

Bukan saja harus mengakui kekuasaan Belanda, Sultan Hasanuddin dan pengikutnya juga dipaksa mematuhi Perjanjian Bongaya (1667) serta perjanjian-perjanjian sebelumnya (1660). Gowa antara lain harus melepas kontrol atas sejumlah daerah yang justru jadi sumber ekonomi dan penopang kekuasaan mereka. Belum lagi ancaman hukuman bagi mereka yang dituding telah membunuh orang-orang Belanda semasa perang.

Butir-butir Perjanjian Bongaya yang dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Makassar pada tahun 1667—dua tahun sebelum Hasanuddin sebagai penguasa Somba Opu benar-benar bertekuk lutut setelah dibombardir pasukan Cornelis Speelman dan sekutunya—itu sangat merugikan posisi tawar para bangsawan dan kerabat kesultanan.

Pengalihan kontrol kekuasaan Gowa kepada Kompeni telah melemahkan perekonomian kerajaan. Apalagi adanya larangan kepada rakyat Gowa agar tidak lagi terlibat dalam perdagangan dan pelayaran.

“Pembatasan-pembatasan tersebut bukan saja secara langsung menjatuhkan peran ekonomi kerajaan, juga berangsur-angsur memudarkan wibawa para bangsawan Bugis-Makassar yang terikat dalam Perjanjian Bongaya,” kata sejarawan-antropolog sosial dari Universitas Hasanuddin, Mukhlis PaEni, yang juga Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Namun, akhir dari perang dahsyat dalam sejarah VOC di Nusantara tersebut justru menjadi awal dari periode sejarah yang sangat penting bagi dinamika perantauan orang-orang Bugis-Makassar di Tanah Air. Jika sebelumnya hanya masyarakat pada umumnya yang bermigrasi ke seantero Nusantara, sejak Perjanjian Bongaya pola dan pelaku migrasi justru banyak dimotori oleh kalangan bangsawan.

Dengan kata lain, sejak itu pula tonggak sejarah sosial orang-orang Bugis-Makassar mengalami semacam pergeseran. Bernard HM Vlekke (Nusantara: Sejarah Indonesia, 2006) mencatat, Perjanjian Bongaya menimbulkan perubahan revolusioner dalam organisasi politik di bagian timur Kepulauan Indonesia.

Selain mendapatkan monopoli dagang di pelabuhan Makassar, Kompeni-Belanda juga menerapkan berbagai pembatasan. Raja Gowa bahkan diminta agar menganjurkan rakyatnya menanggalkan aktivitas kemaritiman mereka, mengubah profesi dari pelaut ke petani.

Munculnya kekuasaan otoriter di kawasan ini menyebabkan sangat banyak orang Bugis-Makassar yang melarikan diri. MC Ricklefs (Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004, 2008) bahkan menggambarkan situasi kala itu lebih dramatis lagi.

Katanya, “Mereka (orang-orang Bugis-Makassar) lari menuju kapal-kapal mereka bagaikan perompak-perompak Viking yang sedang mencari kehormatan, kekayaan, dan tempat-tempat tinggal baru.”

Di tempat yang baru, orang-orang Bugis-Makassar melibatkan diri dalam berbagai peristiwa sosial-politik lokal. Sebutlah seperti di Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia, bahkan di Siam sekalipun.

“Sampai abad XVIII, para prajurit ganas ini menjadi momok di Nusantara,” tulis sejarawan dari Australia tersebut.

Dinamika lokal

Migrasi besar-besaran orang-orang Bugis-Makassar tersebut ikut memberi warna pada dinamika lokal di berbagai daerah di Nusantara. Mukhlis PaEni mencatat, sepanjang dua abad (abad XVII-XIX) lebih mereka tidak hanya menciptakan dinamika ekonomi dan politik, tetapi juga akulturasi sosial budaya melalui perkawinan di hampir daerah di Nusantara.

Oleh karena itu, bagi Mukhlis PaEni, fenomena ini bukan sekadar migrasi biasa, melainkan apa yang ia sebut sebagai diaspora Bugis-Makassar. Para bangsawan serta raja-raja kecil yang terikat dalam persekutuan dengan Kerajaan Gowa—tentu berserta pengikutnya—tersebut mengembara dan membuka daerah baru, yang kemudian menjelma menjadi komunitas-komunitas Bugis-Makassar di berbagai daerah di Nusantara.

“Mereka meninggalkan daerahnya untuk mencari arena yang lebih leluasa untuk kehidupan yang lebih bebas, sekaligus menegakkan kewibawaan mereka di mata pengikutnya. Di tempat-tempat yang baru mereka membaur ke dalam dinamika sosial politik lokal yang berlangsung melalui kerja sama saling menguntungkan,” tutur Mukhlis.

Keterlibatan orang-orang Bugis-Makassar dalam dinamika lokal di berbagai tempat di Nusantara masih bisa dilacak hingga sekarang. Di Pulau Jawa, misalnya, baik naskah Babad Tanah Jawi, Babad Kraton Jawa, maupun Serat Trunajaya menggambarkan bagaimana prajurit-prajurit dari timur Nusantara ini ikut berperan membantu Trunajaya mempreteli kekuasaan Mataram yang disokong Kompeni-Belanda.

Nama Karaeng Galesong dan Daeng Naba, dua bangsawan dari Kerajaan Gowa-Tallo, jadi tokoh sentral dalam kisah perseteruan itu. Tiga puluh dua makan prajurit dari Gowa di kompleks pemakaman Mlati, Yogyakarta, adalah saksi sejarah keterlibatan orang-orang Bugis-Makassar dalam dinamika politik setempat.

Nama prajurit bugis dalam kesatuan “ketentaraan” di Kraton Yogyakarta yang ada saat ini adalah bukti lain yang tersisa dari eksistensi Bugis-Makassar di jantung kekuasaan Mataram. Bila dilacak lebih jauh, kata Mukhlis PaEni, dokter Wahidin Soedirohoesodo—pahlawan nasional, tokoh pendorong lahirnya Budi Utomo—ternyata leluhurnya pun masih keturunan Bugis-Makasar: Daeng Naba!

Di daerah-daerah lain, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Tanah Semenanjung, keterlibatan orang-orang Bugis-Makassar dalam dinamika lokal juga memberi warna baru. Di beberapa tempat mereka bahkan bisa masuk ke pusat kekuasaan istana, baik sebagai raja muda (dalam kasus di Kesultanan Melayu di Johor dan Riau) maupun sebagai raja atau sultan di Kesultanan Aceh, Selangor, Pahang, dan Mempawah.

Selain keterlibatan dalam dunia perdagangan hingga politik kekuasaan, “sumbangan” terbesar dari sejarah sosial orang-orang Bugis-Makassar pasca-Perjanjian Bongaya adalah lahirnya manusia baru Nusantara dari perkawinan campuran dengan dengan warga setempat. Akulturasi budaya pun terjadi.

Di sanalah semangat multikultur dan pluralitas yang menjadi kekuatan bangsa disemai dalam taman keindonesiaan kita hari ini...

bugis-makassar

2009-01-29T11:43:00.004+07:00

KOMPAS
Jumat, 16 Januari 2009

Diaspora Bugis-Makassar (02)
TERLIBAT INTRIK KEKUASAAN
DI JANTUNG MELAYU

Oleh Kenedi Nurhan

SETELAH beberapa kali salah jalan, rombongan kecil itu akhirnya tiba juga di sebuah makam bercungkup di puncak tebing merah berbatu kerikil. Hanya sepelemparan batu dari sana, Sungai Bintan mengalir tenang. Di kejauhan, dari selasar makam berwarna kuning menyala itu, debur ombak Selat Melaka sayup terdengar.

Letak makam itu cukup terpencil, berada di antara semak dan kebun kelapa yang tak terurus. Memang tak mudah menemukannya. Bahkan, petugas Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Tanjung Pinang yang membawahkan wilayah ini pun tidak tahu persis jalan menuju makam ‘orang besar’ di masa Kesultanan Melayu (Riau-Johor) tersebut.

Tersesat beberapa kali, dan dua kali salah mendatangi ‘alamat’ makam yang dicari, hanyalah sisi lain dari gambaran awal betapa pendek ingatan sebagian anak negeri ini pada sejarah masa lalu bangsanya. Daeng Marewa (kadang-kadang juga ditulis dengan ‘h’: Daeng Marewah), nama yang tertera pada plakat makam dan papan nama penanda sekaligus peringatan bahwa kawasan ini adalah bagian dari benda cagar budaya, siapakah dia?

Bagi kebanyakan orang, termasuk mereka yang tinggal di Kepualauan Riau dan sekitarnya—juga Johor, Pahang, Selangor dan Kedah di wilayah Tanah Semenanjung, saat ini nama Daeng Marewa hampir tak lagi dikenal. Padahal, sejarah mencatat, Daeng Marewa adalah Yamtuan Muda alias Yang Dipertuan Muda Riau I. Jabatan setingkat perdana menteri itu ia sandang selama sekitar tujuh tahun (1721-1728), dan setelah ia mangkat posisinya digantikan sang adik, Daeng Celak (1728-1745).

Siapakah sesungguhnya Daeng Marewa—juga Daeng Celak—dan bagaimana mereka bisa duduk di tampuk tertinggi kekuasaan Kesultanan Melayu? Bukankah dari nama gelar (baca: daeng) yang mereka sandang, dengan gampang orang bisa mengaitkannya dengan kebangsawan Bugis-Makassar?

Memang, Daeng Marewa dan Daeng Celak adalah dua di antara lima bersaudara “satria” Bugis-Makassar, putra Opu Tenri Borong Daeng Rilakka. Tiga saudara mereka yang lain adalah Daeng Perani, Daeng Manambung, dan Daeng Kamase.

Lima bersaudara keturunan bangsawan-petualang Bugis-Makassar, meminjam istilah sejarawan Taufik Abdullah, inilah yang ikut berperan penting dalam mengangkat marwah Kesultanan Melayu (Riau-Johor) pada abad XVIII. Berkat mereka, Kesultanan Melayu (saat itu berpusat di Johor, sehingga sejarah pun mencatatnya sebagai Kesultanan Melayu-Johor) bisa diselamatkan dari kehancuran akibat pendudukan Raja Kecil dari Siak.

Ketika itu, Raja Kecil—yang mengklaim sebagai keturunan (alm) Sultan Mahmud Shah II—menuntut hak atas tahta di Johor. Dibantu orang-orang Minangkabau, pada Maret 1718, Raja Kecil berhasil menguasai istana Kesultanan Melayu-Johor, menyusul terbunuhnya Raja Muda Mahmud. Riau kepulauan dan sekitarnya pun, termasuk Lingga dan Bintan yang juga pernah jadi pusat kekuasaan Kesultanan Melayu, ikut dikuasai pasukan Raja Kecil.

Pihak kerabat Istana Johor yang melarikan diri ke Pahang lalu berpaling kepada pengembara Bugis-Makassar yang kala itu memang sudah dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Selat Melaka. Pilihan jatuh pada kekuatan lima bersaudara yang dipimpin Daeng Perani berserta para pengikutnya. Johor pun jadi ajang persaingan kekuasaan antara orang-orang Minangkabau, Bugis-Makassar, dan Melayu.

Setelah melalui serangkaian pertempuran laut yang seru, orang-orang Bugis-Makassar berhasil menghalau kekuatan Raja Kecil. Istana Johor juga bisa direbut kembali. Sebagai kompensasi atas jasa-jasa mereka, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1721-1760) yang dilantik sebagai penguasa Johor menetapkan semacam kuasa bersama antara Melayu dan Bugis-Makassar atas kedaulatan Kesultanan Melayu-Johor.

Satu di antara lima bersaudara tersebut, Daeng Marewa, bahkan diberi kekuasaan khusus sebagai Yamtuan Muda alias Raja Muda di Riau. Adapun Daeng Perani—yang kelak jadi Raja Muda di Selangor—dan Daeng Celak kemudian dikawinkan dengan saudara-saudara Sultan Johor.

Setelah Daeng Marewa wafat pada 1728, Daeng Celak tampil sebagai Yang Dipertuan Muda Riau II (1728-1745), sebelum akhirnya ia digantikan Daeng Kamboja—anak Daeng perani—sebagai Yang Dipertuan Muda Riau III. Hingga Kesultanan Melayu-Riau dibubarkan oleh Belanda pada 3 Februari 1911, jabatan Yang Dipertuan Muda Riau selanjutnya dipegang oleh anak cucu Daeng Celak yang sudah merupakan keturunan Melayu-Bugis-Makassar.

Tidak seperti leluhur mereka yang asli Bugis-Makassar, anak-anak berdarah Melayu-Bugis-Makassar ini tak lagi menyandang gelar daeng sebagai ciri kebangsawan mereka, tetapi tampil dengan gelar kebangsawanan baru: “raja”! Raja Haji Fisabilillah sebagai Yang Dipertuan Muda Riau IV tercatat sebagai penguasa pertama dari garis keturunan Melayu-Bugis-Makassar.

Bagaimana “karier” Daeng Manambun dan Daeng Kamase? Tuhfat al-Nafis yang ditulis Raja Ali Haji—pada episode tentang sejarah dan silsilah Melayu-Bugis—menyebutkan, “Daeng Manambun menjadi raja di Mempawah (di Pulau Kalimantan—pen) bergelar Pangeran Emas Surya Negara... adapun Daeng Kamase berkuasa di negeri Sambas bergelar Pengeran Mangkubumi.”

Ekses Perjanjian Bongaya

Kehadiran para perantau-petualang Bugis-Makassar yang bisa masuk ke pusat kekuasaan Kesultanan Melayu (Riau-Johor) dan kerajaan-kerajaan lain di Tanah Melayu, tentu saja merupakan fenomena menarik.

Mereka ternyata tidak sekadar berperan dalam dinamika sosial-ekonomi melalui jalur pelayaran dan perdagangan. Pada banyak tempat—di Kesultanan Melayu (Johor-Riau) sebagai contoh kasus—orang-orang Bugis-Makassar bahkan terlibat dalam dinamika sosial politik hingga ke jantung kekuasaan setempat.

Sejak diterapkannya Perjanjian Bongaya (1667), menyusul kejatuhan Benteng Somba Opu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo pada 24 Juni 1669, memang terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Bugis-Makassar ke berbagai penjuru Nusantara. Pola pelayaran dan perdagangan orang-orang Bugis-Makassar pun, sebagaimana dicatat Christian Pelras (Manusia Bugis, 2006), mengalami perubahan.

Dimotori para bangsawan dan raja-raja kecil yang menentang isi perjanjian tersebut, yang secara umum mengekang kebebasan dan bahkan mempreteli eksistensi mereka, tujuan migrasi terutama ke wilayah barat Nusantara. Mereka menghindari wilayah timur—terutama ke Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah—karena jalur pelayaran dan perdagangan ditutup oleh Belanda.

Selain Kalimantan, Sumbawa, Lombok, dan Jawa-Bali, rombongan para bangsawan Bugis-Makassar ini juga banyak menetap di Sumatera dan Tanah Semenanjung. Opu Tenri Borong Daeng Rilakka—bangsawan dari Kerajaan Luwu yang ketika itu merupakan daerah bawahan Gowa—bersama lima putra dan pengikutnya termasuk yang memilih bermigrasi ke daerah pesisir timur Pulau Sumatera.

Di kawasan Selat Melaka ini mereka bersama orang-orang Bugis-Makassar lainnya mendirikan perkampungan di pantai-pantai dan muara-muara sungai besar. Di Jambi, seperti daerah Muara Sabak dan Tanjung Jabung, selain berdagang, orang-orang Bugis-Makassar juga banyak yang membuka lahan perkebunan kelapa. Begitu pun di Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung.

Pada masa ini, Ricklefs (2006) meyakini, para pengembara Bugis-Makassar terlibat aktif di hampir seluruh bagian barat Nusantara dan menjadi kekuatan utama di Selat Melaka. Bahkan, seperti dicatat Pelras, dalam perkembangan berikutnya mereka juga melibatkan diri dalam perseteruan di kalangan penguasa Melayu.

“Melalui peperangan dan perkawinan mereka berhasil menjadi salah satu kekuatan politik utama, khususnya di Kesultanan (Melayu) Riau-Johor dan Tanah Melayu pada umumnya,” tulis Christian Pelras.

Tak hanya di Kesultanan Melayu (Riau-Johor) serta pusat kekuasaan kerajaan-kerajaan lain di Tanah Semenanjung dan Kalimantan Barat, di belahan utara Pulau Sumatera pun anak cucu pengembara Bugis-Makassar juga masuk ke jantung kekuasaan. Di Kesultanan Aceh, misalnya, selama hampir dua abad (1727-1838), Ricklefs mencatat ada enam orang Bugis-Makassar yang tampil sebagai penguasa kesultanan.

Versi Anthony Reid (Asal Usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19) jauh lebih banyak lagi. Sebab, sejak Sultan Alauddin Ahmad Syah memerintah tahun 1727 hingga berakhirnya Kesultanan Aceh pada 1903 (Sultan Muhammad Daud Syah; 1894-1903), seluruh sultan yang berkuasa adalah keturunan Bugis-Makassar.

Dihadapkan pada kenyataan sejarah yang demikian, betapa banyak nilai yang bisa diserap untuk kehidupan bangsa ini pada masa sekarang dan yang akan datang. Pluralisme dan multikultutralisme bukan saja sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa ini, tetapi juga merupakan sebuah kearifan yang selayaknya terus dikembangkan.

Bugis-Makassar

2009-01-29T11:34:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 16 Januari 2009

Diaspora Bugis-Makassar (03)
MELAYU-BUGIS-MAKASSAR
DAN ARUS BALIK SEJARAH

Oleh Kenedi Nurhan

SESUNGGUHNYA, kehadiran bangsawan Bugis-Makassar di Tanah Melayu tak ubahnya seperti fenomena arus balik sejarah. Jauh sebelum pengembara Bugis-Makassar masuk ke jantung kekuasaan Melayu, orang-orang Melayu-lah yang lebih dahulu berperan dalam dinamika lokal di negeri Bugis-Makassar.

Menyusul kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511, di luar kerabat istana yang memindahkan pusat kekuasaan ke Johor, tidak yang pergi ke berbagai penjuru angin. Beberapa kelompok berkelana hingga ke Sulawesi. Di wilayah Kerajaan Gowa ini mereka bermukim di Salojo, daerah pesisir Makassar di perkampungan Sanrobone.

Hasil penelusuran Mukhlis PaEni, sejarawan-antropolog sosial dari Universitas Hasanuddin, memperlihatkan bahwa sampai 1615 roda perekonomian—khususnya perdagangan antarpulau melalui pelabuhan Makassar—dikuasai oleh orang Melayu dari Johor dan Patani. Baru pada 1621 orang Bugis-Makassar ikut ambil bagian penting dalam dunia perdagangan dan pelayaran di Nusantara.

“Sejak kedatangan orang-orang Melayu di Kerajaan Gowa (Makassar), peranan mereka tidak hanya dalam perdagangan dan penyebaran agama (baca: Islam), tapi juga dalam kegiatan sosial-budaya, bahkan di birokrasi. Dalam struktur kekuasaan Kerajaan Gowa, banyak orang Melayu yang memegang peran penting di istana kesultanan,” kata Mukhlis, yang juga adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Di zaman Raja Gowa X (1546-1565) misalnya, seorang keturunan Melayu-Makassar berdarah campuran Bajou yang amat terkemuka bernama I Mangambari Kare Mangaweang—juga dikenal dengan nama I Daeng Ri Mangallekana—diangkat sebagai Syahbandar Kerajaan Gowa ke-2. Sejak saat itu, kata Mukhlis, secara turun-temurun jabatan syahbandar dipegang oleh orang Melayu, sampai dengan Syahbandar Ince Husa ketika Kerajaan Gowa mengalami kekalahan dalam perang melawan VOC tahun 1669.

Jabatan penting lainnya ialah juru tulis istana, yakni ketika Incik Amin menduduki jabatan itu pada zaman Sultan Hasanuddin (1653-1669). Juri tulis di istana Raja Gowa XVI ini sangat terkenal melalui syairnya yang amat indah berjudul Shair Perang Mangkasar, mengisahkan saat-saat terakhir Kerajaan Gowa tahun 1669.

Menurut Mukhlis, sumbangan utama orang-orang Melayu di wilayah timur Nusantara tidak terbatas di bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam, tapi juga di bidang pendidikan dan—tentu saja—kebudayaan Melayu. Pada masa itulah berbagai naskah keagamaan dan sastra berbahasa Melayu diterjemahkan ke bahasa Bugis atau bahasa Makassar.

Tradisi intelektual ini berlanjut hingga abad ke-19. Salah satunya adalah penulisan ulang sureg I La Galigo—sebuah karya sastra Bugis yang disebut-sebut sebagai karya sastra terbesar dari khazanah kesusasteraan Indonesia—tahun 1860 oleh seorang bangsawan Bugis dari Tanate bernama Collipujie Arung Pancana Toa Datu Tanate.

“Namun, siapa sebenarnya tokoh yang disebut bangsawan Bugis ini? Nama dirinya tak lain adalah Ratna Kencana. Ibunya bernama Siti Jauhar Manikan, putri Inche Ali Abdullah Datu Pabean, Syahbandar Makassar pada abad ke-19, yang tak lain adalah keturunyan Melayu-Johor berdarah Bugis-Makassar,” tutur Mukhlis.

Dalam proses akulturasi budaya dan perkawinan antara orang Melayu dengan orang-orang Bugis-Makassar, lahirnya “generasi baru” Bugis-Makassar keturunan Melayu. Mereka ini secara umum dikenal sebagai masyarakat golongan tubaji (Makassar) atau tudeceng (Bugis). Dalam struktur sosial kemasyarakatan mereka ini menempati posisi terhormat, bahkan tak sedikit yang masuk ke struktur golongan bangsawan.

Ketika Benteng Somba Opu jatuh dan Sultan Hasanuddin harus tunduk pada isi Perjanjian Bongaya, kelompok masyarakat “Melayu-Bugis-Makassar” inilah yang boleh dibilang sebagai motor penggerak migrasi di kalangan bangsawan Kerajaan Gowa. Namun, terlepas dari adanya semacam “arus balik” tersebut, perkawinan campuran Melayu-Bugis-Makassar ini telah melahirkan apa yang disebut Mukhlis PaEni sebagai masyarakat baru Nusantara.

“Dalam diri para tubaji/tudeceng mengalir darah intelektual Melayu, yang kemudian bercampur heroisme Bugis-Makassar, dan kearifan Bajau. Sejarah mencatat, kehadiran masyarakat baru Nusantara ini memegang peranan penting dalam sejarah Nusantara di abad XVIII-XIX di Semenanjung dan kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan daerah-daerah di pantai utara Jawa termasuk di Sulawesi Selatan sendiri. Peran ini masih berlanjut hingga kini,” jelas Mukhlis.

Diapora Bugis-Makassar adalah sebuah keniscayaan, bagian dari sejarah bangsa ini menemukan keindonesiaannya. Dan memang, harus diakui bahwa mereka adalah produk pluralistik yang lahir dari sebuah dinamika sejarah masyarakat Nusantara.

Bugis-Makassar

2009-01-29T11:08:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 16 Januari 2009

Diaspora Bugis-Makassar (04)
DI TANAH JAWA

MEREKA IKUT BERJUANG

Oleh Kenedi Nurhan dan Mukhlis PaEni

MENGETAHUI ada darah Bugis-Makassar mengalir dalam tubuh Wahidin Soedirohoesodo (1852-1917), Adin mengaku kaget bercampur bangga. Pada satu senja, di kompleks Pemakaman Mlati, Sleman, Yogyakarta, lelaki Bugis-Makassar yang menikahi perempuan asal Jepara ini pun bersimpuh di sisi makam pahlawan nasional penggagas kelahiran Budi Utomo tersebut.

Semula Adin—nama lengkapnya Suryadin Laoddang—tak percaya pada fakta baru yang ia terima. Bukankah dalam sejarah resmi yang ditulis selama ini disebutkan bahwa dokter Wahidin Soedirohoesodo adalah priyayi Jawa? Potret sang tokoh pun selalu ditampilkan dalam busana lelaki ningrat Jawa, lengkap dengan blankon di kepalanya.

Akan tetapi, melalui pendekatan genealogis diketahui bahwa tokoh pergerakan nasional tersebut ternyata masih keturunan Karaeng Daeng Naba. Bangsawan Bugis-Makassar ini mengembara ke Jawa setelah Kerajaan Gowa takluk pada Kompeni-Belanda tahun 1669. Di Jawa, Daeng Naba terlibat dalam intrik perebutan kekuasaan di pusar tanah Jawa (baca: Mataram), di mana Trunajaya tampil sebagai tokoh antagonisnya.

Atas jasa Daeng Naba yang ikut membantu Amangkurat II meredam pemberontakan Trunajaya (1670-1679), ia dinikahkan oleh sang penguasa Mataram dengan putri Tumenggung Sontoyodo II. Selain itu, ia juga dihadiahi “tanah perdikan” yang sekarang berada di daerah Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dari hasil perkawinan campuran itu, seabad kemudian lahir priyayi Jawa terkemuka bernama Mas Ngabehi Wahidin Soedirohoesodo.

Majalah PESAT edisi 6 Februari 1952 (Thn VIII, No 6:19) memuat ulasan tentang hal itu, di bawah sub-judul: “Siapakah dr Wahidin?”. Fakta sejarah ini juga muncul di Berita Kebudayaan edisi 28 November 1952. RAGI BUANA edisi Mei 1959 (Thn VI, No 64) yang mengutip keterangan yang pernah disampaikan dokter Radjiman Wediodiningrat (1879-1952)—pendiri Budi Utomo yang juga kerabat Wahidin—ikut memperkuat fakta sejarah tersebut.

Bahwa “Wahidin berdarah tjampuran suku Djawa dan Makassar, ialah keturunan DainKraing Nobo, seorang pradjurit jang dalam djaman Mataram membantu Sunan Amangkurat Tegal Arum melawan Trunodjojo...”

Kenyataan bahwa Wahidin bukanlah orang Jawa asli kian menggugah kesadaran kebangsaan Adin, betapa tipis sesungguhnya batas-batas etnisitas di negeri ini. “Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu kalau Wahidin—juga Radjiman Wediodiningrat—berdarah Bugis-Makassar,” ujarnya.

Masih di kompleks pemakaman yang sama, di luar cungkup utama yang sudah dibangun pemerintah setelah Wahidin Soedirohoesodo ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Adin juga menyempatkan ziarah ke makam sang leluhur: Daeng Naba! Dua deret di depan makam Daeng Naba, 32 prajurit dari Gowa (tanpa nama) juga dimakamkan di sana.

Persekutuan

Sejarah mencatat, perang Trunajaya melawan Mataram dan Kompeni (1670-1679) juga melibatkan prajurit-prajurit Bugis-Makassar. Dua bangsawan dari Kerajaan Gowa-Tallo, Karaeng Galesong dan Daeng Naba, berada di dua kubu yang berbeda. Karaeng Galesong membantu Trunajaya, sedangkan Daeng Naba yang “menyusup” ke kesatuan Kompeni-Belanda menopang kekuatan Mataram.

Galesong yang bernama lengkap I Maninrori Karaeng Galesong adalah satu di antara sekian banyak bangsawan Bugis-Makassar yang pergi dari negerinya karena tidak puas atas penerapan Perjanjian Bongaya (1667), menyusul jatuhnya Benteng Somba Opu ke tangan Belanda. Semula ia mendarat di Banten, menyusul rekannya sesama bangsawan yang telah lebih dahulu tiba di sana, yakni Karaeng Bontomarannu.

Situasi genting di Banten memaksa Galesong dan Bontomarannu berlayar ke timur, ke daerah Jepara, kemudian menetap di Demung, tak jauh dari Surabaya sekarang. Bersama sekitar 2.000 pengikutnya, Galesong bersekutu dengan Trunajaya untuk berperang melawan Mataram. Persekutuan itu juga ditandai ikatan perkawinan antara Galesong dengan putri Trunajaya, Suratna, pada Desember 1675.

Ketika pemberontakan Trunajaya benar-benar berkobar, di bawah komando Galesong dan Bontomarannu, orang-orang Bugis-Makassar mulai menyerang dan membakar pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara bagian timur Jawa. Mataram kian terdesak. Bahkan dalam serbuan ke pedalaman, pusat kekuasaan Mataram di Plered sempat direbut Trunajaya.

Baru setelah campur tangan Belanda, pemberontakan Trunajaya bisa diredam. Salah satu tokoh kunci di balik keberhasilan Mataram mengakhiri pemberontakan Trunajaya adalah Karaeng Daeng Naba. Berkat usaha Daeng Naba membujuk Galesong—yang disebut sebagai adiknya—agar menghentikan perang dengan Mataram, pemberontakan Trunajaya akhirnya bisa ditumpas.

Drama sejarah ini berakhir tragis. Galesong yang mematuhi saran Daeng Naba dianggap berkhianat dan dibunuh oleh mertuanya, Trunajaya. Adapun Trunajaya akhirnya tewas di tangan Amangkurat II pada 1679.

Akan halnya Daeng Naba yang bernama lengkap I Manggaleng Karaeng Daeng Naba, putra I Manninori J Karetojeng, seterusnya dipercaya jadi bagian pasukan Mataram. Dengan kekuatan 2.500 kavaleri, laskar Daeng Naba yang terdiri atas orang-orang Bugis-Makassar tersebut menjadi pasukan inti Kerajaan Mataram ketika itu.

“Romantika kisah para leluhurku telah membuat aku semakin sadar bahwa perjuangan bangsaku telah melalui sejarah yang sangat panjang,” kata Adin.

Sejarah memang penuh romantika. Kehadiran orang-orang Bugis-Makassar di berbagai wilayah di Tanah Air, termasuk di tanah Jawa, tak bisa disangkal merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini “menjadi Indonesia”. Benih-benih kebangsaan itu pun tumbuh seiring proses akulturasi budaya,

Semakin jelas bahwa bangsa besar ini lahir dari pergulatan antaretnis. Bila muncul klaim bahwa hanya golongan tertentu yang paling berjasa dalam proses bangsa ini “menjadi Indonesia”, tentu saja pandangan semacam itu sungguh menyesatkan...

Bugis-Makassar

2009-01-29T11:03:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 16 Januari 2009

Diaspora Bugis-Makassar(05)
KALOLA, KAMPUANG ASAL
PARA PENGEMBARA

Oleh Kenedi Nurhan

TIDAK ada yang istimewa dari tampilan fisik Desa Kalola. Sebagian besar rumah panggung yang ada masih berupa bangunan lama, yang juga tidak istimewa. Baik bahan dasar bangunan maupun arsitekturnya tergolong biasa-biasa saja.

Dibandingkan desa-desa tetangganya di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sepintas terlihat betapa kemajuan fisik Kalola masih tertinggal. Meski di seberang jalan negara yang menghubungkan Pare-Pare ke arah ibu kota Wajo di Sengkang hingga Watampone di Kabupaten Bone terbentang luas sawah menghijau, namun tak terlihat tanda-tanda kemakmuran menjamah mereka.

Inikah potret salah satu kampung asal para pengembara Bugis yang terkenal hingga ke seberang lautan itu? Waktu yang berlari cepat ternyata tak membuka cukup ruang untuk mengubah suatu peradaban, sehingga kehidupan pun seperti jalan di tempat.

Di sinilah, 28 tahun lalu, Cik Hasan Bisri—dosen Fakultas Syariah, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang kala itu tengah mengikuti pendidikan di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) Makassar—mencatat tingginya angka migrasi dari desa ini. Akibatnya, kampung-kampung di lingkup Desa Kalola kehilangan banyak penduduk. Sawah-sawah pun telantar karena ditinggal pergi para pemiliknya.

Di Kampung LawatanaE misalnya, dari sekitar 300 keluarga yang semula bermukim di sana hanya tersisa 30 keluarga. Sementara 100 keluarga penghuni Kampung Langkautu dan sekitar 200 keluarga yang bermukim di Kampung AwatanaE, saat penelitian dilakukan Cik Hasan Bisri (1981,) sudah kosong tanpa penghuni.

“Hanya beberapa rumah tangga saja yang pindah ke Callaccu dan Anabanua atau ke Pare-Pare, sedangkan yang lainnya pergi merantau. Kini, kampung-kampung tersebut tinggal bekasnya saja, berupa pohon-pohon kelapa yang biasanya mereka tanam pada saat kelahiran bayi-bayi mereka,” tulis Cok Hasan (Migrasi, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1985).

Dalam rentang waktu 11 tahun, 1969-1980, Kalola pernah “kehilangan” 8.762 warganya. Jumlah ini sangat besar, mengingat penduduk Kalola pada 1980 tercatat “hanya” 3.447 jiwa.

Jumlah penduduk Kalola ini tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan orang-orang Kalola yang ada di perantauan, di mana sebagian besar di antara mereka menetap di Jambi. Bahkan, menurut perkiraan salah seorang perantau yang jadi narasumber Cik Hasan, “Perantau Bugis asal Kalola di Jambi mungkin lebih banyak daripada penduduk Desa Kalola sekarang ini.”

Lebih 28 tahun kemudian Kalola memang mengalami perubahan. Paling tidak, kini tak ada lagi sawah yang telantar. Saluran irigasi sudah sampai ke desa mereka, sehingga upaya peningkatan hasil usaha tani—yang sebelumnya jadi salah satu alasan perantauan, di samping karena dipicu kekacauan politik akibat pemberontakan DI/TII-nya Kahar Muzakkar—bisa dilipatgandakan.

Akan tetapi, keberhasilan usaha tani itu tidak serta-merta memperbaiki nasib dan meningkatkan status sosial mereka. Tak heran bila arus migrasi masih berlangsung hingga kini, meski jumlahnya tidak lagi seperti “eksodus” pada tahun 1960-an dan 1970-an.

“Pokoknya jauh berkurang, ya, sekitar satu sampai tiga orang-lah,” kata Ansar Ala, pemuda setempat.

Menurut Kepala Desa Kalola Haji Ambo Ala, migrasi besar-besaran yang dilakukan orang-orang Bugis-Wajo asal Kalola lebih disebabkan terjadinya kekacauan politik pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Akibat kekacauan itu, yang dipicu pemberontakan DI/TII, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Pergi merantau akhirnya menjadi pilihan,” ujar Haji Ambo Ala.

Menengok jauh ke belakang, perantauan orang-orang dari Kalola diperkirakan sudah berlangsung beberapa abad lampau, bersamaan perantauan orang-orang Wajo pada umumnya di abad XV. Sebagai satu di antara 65 kerajaan kecil di Tana Wajo, tidak aneh bila orang-orang Kalola juga terlibat dalam aktivitas sebagai pedagang-pelayar yang ikut membuka permukiman baru di luar Tana Wajo.

Arus perantauan orang-orang Bugis-Wajo—termasuk penduduk Kalola—makin meningkat sejak dihancurkannya Benteng Tosara oleh pasukan Bone yang dibantu Belanda pada 1670. Benteng yang berada di selatan Kalola ini merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Wajo pada masa itu. Pada saat hampir bersamaan, Benteng Somba Opu sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo pun jatuh ke tangan VOC. Dua peristiwa sejarah inilah yang ikut memicu migrasi besar-besar orang Bugis-Makassar ke berbagai penuru Nusantara...

Bangka-Belitung

2008-12-09T12:52:00.007+07:00

KOMPAS
Jumat, 21 November 2008

Ekstraksi SDA (01)
MAGNET TIMAH DI UJUNG SENJA

Oleh Kenedi Nurhan

SEJAK setahun terakhir Mario (48) hanya tinggal di rumah. Jalannya pincang. Itupun harus pakai kruk. Alat bantu terbuat dari kayu tersebut kini selalu menemani Mario ke mana pun melangkah, menyangga kaki kanannya yang cacat karena kecelakaan di lubang tambang setahun silam.

“Beruntung bisa selamat, setelah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Engsel yang ada di antara paha kanan dan badan sempat lepas, merobek kulit, hingga keluar dari tempatnya,” kata Mario saat ditemui di Dusun Parit II, Kelurahan Kepoh, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan, Oktober lalu.

Siang menjelang senja itu Dusun Parit II sepi. Hanya ada sedikit anak yang bermain. Beberapa ibu rumah tangga terlihat duduk-duduk di sebuah warung di ujung dusun. Sebagian besar warga, khususnya laki-laki, sesore itu masih sibuk mengumpulkan pasir timah dari lubang-lubang tambang di lokasi hutan produksi Lubuk Besar, tak jauh dari dusun mereka.

Sejak tubuhnya terkulai dihantam runtuhan tanah yang longsor secara tiba-tiba saat berada di lubang tambang, dan menguburnya hingga sebatas pinggang, Mario seperti kehilangan masa depan.

Untuk kembali menyiangi kebun lada yang sudah bertahun-tahun tak dirawat, Mario tak punya modal. Sudah lama kebun lada mereka ditelantarkan, sudah menyemak, yakni semenjak akses rakyat Bangka Belitung untuk ikut menambang timah sedikit dibuka oleh PT Timah dan diizinkan oleh pemerintah setempat pasca-reformasi 10 tahun silam.

“Tapi hasil dari betimah sudah lama habis untuk biaya berobat,” ujarnya.

Kini keluarga Mario sangat bergantung pada anak tertuanya, yang juga masih mengandalkan pendapatan dari mendulang pasir timah. Padahal hari-hari belakangan ini harga timah jatuh, terjun bebas seperti nilai tukar rupiah atas dolar AS, terkena imbas krisis global yang melanda dunia. Jika dulu harga pasir timah di tingkat kolektor sempat menyentuh angka Rp 90.000 per kilogram, pada pertengahan Oktober lalu turun hingga Rp 36.000/kg.

Mereka yang punya modal kini berangsur-angsur mundur teratur dari lubang tambang, mencari peluang usaha di bidang lain. Kembali bertanam lada, yang saat ini harganya juga berada di titik terendah—antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per kilogram, sementara nilai keekonomiannya berada di kisaran Rp 32.000/kg—jelas bukan pilihan menarik.

Sembari menunggu harga timah kembali membaik, di antara mereka ada yang mulai melirik tanaman sawit. Akan tetapi, bagi yang tidak punya modal seperti keluarga Mario, tak ada pilihan lain kecuali meneruskan kegiatan pendulangan pasir timah.

“Kalau tidak, ya, dari makan sumber uang untuk makan sehari-hari,” tutur Mario.

“Remah” yang tersisa

Timah dan lada! Dua komoditas ekspor ini hampir identik dengan kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Keduanya bagai ‘dua sejoli’ yang ikut membentuk struktur sosial-ekonomi masyarakat di dua pulau ini. Timah dan lada pula yang—secara garis besar—pada awalnya membentuk struktur sosial-ekonomi masyarakat Bangka Belitung (Melayu) berbeda dengan warga keturunan.

Sejak pemerintah kolonial mendatangkan orang-orang dari daratan Tiongkok dalam jumlah besar pada 1733 untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang timah, kedua golongan masyarakat ini boleh dibilang berkembang di dua sektor kehidupan yang berbeda. Orang-orang pribumi yang sejak awal tak diberi akses menggarap komoditas pertambangan akhirnya memusatkan pada kehidupan bercocok tanam dan nelayan, sedangkan pendatang dari daratan Tiongkok hanya berkutat di bidang pertambangan timah.

Setelah hampir tiga abad berlalu, sisa-sisa perbedaan itu masih terlihat dari konsentrasi permukiman mereka. Warga keturunan umumnya masih mendominasi permukiman di sekitar bekas pusat kegiatan tambang, seperti di Pangkalpinang, Sungailiat, serta Jebus dan Belinyu.

Di wilayah bagian utara Bangka ini, pada 1920, komposisi penduduk pendatang dari daratan Tiongkok bahkan jauh lebih besar. Jika di Sungailiat tercatat 26.720 dari 41.970 adalah warga keturunan, di Bangka bagian utara warga keturun lebih dominan lagi. Dari 30.698 penduduk Bangka bagian utara yang dicatat Ministerie van Kolonien (Konflik di Kawasan Pertambangan Timah: Persoalan dan Alternatif Solusi, 2005:45), 21.161 di antaranya berasal dari etnis China

Meski mereka hidup dalam dua wilayah mata pencaharian berbeda, tetapi tak tercatat pertikaian serius di antara keduanya. Bahkan di beberapa tempat terjadi semacam akulturasi budaya, saling memengaruhi, semisal unsur-unsur yang digunakan dalam upacara perkawinan.

Ketika resesi ekonomi dunia terjadi pada 1930-an, yang juga berimbas pada mata dagangan timah, tak sedikit warga keturunan ikut bertanam lada agar bisa bertahan dari krisis global kala itu. Sementara di pihak lain, warga pribumi tetap dilarang membuka lubang-lubang tambang.

Selama berabad-abad, timah memang tidak memberi sumbangan yang cukup berarti bagi penghuni asli Pulau Bangka dan Belitung. Kenyataan ini dicatat Dr F Epp (Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah, 2007:79). Katanya, “... sampai sekarang hanya sedikit sekali yang telah diperbuat orang untuk perkembangan dan peradaban di dalam negeri ini...” Begitupun di masa kemerdekaan, penduduk Bangka dan Belitung diposisikan tak lebih hanya sebagai penonton.

Baru setelah era reformasi, ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, larangan menambang pasir timah bagi rakyat Bangka Belitung sedikit dibuka. Akan tetapi, cadangan timah yang tersedia sesungguhnya hanya tinggal “remah” dari sisa usaha tambang PT Timah selaku pemilik kuasa pertambangan (KP) di Bangka dan Belitung. Deposit timah yang “disisakan” untuk rakyat itu memang sudah tidak ekonomis diusahakan dalam skala besar, tetapi masih cukup menguntungkan bila digarap dengan model tambang rakyat.

Dalam beberapa tahun ke depan, cadangan timah yang tersisa itu pun akan habis. Padahal, kini rakyat Bangka Belitung sudah telanjur berpaling ke timah, meninggalkan mata pencaharian pokok mereka selama ini: berkebun lada dan nelayan.

Bagai nasib Mario yang terkulai akibat musibah di lubang tambang, pada senja di pertengahan Oktober lalu itu pun awan kelabu menyaput langit Bangka Belitung yang berkabut di atas Bandara Depati Amir, Pangkalpinang. Dari balik jendela pesawat, masih tampak jelas “wajah bopeng” pulau ini akibat bentang alamnya berlubang-lubang bekas galian tambang...

Bangka-Belitung

2008-12-09T12:42:00.006+07:00

KOMPAS
Jumat, 21 November 2008

Ekstraksi SDA (02)
"DENDAM SEJARAH"

DI TENGAH MEDAN KONFLIK

Oleh Kenedi Nurhan

“Inilah tempat timah terkaya yang tidak ada bandingannya di dunia.
Seluruh pulaunya akan menjadi tambang timah terbesar...”
(Sir Thomas Stamford Raffles, 1812)

OKTOBER kelabu! Begitulah istilah yang dilekatkan oleh sebagian masyarakat Bangka untuk mengingat peristiwa perusakan Kantor Gubernur Bangka Belitung di kawasan Air Itam, Pangkalpinang, pada 5 Oktober 2006. Pemicu perusakan yang berbuntut kerusuhan itu tak lain terkait soal timah.

Semua memang berawal pada timah. Ribuan orang yang bergantung hidupnya pada penambangan timah di lokasi tambang inkonvensional (TI) dan atau pekerja di industri peleburan timah di Pulau Bangka, tiba-tiba mengamuk karena hak hidupnya merasa diganggu.

Sejak awal Oktober 2006, polisi memang melakukan operasi penutupan sedikitnya 84 usaha penambangan timah yang diusahakan oleh rakyat, menyita peralatan tambang, serta menahan belasan warga. Polisi juga menutup tiga industri peleburan timah (smelter) yang menampung bijih dan konsentrat timah rakyat.

Aksi protes ke Markas Kepolisian Daerah Bangka Belitung yang mereka gelar bukan saja tak membuahkan hasil, malah berbuntut kericuhan, sehingga menyulut kemarahan lebih luas. Esoknya, sasaran kemarahan para pekerja tambang dan industri peleburan timah ini beralih ke pusat pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.

Dalam aksi pada 5 Oktober 2006 tersebut, massa yang marah memecahkan hampir semua kaca jendela, mendobrak pintu, dan merusak mobil-mobil berpelat merah yang terdapat di areal parkir. Sebelumnya mereka merobohkan pagar gerbang kantor, serta menghancurkan lampu-lampu taman dan hidran yang ada di halaman depan.

Setelah menjebol pintu bagian samping kantor, kelompok massa berhasil merangsek masuk ruangan dan merusak komputer serta perabot kantor lainnya. Para bupati se-Bangka Belitung dan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang sedang rapat bersama gubernur (ketika itu masih dijabat A Hudarni Rani) pun harus diungsikan melalui pintu belakang.

Bukan untuk mengungkit luka masyarakat Bangka, catatan hitam ini hanya ingin memperlihatkan betapa isu menyangkut komoditas tambang timah sangat rawan memicu konflik. Bahkan, menengok jauh ke belakang, konflik yang melibatkan masyarakat dalam memperebutkan komoditas bahan galian golongan A ini sudah muncul sejak berabad-abad lampau.

Iskandar Zulkarnain dan kawan-kawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, konflik memperebutkan komoditas timah di daerah ini pada dasarnya telah terjadi sejak abad ke-18. Pada saat-saat tertentu intensitas konflik antarpihak meningkat, membuat simpul-simpul persoalan, sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

“Fakta sejarah menunjukkan bahwa komoditi ini telah menjadi sumber konflik berkepanjangan di antara elite para penguasa, mengingat timah memiliki nilai ekonomis dan bersifat strategis,” tulis Iskandar Zulkarnain dkk dalam laporan hasil penelitian mereka yang sudah dibukukan, Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi (LIPI Press, 2005: 67).

Lintasan sejarah

Tidak ada catatan pasti sejak kapan timah sebagai komoditas bernilai ekonomis ditemukan di Bangka dan Belitung. Hanya disebutkan bahwa sejarah penambangan timah di dua pulau ini sudah melewati masa yang cukup panjang, jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda—melalui Kesultanan Palembang—memonopoli perdagangan timah dari daerah ini pada awal abad ke-18.

Dua buku yang sangat representatif tentang pertimahan di Tanah Air yang ditulis Sutedjo Sujitno, yakni Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah (2007) dan Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad 18-Abad 20 (2005), sedikit memberi gambaran masa-masa awal itu.

Menyimak catatan I Tsing, pengelana China yang sempat berkunjung ke Sriwijaya pada abad ke-7, Hovig P (“Hoe Kwam Bangka aan zijn naam?”, 1957) memperkirakan bahwa timah di Bangka sudah dikenal sejak abad ke-4. Adapun penambangannya diduga baru dimulai abad ke-8.

Pandangan ahli geologi dari Banka Tin Winning (BTW) ini terkait masa awal penambangan timah berangkat dari cuplikan salah satu kisah pelayaran Sinbad, yang mengisahkan bahwa di Pulau Kela terdapat banyak orang yang sedang membuat parit untuk menambang timah. Pulau Kela dalam cerita “1001 Malam” itu diasumsikan Hovig sebagai Pulau Bangka sekarang.

Sumber lain mengutip petikan surat Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker kepada penguasa Oost Indische Companie, tertanggal 25 Januari 1667. Dalam surat itu disebutkan bahwa kapal yang akan kembali pulang (ke Negeri Belanda) memuat 100.000 pon timah. Ada dugaan bahwa timah dari Asia yang memasuki pasaran Amsterdam pada 1667 itu berasal dari Bangka.

Cukup banyak teori mengenai kegiatan awal penambangan dan perdagangan timah di Bangka Belitung. Namun, catatan seorang penulis tak dikenal—kemudian dikutip dan dimuat dalam Tijdschrift voor Ned. Indie VIII (1846)—tampaknya paling banyak mendapat tempat, dan dirujuk oleh para ahli. Catatan penulis tak dikenal itu menyebut angka 1709 sebagai tahun pertama penemuan timah di Bangka.

“... waktu di mana pertama kali penemuan timah di Bangka tidaklah jelas. Namun penambangan timah yang pertama kali dilakukan adalah di wilayah Merawang, tepatnya di kampung Calin daerah Depak. Penambangan itu dilakukan atas perintah Batin Angor, yang bermula dengan ditemukannya butiran logam putih yang berserakan di tanah bekas hutan yang dibakar ketika membuka ladang...” (Sejarah Penambangan Timah di Indonesia, 2007:11).

Dikontrol pemerintah

Bagi masyarakat Bangka Belitung, kapan dan di mana awal penemuan serta penambangan timah tidaklah begitu penting. Catatan yang segera muncul dalam ingatan mereka, sejak awal penduduk lokal tidak mendapat akses yang cukup untuk ikut menikmati hasil dari nilai ekonomi sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi tempat mereka berpijak.

Pada masa Bangka dan Belitung berada di bawah Kesultanan Palembang, di awal abad ke-18, penduduk lokal diposisikan hanya sebagai penonton. Penguasaan akan nilai ekonomi timah (juga lada) di tangan Sultan Palembang. Apalagi belakangan Serikat Dagang Belanda (VOC), melalui Sultan Palembang, memonopoli perdagangan timah dari Bangka dan Belitung,

Menyusul kehadiran pekerja tambang yang sengaja didatangkan dari daratan Tiongkok, akses penduduk lokal pada komoditas timah kian dijauhkan. Situasi ini terus berlanjut pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Lebih-lebih setelah timah ditetapkan sebagai komoditas strategis, dan kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan oleh penguasa, penduduk seolah semakin dipinggirkan.

Di masa kemerdekaan pun setali tiga uang. Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Tanah Air, termasuk perusahaan timah di Bangka (1953) dan Belitung (1958), penambangan dan perdagangan timah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah. Kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan penguasa. Tak ada ruang bagi rakyat, dan bila ketahuan melakukannya secara diam-diam akan berakhir dipenjara.

Akan tetapi, di tiap zaman perlawanan rakyat selalu ada. Kasus-kasus pelanggaran biasanya muncul ketika warga dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang memuncak, ditandai jatuhnya harga lada dan sebaliknya harga timah melambung di pasaran dunia. Tragisnya, ketika intensitas pencarian pasir timah oleh warga meningkat, penguasa selalu menyikapinya dengan “tangan besi”.

Pada awal tahun 1970-an misalnya, Iskandar Zulkarnain dkk mencatat, penjara Pangkalpinang sempat penuh sesak oleh para penyeludup timah yang tertangkap. Bahkan, dalam laporan mereka terungkap, sebuah operasi militer yang dikerahkan pemerintah pusat untuk meredam penyelundupan timah di daerah Belinyu menewaskan sekitar 500 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka yang menemui ajal di penjara, yang jumlahnya pun tak kurang dari 500 orang.

“Episode sejarah pembunuhan massal (terkait persoalan timah) ini tidak pernah diungkap selama masa Orde baru,” demikian Iskandar Zulkarnan dkk dalam laporan penelitian mereka (2005:60).

Eforia reformasi

Di awal era reformasi muncul fenomena menarik. Seperti terjadi di banyak tempat di Tanah Air, ada semacam eforia di kalangan masyarakat Bangka untuk bisa ikut menikmati keuntungan dari penambangan timah.

Munculnya SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999) yang tidak lagi mencantumkan timah sebagai komoditas ekspor yang diawasi, serta semangat otonomi daerah yang muncul belakangan, segera saja diterjemahkan sebagai “lampu hijau” bagi rakyat untuk ikut terlibat dalam usaha penambangan timah.

Istilah TI yang semula merujuk pada tambang inkonvensional bagi mitra kerja PT Timah, yang hanya bisa diakses oleh pengusaha, dalam perkembangannya bergeser menjadi tambang ilegal ketika rakyat biasa ikut membuka lahan tambang. Hanya dalam beberapa tahun, jumlah TI yang berusaha di bekas lokasi kuasa pertambangan (KP) PT Timah sudah mencapai ribuan.

Tahun 2001 saja, Sutedjo Sujitno (2007:290) mencatat ada 5.257 TI di Bangka dan 734 di Belitung. Angka ini belum termasuk TI di luar KP PT Timah, seperti di kawasan hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, atau mereka yang menggali pasir dan konsentrat timah di kebun lada dan pekarangan rumah mereka.

Jumlah TI terus membengkak, dan di penghujung 2008 diperkirakan sudah mendekati 20.000 buah. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir bermunculan apa yang disebut TI apung, yakni TI yang beroperasi di perairan sungai dan laut di sekitar pantai Pulau Bangka. Jumlah TI apung kini sudah mendekati 5.000 buah.

Sejak kemunculan TI, produksi timah dari Bangka dan Belitung meningkat tajam. Selama tahun 2001 (data hingga September) misalnya, produksi TI mencapai 42.000 ton, melebih produksi PT Timah yang tercatat 40.000 ton. Implikasinya, penyelundupan timah ke luar negeri kini sudah jadi rahasia umum.

Pemerintah pusat pun mulai angkat bicara, lantaran merasa kehilangan pendapatan dari royalti dan pajak. Sejumlah ketentuan baru ditetapkan, di antaranya larangan mengekspor timah dalam bentuk pasir dan konsentrat.

Bagai dendam terhadap sejarah (meminjam ungkapan yang kerap dikemukakan sejarawan Taufik Abdullah), akses yang terbuka lebar itu ternyata juga menebar benih konflik di berbagai tingkatan. Berbagai kasus bermunculan.

Kerusuhan antara penambang timah dengan sistem TI apung dan warga desa di Pantai Bubus, Belinyu, akhir Mei 2006, telah menimbulkan bara permusuhan antarwarga. Begitupun peristiwa rebutan lokasi penambangan TI apung di perairan Kampung Sukadamai, Tanjung Ketapang, Toboali, awal Oktober lalu. Sementara di Belitung, seorang kepala desa di Kecamatan Sijuk terpaksa mengungsi ke Tanjungpandan lantaran diancam warganya karena tidak bersedia mengeluarkan surat izin penambangan timah bagi mereka.

Munculnya sejumlah industri peleburan timah (smelter) swasta skala kecil, yang menampung bijih timah rakyat dari TI, belakangan juga menimbulkan masalah baru. Kasus penutupan tiga smelter oleh kepolisian, karena diduga tidak membayar royalti, pajak eksplorasi dan eksploitasi, adalah contoh kecil adanya konflik kepentingan antarberbagai pihak.

Ekonomi masyarakat Bangka Belitung memang bertumbuh. Sementara di sisi lain, konflik antarberbagai pihak yang terlibat dalam memperebutkan rezeki dari keberadaan timah di daerah ini juga terus bermunculan. Namun, konflik yang paling mengerikan dampaknya tentu saja berupa rusaknya bentang alam di dua pulau ini...

Bangka-Belitung

2008-12-09T12:32:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 21 November 2008

Ekstraksi SDA (03)
BALADA TIMAH DAN LADA

Oleh Kenedi Nurhan

DI tahun 1980-an, ketika harga lada di pasaran dunia melambung, banyak cerita menarik tapi terdengar konyol tentang perilaku konsumtif petani lada di Bangka dan Belitung. Seperti ingin mengejek kemiskinan yang lama membelenggu, uang yang mengalir dari kebun-kebun lada itu menimbulkan kejutan budaya.

Ke ladang mengendarai mobil baru bukanlah hal aneh. Ada yang lebih memancing senyum. Di kota, mereka berbelanja apa pun yang diinginkan tanpa tawar-menawar harga yang dipatok pemilik toko di Pangkal Pinang atau di Tanjung Pandan. Barang-barang yang dibeli bukan lagi dilandasi prinsip kebutuhan, tetapi lebih didasarkan keinginan memiliki apa yang juga dipunyai masyarakat perkotaan.

Barang-barang elektronik macam televisi, kulkas dan mesin cuci pun dibeli lalu diakut ke desa. Padahal, di rumah mereka di desa tak ada sambungan listrik. Alhasil, perabotan rumah tangga yang ketika itu masih tergolong barang mewah hanya jadi pajangan.

Televisi akhirnya sekadar penghias ruang tamu. Kulkas berubah fungsi jadi “lemari” pakaian. Mesin cuci? Cuma tempat menyimpan beras.

Kini sejarah seperti kembali berulang. Tetapi pemicunya bukan lagi lada, melainkan timah. Bekerja mendulang pasir timah di areal kuasa pertambangan (KP) milik PT Timah yang sudah ditinggalkan, yang sebelum era reformasi tindakan itu merupakan hal terlarang, ternyata menghasilkan pendapatan luar biasa untuk ukuran masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. Tak terkecuali bagi petani lada.

Kehidupan di pedesaan yang sempat redup sejak dekade 1990-an, menyusul anjloknya harga lada di pasaran sementara biaya perawatan kebun-kebun lada butuh biaya besar, sontak bergairah kembali. Mirip peristiwa di era 1980-an, ketika para petani lada menikmati berkah kenaikan harga komoditas ekspor itu di pasaran dunia, perilaku hidup konsumtif pun seperti menemukan ruang untuk berbiak.

Dalam skala tertentu bahkan lebih “dahsyat”. Tak hanya pasar dan pusat perbelanjaan di kota yang didatangi, kafe—sebetulnya lebih pas disebut warung kopi—dan tempat karaoke pun kini menjamur untuk memfasilitasi “kebutuhan” hiburan para penambang timah. Bahkan, kini muncul kecenderungan baru yang cukup menggelisahkan: praktik prostitusi di banyak tempat hadir di sekitar lokasi penambangan timah skala kecil yang diusahakan oleh rakyat.

Menjelang Idul Fitri lalu, pusat penjualan sepeda bermotor sempat kehabisan stok. Harganya pun ‘gila-gila’-an. “Mobil Avanza bekas milik teman saya bahkan mereka bayari hingga Rp 120 juta, padahal harga barunya—kalau persediaan ada—paling juga segitu,” ujar Thito Iz, warga Tanjung Pandan, Belitung.

Bila di kota-kota besar transaksi umumnya dengan sistem kredit, di Bangka dan Belitung sebagian besar tunai. Bila di banyak tempat pembeli sampai ngotot menawar harga atau meminta diskon, di sini mereka bahkan berani membayar lebih di atas harga jual.

Mengetahui keadaan ini, kadang-kadang pihak agen penjualan ada yang nakal. Sepeda motor yang ada di pajangan dikatakan sudah dipesan orang lain, padahal sebetulnya tidak. Atau, barang yang ada disembunyikan, lalu dikatakan bahwa kiriman baru akan datang dua-tiga bulan lagi.

“Bila calon pembelinya benar-benar ngebet, dan biasanya berani nambah Rp 500.000 hingga Rp 1 juta, baru keinginan pembeli dikabulkan,” tutur Kunrat Otoisea, pensiunan PT Timah yang kini membuka usaha rumah makan di Manggar, Belitung Timur.

Berbeda saat booming lada di mana uang mengalir hanya saat musim petik buah, pendapatan dari mendulang pasir timah bisa datang setiap hari. Tinggal menghubungi kolektor, pembeli timah di tingkat masyarakat, pasir timah hasil melimbang hari itu bisa langsung diuangkan. Dengan begitu, hari itu juga mereka bisa langsung membelanjakan hasil jerih payahnya.

“Sekarang terbalik. Kalau dulu orang kota meremehkan orang-orang desa, menganggap mereka sebagai beban, kini mereka yang menggerakkan ekonomi perkotaan,” kata Kunrat Otoisea menambahkan.

Reformasi vs otonomi daerah

Sejak keran reformasi dibuka, dan angin perubahan yang ditulangpunggungi semangat otonomi daerah berembus kencang hingga ke lubang-lubang tambang, peluang masyarakat Bangka Belitung untuk ikut mendulang pasir timah pun terbuka lebar. Rezeki dari kebun lada yang sudah redup, menyusul anjloknya harga lada di pasaran, akhirnya menemukan jawabannya lewat pendulangan timah.

Berawal dari langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadi gejolak sosial pasca-reformasi, PT Timah selaku pemegang KP timah di daerah ini mengizinkan rakyat Bangka Belitung terjun ke usaha pendulangan timah dalam skala kecil. Ada semacam unsur pemaaf terkait pencarian pasir timah oleh rakyat, yang sebelum reformasi sangat terlarang dan dianggap sebagai kejahatan serius.

Hanya saja, PT Timah membatasi lokasi penggalian di bekas areal yang sudah ditambang. Itu pun dengan berbagai persyaratan, di antaranya sebagai mitra berizin dan hanya menjual pasir timah kepada PT Timah selaku pemilik KP. Oleh PT Timah, kegiatan penambangan skala kecil oleh mitra kerjanya ini disebut tambang inkonvensional alias TI.

Dalam praktiknya ternyata kegiatan penambangan timah oleh rakyat tumbuh di luar kendali. Penggalian pasir timah tanpa izin merebak di seantero pulau. Istilah TI sebagai tambang inkonvensional pun berubah negatif menjadi tambang ilegal.

Iskandar Zulkarnain dan kawan-kawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, hampir di setiap desa, penduduk yang terlibat bekerja sebagai TI mencapai kisaran 70 persen dari jumlah keluarga yang ada. Bahkan, di sejumlah desa tercatat mencapai 100 persen (Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi, 205:154).

“Mencari timah jauh lebih menguntungkan daripada berkebun lada. Lagi pula, kalau mencari timah hasilnya bisa dijual hari itu juga. Kalau seperti saya, modalnya pun cuma sebungkus rokok, ember dan cedok,” ujar A Rachman (43), warga Desa Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang.

Sebagai pendulang pasir timah di lokasi tailing, sekadar mengumpulkan “remah-remah” pasir timah sisa penambangan yang mengalir dari sakan (kotak pencucian untuk memisahkan timah dari tanah) pemilik TI, Rachman bisa mendapatkan 8-12 kilogram (kg) per hari. Pada pertengahan Oktober lalu, harga pasir timah di tingkat kolektor berkisar Rp 36.000-Rp 40.000/kg. Sebelumnya, pada Juni 2008, Rachman mengaku sempat menikmati harga pasir timah Rp 85.000/kg.

Pasir timah yang dikumpulkan pemilik TI jelas jauh lebih banyak, tetapi modal usahanya pun lebih besar. Untuk mengusahakan satu TI dibutuhkan dana sekitar Rp 15 juta-Rp 17 juta. Itu pun baru untuk pengadaan peralatan berupa dua mesin (mesin semprot dan mesin isap) dan pembuatan sankan.

Pada TI skala menengah, dengan cadangan deposit pada kedalaman lebih dari enam meter, mereka harus sewa peralatan berupa buldozer, shovel atau ekskavator (masyarakat menyebutnya pice alias PC, singkatan dari “produksi caterpilar”). Peralatan berat ini digunakan untuk membolak-balik tanah sebelum masuk lubang isap alias camoy (istilah di Bangka) atau kapu-kapu (istilah di Belitung).

“Sewa pice Rp 260.000 per jam, tetapi minyak solarnya penyewa yang tanggung,” kata Edi Suwandi. Namun, karena solar susah didapat, para pemilik TI umumnya lebih memilih tarif sewa Rp 350.000-Rp 400.000 per jam, sudah termasuk bahan bakar minyak dan operatornya.

Meski modal yang dikeluarkan relatif besar, tetapi bila deposit pasir timah yang ditambang masih sangat ekonomis hasilnya pun cukup besar. Penghasilan pemilik TI bisa Rp 3 juta-Rp 4 juta sehari, sementara pekerjanya dapat membawa pulang uang Rp Rp 100.000-Rp 150.000.

“Tapi kalau lagi apes, pasir timahnya sedikit. Tentu saja rugi,” kata Acong, yang siang itu bekerja bersama Akiong dan Apin di lokasi tambang mereka di daerah Padang Baru, Kecamatan Pangkalan baru, Pangkal Pinang.

Bagaimana dengan tanaman lada? Lada kini sudah seperti masa lampau. Bahkan di kalangan petani di sentra perkebunan lada di Bangka Selatan sekalipun. Sudah lama kebun-kebun lada mereka tak diurus lantaran mahalnya biaya perawatan, sementara harga lada di pasaran terus jatuh ke hingga titik nadir.

Sudah sejak beberapa tahun terakhir harga lada berada di kisaran Rp 20.000-Rp 25.000/kg. Malah pernah harga lada jatuh hingga Rp 12.000/kg. Angka ini jauh di bawah nilai keenomian tanaman lada. Petani baru bisa menikmati sedikit keuntungan bila harga jual di atas Rp 32.000/kg.

“Ketika sedang jaya-jayanya, saya pernah menikmati harga lada hingga Rp 80.000/kg,” kata Sabri (58), petani lada dari Kampung Seberang, Toboali, Bangka Selatan. “Tapi sekarang istirahat dulu berkebun sahang (sebutan lada di kalangan masyarakat Bangka—Pen). Rugi! Mending ikut mendulang timah,” tambahnya.

Istirahat tak ubahnya ungkapan pemanis untuk para petani lada yang beralih profesi menjadi penambang timah. Sabri tidak sendirian. Hampir sebagian besar petani lada di Bangka, termasuk di Bangka Selatan yang merupakan sentra utama penghasil lada dari provinsi ini, juga sudah menelantarkan kebun-kebun lada mereka.

Di sepanjang jalan utama menuju Toboali dan Sadai, mulai dari Dusun Air Bara di Kecamatan Air Gegas, kebun-kebun lada hanya menyisakan junjung (kayu yang ditegakkan untuk rambatan lada) yang dipenuhi rumput menyemak.

Di beberapa lokasi, kebun lada sudah disela tanaman sawit dan karet. Bahkan tak sedikit yang sudah berubah menjadi lahan tandus berpasir, setelah tanaman lada mereka dibabat untuk usaha penambangan timah skala kecil.

Timah dan lada memang dua komoditas yang membuat nama Bangka Belitung dikenal luas hingga ke mancanegara. Timah dan lada pula yang sempat mengangkat gairah perekonomian Bangka Belitung. Tetapi sampai kapan?

Bangka-Belitung

2008-12-09T12:26:00.006+07:00

KOMPAS
Jumat, 21 November 2008

Ekstraksi SDA (04)

PARIWISATA DAN SEKTOR KELAUTAN JADI TUMPUAN

Oleh Kenedi Nurhan

“KEGIATAN tambang timah rakyat di Bangka Belitung masih diperlukan. Kalau dilarang atau ditutup sekarang bisa menimbulkan gejolak. Akan tetapi, pemerintah perlu segera bersikap dengan mendorong industri lain sebagai sumber ekonomi pengganti untuk memacu pertumbuhan di daerah ini.”

Johnnie Sugiarto percaya masa depan Bangka Belitung (Babel) tidaklah sesuram gambaran para penganut pandangan pesimistik, bahwa pasca-timah daerah ini akan kelimpungan. Sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Babel, Johnnie percaya selalu ada ruang berusaha.

“Hanya, memang, jangan terlalu terfokus pada pertambangan,” kata Johnnie, pelaku industri pariwisata lewat Eljohn Group-nya. Di Bangka, Johnnie dikenal luas sebagai pioner mengelola jasa industri pariwisata melalui usaha perhotelan, antara lain di kawasan Pantai Parai Tenggiri (Parai Beach Hotel) dan Sungailiat (Hotel Bangka Permai).

Sebagai daerah yang sudah sejak berabad-abad lampau perekonomiannya ditopang oleh keberadaan komoditas timah, Babel memang sulit lepas dari bayang-bayang masa lalu itu. Sumbangan timah bagi pertumbuhan daerah ini pun tidaklah kecil, baik ketika masih sebagai kabupaten (Bangka dan Belitung) yang tergabung di bawah Provinsi Sumatera Selatan maupun setelah menjadi provinsi sejak 2001.

Catatan statistik memperlihatkan, sumbangan sektor pertambangan dan bahan galian—sebagian besar berasal dari timah—masih tetap jadi andalan. Pada kurun 2000-2005, kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 18,7 persen. Sedikit di bawah sumbangan sektor pertanian dan kehutanan yang tercatat sebagai penyumbang terbesar, yakni 21,3 persen (www.bangkabelitungprov.go.id).

Bahkan, sebagai komoditas ekspor yang memberi nilai tambah bagi pemerintah Provinsi Babel lewat pajak dan royalti pertambangan, timah tetap yang terdepan. Pada tahun 2004 misalnya, nilai ekspor logam timah mencapai 224, 21 juta dolar AS atau 88,4 persen di antara 15 jenis komoditas perdagangan ekspor dari daerah ini. Jauh di atas komoditas lada putih Bangka yang berada di peringkat kedua, yang “cuma” menyumbang 18,5 juta dolar AS (7,3 persen).

Tahun 2007, andil lada dalam menyumbang devisa memang naik hingga 19 persen, tapi nilai ekspornya hanya bertambah menjadi 24,02 juta dolar AS. Sementara timah tetap sebagai penyumbang terbesar hingga 69 persen, dengan nilai transaksi 873,74 juta dolar AS.

Ketimpangan struktur perekonomian berorientasi ekspor ini memang tidak sehat bagi masa perekonomian masyarakat Babel secara keseluruhan. Sebab, sejak dulu timah hanya dikuasai oleh dua perusahaan besar, yakni PT Timah dan PT Koba Tin.

Sebelum tahun 2000 rakyat bahkan tidak punya akses terkait nilai ekonomi dari timah. Baru beberapa tahun belakangan, setelah reformasi bergulir, masyarakat baru bisa ikut mengais rezeki dengan membuka tambang skala kecil di areal kuasa pertambangan (KP) PT Timah dan atau lokasi kontrak karya (KK) PT Koba Tin yang sudah ditinggalkan.

Sementara tanaman lada, yang—sebelum rakyat beramai-ramai beralih menjadi penambang timah skala kecil—melibatkan hampir separuh dari sekitar 1,1 juta penduduk Babel, sangat fluktuatif. Baik dari luas areal tanam (data tahun 2006 seluas 43.797 hektar) maupun nilai tambah yang diperoleh petani, lantaran harga komoditas ini sangat bergantung pada permintaan pasar luar negeri.

Ketika harga lada di pasaran dunia melambung, bukan saja para petani yang menikmati berkahnya, ekonomi Babel secara keseluruhan pun ikut berdenyut kencang. Akan tetapi, begitu harganya jatuh—seperti sekarang—para petani lada dan masyarakat Babel pada umumnya langsung terkena imbasnya.

Untung masih ada timah! Ungkapan pesimistik ini kerap muncul tatkala harga lada jatuh hingga jauh di bawah biaya produksi. Sementara sektor-sektor usaha lain yang sebetulnya cukup prospektif, taruhlah seperti perkebunan karet, peternakan dan perikanan, belum mendapat tempat dalam tata ekonomi masyarakat kepulauan ini.

Dalam kasus kejatuhan harga lada pada dekade pertama abad ke-21 ini, bersamaan bergulirnya semangat reformasi yang diikuti penerapan otonomi daerah, peluang usaha penambangan timah sedikit dibuka. Pengaruhnya luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, ribuan lubang tambang digali, melibatkan puluhan ribu—bahkan ratusan ribu—warga lokal dan pendatang.

Meski bisa menggerakkan roda perekonomian yang sempat terpuruk, namun dampak ikutannya adalah rusaknya lingkungan akibat tak terkendalinya pembukaan lahan tambang. Dampak lain yang lebih besar dan memprihatinkan, sebagaimana dicatat dalam panduan seminar “Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Membangun Bangka Belitung”, beberapa waktu lalu, berpalingnya rakyat dari mata pencaharian pokok mereka: berkebun lada, karet, dan nelayan.

Lebih lanjut forum seminar mencatat, “Sekarang masyarakat lebih suka menambang, sehingga ada ketergantungan pada timah, dan tanpa disadari semakin hari cadangan timah semakin menipis. Maka, dapat diprediksi apa yang akan terjadi dan dialami masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pasca-timah.”

Tidak membumi

Lima belas tahun lalu, bersamaan program restrukturisasi dan rasionalisasi PT Timah, upaya untuk lepas dari ketergantungan pada timah sudah digelorakan. Langkah antisipasi dirumuskan lewat serangkaian seminar dan lokakarya. Puluhan kertas kerja dibahas, ide-ide segar pun bermunculan.

Satu pesan yang mengkristal, seperti juga diulang dalam seminar baru-baru ini, yakni merumuskan apa yang harus dilakukan untuk mengangkat perekonomian Babel pasca-timah. Di antara gagasan itu adalah merancang strategi menjadikan Babel sebagai kawasan berikat dengan zona industri manufakturnya, industri galangan kapal, pusat pariwisata, hingga keinginan membentuk pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri.

PT Timah yang kala itu memprediksi pada 2012 cadangan timah di Babel sudah tidak ekonomis lagi ditambang dalam skala besar, menggagas Bangka sebagai “Pulau Maufaktur” dan merancang Manggar di Belitung Timur sebagai pusat industri galangan kapal terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu, PT Timah bahkan mendirikan Politeknik Manufaktur di Pulau Bangka

Lima belas tahun kemudian semua seperti jalan di tempat. Politeknik Manufaktur yang digagas Kuntoro Mangkusubroto (Dirut PT Timah kala itu) kini kabarnya akan dilebur ke Universitas Bangka Belitung. Bahkan upaya menjadikan Manggar sebagai industri galangan kapal sudah dilupakan.

Dalam kunjungan Kompas ke Manggar pada awal 1993, besi-besi bekas operasional PT Timah yang bisa dijadikan “bahan baku” awal industri galangan kapal masih terlihat menumpuk, memenuhi kawasan pantai di sana. Pada pertengahan Oktober lalu, pantai Manggar sudah “bersih” dari tumpukan besi bekas. Tak sedikit pun tersisa tanda akan dibangun suatu kawasan industri.

“Pada pertengahan 1990-an ribuan ton besi bekas di sini sudah diangkut oleh perusahaan anak pejabat negeri ini entah ke mana,” ujar seorang pensiunan PT Timah yang kini masih bermukim di Manggar.

Gagasan-gagasan besar itu kini mulai disisihkan. Berbagai kalangan melihat, keragaman potensi ekonomi di Babel lebih cocok dikembangkan dalam skala kecil-menengah. “Dan, keragaman itu harus didorong ke arah pembangunan berbasis komunitas,” kata Johnnie.

Sektor kelautan bersama pariwisata kini jadi tumpuan. Pada saat bersamaan, sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa juga perlu difasilitasi pertumbuhannya.

Sebagai provinsi yang berada di “tengah laut”, dengan pulau-pulau mengapung di antaranya, tentu saja bidang perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Pada tahun 2006 saja hasil tangkapan ikan di perairan seluas 65.301 kilometer persegi ini menghasilkan 126.244 ton. Apalagi bila usaha perikanan lebih difokuskan, seperti melalui pengembangan budidaya perikanan skala kecil-menengah serta pendirian industri pengolahan ikan, niscaya upaya yang lebih membumi itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

“Pembangunan tidak harus dimulai dengan membayangkan segala sesuatu serba megaproyek, serba spektakuler. Kita boleh saja mimpi yang besar, tapi langkah pertama yang kecil-kecil tetap harus dilakukan. Tanpa itu, mimpi besar tak akan terwujud,” kata Johnnie Sugiarto.

Adapun di bidang pariwisata, potensinya untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan terbuka lebar. Keindahan pantai dan keragaman budaya merupakan modal utamanya. Memang masih ada hal-hal yang harus dibenahi, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia.

“Kami sudah mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun kunjungan wisata ke Babel dengan merancang agenda-agenda kebudayaan dan pariwisata,” kata Yan Megawandi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Babel.

Jadi, tunggu apa lagi?

Bangka-Belitung

2008-12-09T12:17:00.007+07:00

KOMPAS
Jumat, 21 November 2008

Ekstraksi SDA (05)
"KOLONG-KOLONG" ITU
KIAN MENGANGA...

Oleh Kenedi Nurhan

BERSAMAAN pengajuan permohonan izin penggalian pasir timah, Junaidi menyertakan surat pernyataan peduli keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Surat ditandatangani di atas meterai Rp 6.000, berikut lampiran peta lokasi dan surat rekomendasi kepala desa setempat.

“Apabila saya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang berakibat rusaknya kelestarian lingkungan di sekitar usaha penambangan, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian antara lain bunyi surat pernyataan Junaidi.

Junaidi tak perlu repot mengonsepnya. Lembar surat yang diformat seragam itu sudah tersedia. Tinggal diperbanyak. Ia hanya perlu mengisi kolom nama dan alamat sesuai bukti identitas, lalu tanda tangan di atas meterai.

Begitupun surat pengajuan izin ke bupati melalui pejabat dinas pertambangan dan energi setempat, yang istilah resminya diterakan sebagai permohonan izin usaha pertambangan rakyat alias IUPR. Junaidi hanya perlu menginformasikan letak berikut titik-titik koodinat lokasi yang akan ditambang. Petugas akan memasukkan data tersebut ke kolom yang tersedia. Adapun peta detail lokasi yang dimohonkan bisa direka-reka.

Semudah itu? “Memang! Bahkan tak jarang kalau surat rekomendasi dari kepala desa sudah didapat, tanpa harus menunggu keluarnya surat persetujuan dari pemerintah kabupaten, kegiatan penambangan sudah bisa dilakukan,” ujar seorang bekas penanggung jawab usaha pertambangan rakyat yang ditemui di Tanjungpandan, Belitung, pertengahan Oktober lalu.

Tentu saja untuk mendapatkan IUPR tidak gratis. Blanko surat-surat kelengkapan permohonan pun harus bayar. Tetapi bukan itu pokok soal yang ingin dikisahkan dari sepenggal pengalaman Junaidi—juga ratusan bahkan ribuan “Junaidi” lain di Bangka Belitung—terjun ke usaha penambangan timah rakyat. Ada sisi lain yang mencengangkan!

Bekas galian yang ditinggalkan usai ditambang muncul di mana-mana. Gundukan tanah berpasir membentuk semacam bukit-bukit kecil. Di tengah-tengahnya terbentang kawah berair, yang oleh penduduk Bangka Belitung lebih dikenal dengan sebutan kolong. Dalam satu kawasan bisa terdapat puluhan kolong, besar dan kecil, bergantung potensi cadangan pasir timah yang ditambang.

“Selagi urat timah di lubang galian masih bisa ditelusuri, entah menyamping atau masuk ke dalam perut bumi, penggalian untuk lubang kapu-kapu terus dilakukan. Kalau tidak ada, ya, pindah dan buka lubang baru di tempat lain. Soal batas wilayah sesuai titik-titik koordinat yang diajukan, itu, kan, hanya di atas kertas,” kata sang pemilik modal usaha penambangan rakyat. Kapu-kapu adalah istilah khas penambang timah di Belitung untuk lubang isap, sedangkan di Bangka disebut camoy.

Degradasi lingkungan

Bagai perilaku kucing beranak, para pencari pasir timah selalu berpindah-pindah tempat. Perpindahan titik galian dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan “berizin” sudah lumrah terjadi. Dan itu berarti, semakin banyak lubang isap dibuka maka makin luas dan kian menyebar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan.

Kolong-kolong bekas penambangan menganga di mana-mana. Tanah dari perut bumi dikeruk, dibolak-balik, lalu disemprot untuk dikumpulkan di satu lubang. Tanah mengandung pasir timah yang sudah terkumpul di kapu-kapu atau camoy itu kemudian disedot dengan mesin pengisap, dialirkan ke sakan untuk memisahkan tanah dari pasir timah. Tanah yang sudah kehilangan unsur organiknya itu dibiarkan menumpuk di sembarang tempat.

Bicara soal revegetasi dan atau reklamasi lahan bekas tambang di lokasi-lokasi tambang timah rakyat di Bangka Belitung hanya memancing keprihatinan. Apalagi usaha tambang rakyat ini dalam praktiknya tidak hanya terbatas di areal kuasa pertambangan (KP) PT Timah yang sudah ditinggalkan, tetapi—dalam banyak kasus—juga merambah ke kawasan hutan yang dilindungi; entah itu hutan produksi, hutan konservasi, maupun hutan lindung itu sendiri.

Berdasarkan citra satelit tahun 2004, diketahui bahwa 378.042 hektar dari 657.510 hektar kawasan hutan di Bangka Belitung sudah tergolong lahan kritis. Dari yang tersisa tersebut, kawasan hutan yang bervegetasi tinggal 17 persen dari luas daratan Bangka Belitung (1.642.414 hektar). Padahal, idealnya untuk satu pulau paling tidak luas kawasan hutan yang bervegetasi baik mencapai 30 persen.

Degradasi lingkungan kian meluas ketika kegiatan tambang makin tak terkendali. Selain di darat, wilayah aliran sungai dan laut dangkal di sekitar pantai juga dirambah, lewat sistem penambangan yang dikenal sebagai TI (terminologi resminya tambang inkonvensional, tapi kini sudah bergeser menjadi tambang ilegal) apung.

Akibatnya air sungai jadi keruh, terumbu karang di sekitar pantai musnah. Biota sungai dan laut di sekitar lokasi areal penambangan pun terganggu, juga ekosistem yang melingkupinya.

Di darat, kolong-kolong bekas galian tambang dapat dengan mudah ditemui di Bangka dan Belitung. Kolong-kolong yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, umumnya membentuk danau yang cukup luas, adalah bekas tambang PT Timah. Setelah puluhan tahun, meski tak bisa kembali ke lanskap awal sebelum dibuka sebagai kawasan tambang, sebagian lokasi semacam ini masih bisa dimanfaatkan dengan perlakuan khusus.

Hasil penelitian Cynthia Henny dan kawan-kawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 40 kolong air pasca-penambangan timah di Bangka menunjukkan, kandungan logam berat yang terakumulasi di kolong-kolong tersebut cukup tinggi. Jenis logam berat yang banyak terdeteksi antara lain timbal (Pb), ferum (fe), dan arsen (As).

Tanpa pengolahan terlebih dahulu, budidaya ikan air tawar ataupun untuk air minum tidak direkomendasikan. Jika kolong-kolong yang sudah berusia di atas 10 tahun dengan kedalaman lebih 10 meter itu digunakan untuk berbagai keperluan, pemantauan kualitas airnya harus secara periodik, sebab sangat berisiko bagi manusia (Kompas, 4 September 2007).

Isu kerusakan lingkungan akibat maraknya aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung memang cukup menggelisahkan. Walau persentase kawasan yang rusak masih relatif kecil dibandingkan total luas keseluruhan Pulau Bangka dan Belitung, namun karena lokasi kerusakan hampir merata—ada di tiap penjuru pulau—dengan intensitas kerusakan yang sudah tergolong kritis, sudah sepantasnya bila pemerintah setempat memberi perhatian ekstra.

Terhadap bekas tambang yang sudah lama ditinggalkan PT Timah, yang menguasai seluruh KP di Pulau Bangka dan Belitung, upaya reklamasi memang sudah dilakukan. Hanya saja hasilnya tidak terlalu maksimal. Di sejumlah lokasi, lahan-lahan itu bahkan seperti dibiarkan “mereklamasi dirinya sendiri” secara alamiah.

Celakanya, ketika bentang alam bekas areal penambangan PT Timah yang sudah ditinggalkan itu belum pulih dari kerusakan, para pelaku TI datang mengobrak-abrik kawasan itu, membuat kerusakan makin parah. Ketika aspek penegakan hukum tak berjalan sebagaimana mestinya, malah terkesan terjadi pembiaran, ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Ribuan surat pernyataan peduli keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ditandatangani Junaidi saat mengajukan permohonan izin pengalian pasir timah, hanya ada di atas kertas. Ketika timah habis, dan lubang galian ditinggalkan, Junaidi pun lupa pada janjinya: “Apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang berakibat rusaknya kelestarian lingkungan di sekitar usaha penambangan, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku...”

kebangsaan

2008-09-10T16:11:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 5 September 2008

Bangsa Bahari (1)
TRADISI BESAR YANG DILUPAKAN

Oleh Kenedi Nurhan

JAUH sebelum kedatangan orang-orang Eropa di perairan Nusantara pada paruh pertama abad XVI, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai laut dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik China serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia.

Serangkaian penelitian mutakhir yang dilakukan Robert Dick-Read (Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, 2008) bahkan memperlihat fenomena mengagumkan. Afrikanis dari London University ini antara lain menyoroti bagaimana peran pelaut-pelaut nomaden dari wilayah berbahasa Austronesia, yang kini bernama Indonesia, meninggalkan jejak peradaban yang cukup signifikan di sejumlah tempat di Afrika.

Para penjelajah laut dari Nusantara diperkirakan sudah menjejakkan kaki mereka di Benua Afrika, melalui Madagaskar, sejak masa-masa awal tarikh Masehi. Jauh lebih awal daripada bangsa Eropa mengenal Afrika selain Gurun Sahara-nya, dan jauh sebelum bangsa Arab dan Zhirazi dengan perahu dhow mereka menemukan kota-kota eksotis di Afrika, seperti Kilwa, Lamu, dan Zanzibar.

“Meskipun (para pelaut Nusantara) tidak meninggalkan catatan dan bukti-bukti konkret mengenai perjalanan mereka, sisa-sisa peninggalan mereka di Afrika jauh lebih banyak daripada yang diketahui secara umum. Di bawah permukaan Afrika yang kita ketahui sekarang, jejak-jejak kaki dan sidik jari dari ‘hantu-hantu’ pendatang (itu) tak terhitung banyaknya,” tulis Dick-Read pada bagian pengantar buku terbarunya.

Catatan hasil penelitian Dick-Read kian memperkaya khazanah literatur tentang peran pelaut-pelaut Indonesia di masa lampau. Bukti-bukti mutakhir tentang penjelajahan pelaut Indonesia pada abad ke-5 yang dibentangkan Dick-Read makin mempertegas pandangan selama ini, bahwa sejak lebih dari 1.500 tahun lampau nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut sejati.

Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus membuat sejarah pelayaran mereka yang fenomenal, para penjelajah laut Nusantara bisa dikatakan sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meski sejak 500 tahun sebelum Masehi orang-orang China sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran, namun hingga abad VII kecil sekali peran kapal-kapal China dalam pelayaran laut lepas.

Jung-jung China lebih banyak melayani angkutan sungai dan pantai. Paling jauh hanya mendekati pantai Siberia di utara dan Indocina di selatan. Adapun pelayaran laut dari China hingga India, melalui Selata Melaka, justru didominasi oleh kapal-kapal dari “Negeri Bawah Angin”, yang tak lain adalah kapal-kapal yang diawaki pelaut-pelaut Nusantara.

Tentang hal ini, Oliver W Wolters (1967) mencatat bahwa dalam hal hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia dan China—juga antara China dan India Selatan serta Persia—pada abad V-VII, terdadapat indikasi bahwa bangsa China hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini, Wolters menambahkan, “... kontribusi Indonesia harus dipandang sebagai penyedia sarana angkutan.”

I-Tsing, pengelana dari China yang banyak menyumbang informasi terkait masa sejarah awal Nusantara, secara eksplisit mengakui peran pelaut-pelaut Indonesia. Dalam catatan perjalanan keagamaannya (671-695 Masehi) dari Kanton ke Perguruan Nalanda di India Selatan, disebutkannya menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di “Laut Selatan”.

Dengan kata lain, arus perdagangan barang dan jasa menjelang akhir milenium pertama di “jalur sutera” melalui laut—meminjam istilah arkeolog Hasan Muarif Ambary (alm)—sangat bergantung pada peran pelaut-pelaut Indonesia. Tesis Dick-Read bahkan lebih jauh lagi. Bahwa, pada awal milenium pertama kapal-kapal Kun Lun (baca: Indonesia) sudah ikut terlibat dalam perdagangan di Mediterania.

Masyarakat bahari

Menjelang akhir abad VII, Sriwijaya mulai muncul dengan kekuatan armada lautnya yang kuat-terorganisir dan menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Dalam membangun kekuatan “angkatan laut”-nya itu, Sriwijaya ditopang oleh kelompok pelaut-pelaut nomaden.

Denys Lombard (Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 2), mengidentifikasikannya sebagai orang-orang laut, sedangkan Dick-Read merujuk ke sumber yang lebih spesifik: orang-orang Bajo atau Bajau. Mereka ini semula berdiam di kawasan Selat Melaka, terutama di sekitar Johor saat ini, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, dan pada sekitar abad XIV sebagian besar bermukim di wilayah timur Indonesia.

Peran yang dimainkan pelaut-pelaut Indonesia di masa silam tersebut terus berlanjut hingga kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Para penjelalah laut dan pengelana samudra inilah yang membentuk apa yang disebut Adrian B Lapian, ahli sejarah maritim pertama Indonesia, sebagai jaringan hubungan masyarakat bahari di Tanah Air.

Jaringan masyarakat bahari tersebut sudah berkembang begitu luas paling tidak sejak abad XVI. Gelombang migrasi masyarakat bahari dari satu pulau ke pulau lain pun berlangsung intensif. Selain melahirkan selasar-selasar pelayaran yang menakjubkan, juga menciptakan kontak-kontak antarpenduduk, antarsuku dan etnis, yang pada gilirannya memunculkan semangat pluralisme dalam kehidupan berbangsa.

Anthony Reid (Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, 2004) menyebut kelompok masyarakat berbahasa Austronesia ini sebagai perintis yang merajut kepulauan di Asia Tenggara ke dalam sistem perdagangan global. Mereka adalah “... para pelaut dan penjelajah par excellence dunia pramodern.”

Akan tetapi, pada abad XVIII masyarakat Nusantara dengan budaya maritimnya yang kental itu mengalamai kemunduran. Monopoli perdagangan dan pelayaran yang diberlakukan pemerintahan kolonial Belanda, walau tidak mematikan tetapi sangat membatasi ruang gerak kapal-kapal pelaut Indonesia.

Akses masyarakat untuk berhubungan dengan aktivitas kelautan kian dipersempit. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang mengandalkan pada kekuatan maritim pun satu per satu rontok ditelikung Belanda. Pusat-pusat kekuasaan yang ada—khususnya Mataram di Jawa—lalu seperti menyuruk ke pedalaman, membangun “koloni-koloni” masyarakat agraris yang involutif. Laut pun ditinggalkan, dan berangsur-angsur dilupakan.

Lalu, terjadilah apa yang disebut Anthony Reid sebagai transformasi luar biasa, yakni kehancuran tradisi besar maritim Nusantara akibat tekanan ganda: ekspansi militer-perniagaan Belanda dan represi Mataram! Ironisnya, setelah 68 tahun Indonesia merdeka, setelah PBB mengakui Deklarasi Djoeanda (1957) bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tradisi besar itu masih saja dilupakan.

Bahkan, seperti yang diamati Susanto Zuhdi, ahli sejarah maritim dari Universitas Indonesia, sebagai tradisi kecil kelautan yang masih melekat pada bangsa ini pun kenyataannya sangat menyedihkan. Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan banyak dijumpai di banyak tempat. Sementara di sisi lain, kekayaan laut kita terus dikuras entah oleh siapa...

KEBANGSAAN

2008-09-10T13:56:00.004+07:00

KOMPAS
Jumat, 5 September 2008

Bangsa Bahari (2)
SRIWIJAYA SANG PEMULA

Oleh Kenedi Nurhan

“... berlayar tidak lebih 20 hari dari Kanton ke Fo-shi (San-fo-tsi), singgah di sana selama enam bulan untuk mempelajari tata bahasa Sansekerta dan Mahayana,
kemudian pergi ke India Tengah dengan kapal Sriwijaya...”
I-Tsing, 671-695 Masehi

PERAHU sudah ditambatkan. Kaki-kaki kecil anak-anak desa itu begitu lincah menapaki kayu-kayu glondongan berdiameter 30-40 cm yang bergeletakan di bibir sungai. Di depan, bekas hutan ulin dan tembesu yang sudah berubah jadi semak belukar menyerkap pandangan.

Didampingi Husin (69) sebagai penunjuk jalan, Nurhadi Rangkuti masih saja asyik menyimak setiap detail cerita Husin tentang tempat yang ia datangi. Sebuah kawasan lahan basah di pantai timur Sumatera Selatan, bagian dari gugus daerah aliran Sungai Musi yang bermuara ke Selat Bangka, tempat para arkeolog dari Balai Arkeologi Palembang melakukan serangkaian penelitian sejak beberapa tahun terakhir.

“Inilah tempat yang dinamakan kapal itu. Menurut cerita orang-orang tua dulu, entah berapa abad lampau, konon kapal milik juragan Dempu Awang kandas dan akhirnya terkubur di sini,” kata Husin (67) begitu tiba di lokasi yang dituju.

Nurhadi sejurus tercenung. Senyumnya menghilang. Kisah Husin—yang kerap bercampur dongeng dan mitos tentang sebuah kapal kuno yang telah berabad-abad terkubur tanah berlumpur—tidak lagi menarik perhatiannya.

Di sisi utara pokok pohon tembesu yang hanya tinggal bonggolnya, sebuah lubang besar bekas galian menganga. Tak pelak lagi, di lokasi yang dikabarkan pernah ditemukan mangkuk keramik dan tempayan dari Dinasti Yuan (1279-1368) tersebut, ternyata aktivitas penggalian liar oleh para pencari harta karun diam-diam masih terjadi.

Tradisi Asia Tenggara

Bagi kalangan arkeolog seperti Nurhadi, informasi menyangkut keberadaan “bangkai” kapal kuno di pesisir pantai timur Sumatera Selatan—juga Pulau Bangka, terutama di Bangka selatan, dan wilayah Jambi—selalu menarik perhatian.

Dalam konteks keberadaan Sriwijaya (abad VII-XIII) sebagai kerajaan maritim pertama yang menguasai laut Nusantara, khususnya di bagian barat hingga tanah Semenanjung, “bangkai-bangkai” kapal kuno itu bisa jadi bukti penguat. Paralel dengan isi kronik-kronik China serta risalah para musafir Arab dan Persia yang sebelumnya menjadi satu-satunya sumber acuan tentang kebesaran Sriwijaya sebagai penguasa “Laut Selatan”.

Sejak paruh kedua 1980-an, di wilayah Sumatera Selatan saja sudah ditemukan sejumlah situs terkait keberadaan kapal dan atau perahu kuno. Dari situs Samirejo di Kecamatan Mariana, Banyuasin (sekitar 14 kilometer timur laut Palembang), misalnya, didapati sisa-sisa perahu kuno dari masa antara 610-775 Masehi. Pertanggalan itu diperoleh dari uji karbon (C-14) atas sisa-sisa bagian perahu, yang sewaktu ditemukan terkubur di rawa, terdiri atas sembilan papan kayu dan sebuah kemudi berserta serpihan tali ijuk (Arrenga pinnata).

Berdasarkan teknik rancang bangunnya, hasil rekonstruksi yang dilakukan Pierre-Yves Manguin—ahli arkeologi maritim dari EFEO (Lembaga Penelitian Perancis untuk Timur Jauh)—menunjukkan bahwa perahu kuno dari Samirejo menggunakan apa yang ia sebut teknologi tradisi pembuatan perahu Asia Tenggara. Teknik yang sama juga terlihat pada temuan sisa-sisa perahu kuno di situs Kolam Pinisi dan Sungai Buah (Palembang), Tulung Selapan (Ogan Komering Ilir), Karangagung Tengah (Musi Banyuasin), serta di situs Lambur (Jambi) dan Kota Kapur (Bangka).

Berbeda dengan teknologi perahu kuno model China, di mana lambung perahu dikencangkan dengan bilah-bilah kayu dan paku besi pada kerangka dan dinding penyekat, pada tradisi perahu Asia Tenggara menggunakan apa yang disebut teknik papan-ikat dan kupingan-pengikat (sewn-plank and lashed-lug technique). Teknik rancang bangun perahu seperti ini, menurut Manguin, hanya berkembang di perairan Asia Tenggara, terutama sebelum abad X.

Tonjolan segi-empat (tambuku) digunakan untuk mengikat papan-papan dan mengikat papan dengan gading-gading. Pengikatnya berupa tali ijuk yang dimasukkan pada lubang di tambuku. Untuk memperkuat ikatan tali ijuk baru digunakan pasak kayu.

Teknik pembuatan perahu jenis ini diperkirakan sudah ada sejak masa awal Masehi. Bukti tertua penggunaan teknik ini dijumpai pada sisa perahu kuno di situs Kuala Pontian di Tanah Semenanjung, yang berasal dari masa antara abad III-V Masehi.

Sangat boleh jadi, ketika Dapunta Hyang Sri Jayanasa melakukan perjalanan suci (mangalap siddhayatra) untuk mencari tempat mendirikan wanua (perkampungan) sebagai cikal bakal pusat Sriwijaya, perahu jenis inilah yang ia gunakan bersama “... dua laksa tentara dan 200 peti perbekalan”-nya. Fragmen perjalanan suci yang berakhir pada pendirian wanua di lokasi yang sekarang bernama Palembang tersebut ditorehkan pada prasasti Kedukan Bukit bertarikh 16 Juni 682 Masehi.

Penguasa laut Nusantara

Naik kapal Sriwijaya! Begitulah pengakuan I-Tsing, pengelana dari daratan Tiongkok, yang dalam perjalanan relegiusnya dari Kanton ke India menggunakan armada kapal Sriwijaya. Dalam perjalanan pulang dari Nalanda (India) ke Kanton, I-Tsing bahkan sempat menetap empat tahun di pusat Kerajaan Sriwijaya.

Dalam salah satu kronik China yang diterjemahkan J Takakusu (A Record of the Buddhist Relegion as Practised in India and the Malay Archipelago, 1896), I-Tsing beberapa kali menyebut nama San-fo-tsi (mula-mula disebutnya Che-li-fo-tsi) sebagai penguasa lalu lintas perdagangan di Selat Melaka. Nama Che-li-fo-tsi dan San-fo-tsi itu sendiri digunakan oleh Dinasti Sung dan Yuan, juga Ming, untuk merujuk ke sebuah kerajaan di “Laut Selatan” yang terletak antara Chen-la (Kamboja) dan She-po (Jawa), yakni Sriwijaya!

Dalam pengelanaannya (671-695) mencari “pohon pencerahan” hingga ke India tersebut, I-Tsing mencatat bahwa Sriwijaya adalah kerajaan penting di bidang maritim, perdagangan, dan penyebaran agama (Budha). Kebesaran penguasa “Laut Selatan” ini tidak hanya dipicu runtuhnya Kerajaan Funan di Indocina, tetapi juga berkat politik bertetangga baik dan didukung armada laut yang besar.

Robert Dick-Read (Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, 2008) menyebutnya sebagai kepiawaian Sriwijaya membentuk aliansi yang kuat. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang sangat strategis itu, Sriwijaya juga membentuk semacam angkatan laut yang terorganisasi dengan baik.

Mengutip Oliver W Wolters, Dick-Read menambahkan, “... Kerajaan Sriwijaya—dari ibu kotanya Palembang di tepi Sungai Musi—tampaknya telah membangun ‘Angkatan Laut Kerajaan yang terdiri dari para pelaut nomaden. Pada akhir abad ke-7, angkatan laut tersebut telah mendominasi jalur perniagaan laut melalui Asia Tenggara.”

Tak bisa dipungkiri, Sriwijaya adalah kerajaan yang lahir dan dibesarkan oleh dan berkat kekuatannya menguasai laut Nusantara. Bahkan, di akhir masa kejayaannya pun, pada sekitar abad XIII-XIV, kronik China dari Dinasti Yuan (1279-1368) dan Ming (1368-1644) masih mengakui eksistensi San-fo-tsi (Sriwijaya) sebagai penguasa lalu lintas perdagangan di “Laut Selatan”.

“Pelabuhannya memakai rantai besi. Ibu kotanya terletak di tepi air (sungai), (dan) penduduknya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratap ilalang,” begitu antara lain laporan Chau Ju Kua—pengelana laut lainnya dari China—tentang Sriwijaya pada 1225 Masehi, sebagaimana dikutip F Hirth dan WW Rockhill (1967).

Wilayah kekuasaan Sriwijaya tak hanya terbatas di jalur lalu lintas perdagangan di Selat Melaka dan Laut Jawa, sebagai penguasa laut Nusantara ia juga menanamkan pengaruh hingga ke Madagaskar. Gabriel Ferrand (L’Empire Sumatranais Crivijaya, 1922) bahkan menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Malagasi adalah orang-orang yang datang dari Sriwijaya. “Hanya Sriwijaya yang memiliki pengetahuan kelautan yang andal untuk dapat mencapai Madagaskar,” tulisnya.

Bisa dipahami bila pada masa itu kapal-kapal Sriwijaya ikut memainkan peran penting dalam “perdagangan global”. Manguin memperkirakan, armada laut Sriwijaya yang dipakai—baik sebagai kekuatan ‘militer’ maupun berniaga—ketika itu mampu mengangkut barang antara 450-650 ton. Bahkan, dalam perkembangan berikutnya, dengan panjang kapal mencapai 60 meter daya angkutnya pun bertambah hingga 1.000 ton.

Di balik “tradisi besar” yang sudah ditorehkan Sriwijaya sebagai penguasa laut pertama di Nusantara, hal lain yang harus dicatat adalah bahwa kebesaran itu tidak berdiri sendiri. Juga tidak muncul secara tiba-tiba.

Di balik itu semua, meminjam ungkapan Denys Lombard, ada masyarakat heterogen yang mendukungnya. Mereka itu adalah para nelayan, pelaut, pengangkut, pedagang, petualang, bahkan para lanun alias perompak sekalipun. Mereka inilah, kata Lombard (Nusa Jawa; Silang Budaya, Jilid 2: 87-88), “... yang merentangkan jaringan-jaringan tua yang menjadi tumpuan kesatuan Indonesia dewasa ini.”

Namun, ‘tradisi besar’ yang terus berlanjut hingga kedatangan kekuatan kolonial itu kini tinggal dalam catatan sejarah. Lebih-lebih ketika pemerintahan kolonial Belanda menjadi penguasa laut Nusantara, dan akses pelaut-pelaut di kawasan ini dibatasi, kekuatan kerajaan-kerajaan maritim pun surut.

Sejak itu pula, untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka, pusat-pusat kerajaan—terutama di Jawa—kemudian berpaling ke darat. Tradisi besar sebagai bangsa bahari pun jatuh ke titik nadir. Hingga kini! (wad)

kebangsaan

2008-09-10T13:45:00.004+07:00

KOMPAS
Jumat, 5 September 2008

Bangsa Bahari(3)
DI LAUT (MASIHKAH) KITA JAYA?

Oleh Kenedi Nurhan

Jalesveva Jayamahe. Semboyan Angkatan Laut Republik Indonesia ini sungguh menggetarkan: “Di Laut Kita Jaya”!

Lupakan sejenak olok-olok ataupun cerita-cerita konyol terkait berbagai kasus ketidakmampuan kita menjaga laut Nusantara. Lupakan sementara waktu bahwa 80 persen dari sekitar 7.000 kapal perikanan di laut Nusantara adalah milik asing, meski sebagian besar berbendera Indonesia. Lupakan pula sejenak bahwa hanya lima persen dari ekspor berbagai komoditas kita yang dilayani kapal domestik, sedangkan 95 persen lainnya oleh kapal-kapal asing.

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yang dideklarasikan oleh Perdana Menteri Ir Djoeanda pada 13 Desember 1957 dan diterima PBB pada 1982, bukankah sudah sepantasnya bila mimpi sebagai penguasa laut itu bisa diwujudkan? Kalaupun hari ini belum jadi kenyataan, paling tidak impian itu bisa menjadi semacam doa.

Masih dalam suasana peringatan ulang tahun kemerdekaan RI seperti sekarang, ketika nilai-nilai patriotisme muncul dari lorong dan sudut-sudut jalan, mendengar semboyan bahwa “Di Laut Kita Jaya” seharusnya menggugah kembali semangat bahari pada anak-anak bangsa ini. Ungkapan “nenek moyangku orang pelaut”, seperti tertuang dalam salah satu bait lagu yang sangat terkenal itu, juga seharusnya tidak sekadar kata-kata kosong tanpa disertai kesadaran untuk mengelola laut Nusantara sebagai sumber hidup dan penghidupan bagi anak bangsa ini.

Namun, yang kerap dilupakan adalah kesadaran bahwa kejayaan tidak datang begitu saja hanya lantaran kita ditakdirkan sebagai bangsa memiliki wilayah laut yang begitu luas. Kejayaan itu mesti dibangun dan direbut. Bukan cuma ada dalam slogan, apalagi sekadar semboyan yang dimitoskan.

Pertanyaannya, sudahkah bangsa ini mensyukuri karunia Tuhan itu dengan memberi perhatian lebih pada matra kelautan yang dimilikinya? Sudahkah laut ditempatkan sebagai yang utama, sesuatu yang penting, sehingga orientasi kita pun sebagai bangsa lebih diarahkan untuk menatap laut daripada daratan?

Tanpa harus membolak-balik statistik keuangan negara mengenai seberapa besar alokasi dana APBN untuk pembangunan kelautan, atau mengukur komitmen negara lewat aturan perundang-undangan yang diciptakannya sebagai pijakan bagi kebijakan kelautan, dengan gamblang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menemukan jawabannya sendiri.

Bahwa, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, laut masih diabaikan. Kenyataannya bangsa ini memang belum memandang laut sebagai yang utama. Perhatian pemerintah masih dan bahkan cenderung akan terus tersedot ke daratan. Sejauh ini laut baru dilihat sebatas potensi tidur.

Meminjam ungkapan keprihatinan pakar lingkungan Otto Soemarwoto, wawasan bangsa Indonesia masih wawasan daratan dan bukan wawasan bahari. Negara pun berorientasi pada daratan, bukan pada lautan.

“Ini pula yang menjadi faktor kecilnya perhatian terhadap matra laut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, persoalan besar sebuah negeri dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada) bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagaimana memelihara kedaulatan laut dan memanfaatkan potensinya seoptimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat,” kata Susanto Zuhdi, guru besar sejarah (maritim) dari Universitas Indonesia.

Ditinggalkan

Tiap tanggal 21 Agustus, kalender peringatan hari-hari bersejarah bagi bangsa ini mencatatnya sebagai Hari Maritim. Akan tetapi, seberapa banyak warga-bangsa yang tahu dan peduli bahwa hari itu menandai awal penguasaan laut Nusantara oleh Indonesia yang direbut dari tangan Jepang?

Pada peringatan Hari Maritim 2008, beberapa waktu lalu, hampir tak ada berita di media massa—cetak maupun elektronik—nasional yang menyuarakannya. Perhatian lebih terfokus pada kisruh dunia perpolitikan, kasus aliran dana Bank Indonesia yang kian tak menentu ujungnya, melambungnya harga-harga bahan kebutuhan pokok, hingga gosip-gosip di sekitar kehidupan para selebritas.

Peringatan Hari Maritim pun berlalu tanpa catatan berarti. Laut baru ditoleh dan mendapat tempat dalam pemberitaan ketika ombak mengganas dan kisah tragis tenggelamnya kapal yang menelan banyak korban terjadi. Jangankan peringatan Hari Maritim, kisah heroik para penjelajah pulau-pulau terluar yang dimotori oleh Wanadri pun seperti tenggelam dalam hiruk-pikuk keseharian bangsa bahari yang masih berorientasi ke daratan ini.

Ironis? Memang! Tak berlebihan bila mantan Panglima Armada Barat TNI-AL, Djoko Sumaryono, sampai pada kesimpulan: “… harus jujur kita akui bahwa budaya maritim yang pernah kita miliki berabad-abad lalu telah lama kita tinggalkan.”

Akibatnya bukan saja laut Nusantara kehilangan kendali sepenuhnya oleh sang pemilik, kedaulatan bangsa pun kian terancam. Meski satu-dua kasus penangkapan kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di perairan Nusantara sempat mencuat, namun sesungguhnya jauh lebih banyak yang bebas berkeliaran dalam aksi pencurian ikan di wilayah kedaulatan Indonesia.

Belum lagi berbagai kasus penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing yang melintas tanpa izin. Semua itu mengindikasikan ketidakmampuan kita menjaga laut Nusantara. Berbagai potensi kerawanan itu secara tidak langsung ikut meruntuhkan wibawa Indonesia sebagai penguasa laut Nusantara di mata internasional.

Dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, melingkupi pantai sepanjang 81.000 kilometer atau setara dua kali panjang khatulistiwa, bisa dipahami bila potensi kerawanan selalu muncul. Kondisi ini tentunya menuntut perhatian lebih, terutama bila mimpi bangsa ini untuk menjadi penguasa laut Nusantara benar-benar ingin diwujudkan.

Masalahnya, dihadapkan pada kenyataan ini, TNI-AL sebagai garda terdepan pengamanan laut Nusantara yang begitu luas hanya memiliki kurang dari 150 kapal perang. Itu pun hanya sepertiganya yang berpatroli secara bergantian, sepertiga lagi dalam posisi siaga, dan sisanya dalam perawatan.

Bahkan, menurut catatan peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jaleswari Pramodhawardani (“Jalesveva Jayamahe”, Cuma Tinggal Mitos?, 2007), saat ini tinggal 40 persen alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI-AL yang bisa dikatakan layak pakai. Dari 209 unit KAL (kapal patroli berukuran lebih kecil dibandingkan kapal perang) misalnya, yang dalam kondisi siap operasi tinggal 76 unit. Adapun dari 435 unit kendaraan tempur Marinir hanya 157 unit dalam kondisi siap.

Keterbatasan itu masih dihadapkan pada kondisi di mana peralatan pertahanan yang dimilik TNI-AL tersebut rata-rata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Sekadar contoh, Jaleswari menunjuk kondisi 79 buah KRI, kapal patroli, dan kapal pendukung yang layak pakai ternyata usia pakainya 20-40 tahun.

Jaleswari bahkan menambahkan, “10 kapal pendukung (usia pakainya) telah lebih dari 40 tahun. Saat ini Marinir (malah) masih mempergunakan kendaraan tempur produksi tahun 1960-an, yang secara teknis telah sangat menurun efek penggetar dan pemukulnya.”

Dari paparan singkat tersebut, kian jelas terlihat bahwa kekuatan TNI-AL sebagai penjaga laut Nusantara sangat tidak sebanding dengan wilayah laut yang harus mereka awasi. Itu baru satu hal. Sudah bukan rahasia lagi bila kekayaan laut Nusantara lebih banyak dinikmati oleh pihak asing.

Di sektor perikanan misalnya, sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, dari sekitar 6,7 juta ton ikan hasil tangkapan dari wilayah laut Indonesia per tahun sebagian besar dinikmati pengusaha-pengusaha asing. Di luar hasil tangkapan yang dicuri nelayan-nelayan asing, lebih 80 persen dari sekitar 7.000 kapal penangkap ikan berizin operasi di perairan Nusantara milik pemodal dari luar yang diberi bendera Indonesia.

Kehadiran nelayan-nelayan asing bukan saja bentuk pelanggaran kedaulatan bangsa, tapi juga kian memarjinalkan posisi nelayan-nelayan domestik. Para nelayan kita makin terjepit.

Selain harus bersaing dengan nelayan asing yang ditopang permodalan kuat, nelayan-nelayan lokal juga harus menyiasati berbagai kesulitan akibat ketidakberpihakan pemerintah atas nasib mereka. Termasuk di dalamnya dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang terus “menggila” sejak beberapa tahun terakhir. Kearifan lokal yang mereka warisi secara turun-temurun juga ikut terdesak oleh penggunaan teknologi maju di bidang perikanan.

Bagaimana dengan transportasi laut untuk melayani aktivitas ekspor-impor? Ini jauh lebih mengerikan. Berbagai sumber menyebutkan, 95 persen arus bongkar-muat komoditas ekspor-impor dikuasai kapal-kapal asing. Bahkan, lebih 50 persen barang dagangan yang diantarpulaukan pun menggunakan jasa armada pelayaran asing berbendera “Merah Putih”.

Apa boleh buat! Inilah sebagian dari ironi yang melingkupi sebuah negari yang telah mengklaim diri sebagai negara kepulauan alias negara bahari. Keinginan untuk menjadi penguasa laut Nusantara yang sesungguhnya, sebuah negara maritim yang berorientasi kelautan, hingga sejauh ini tampaknya masih sebatas harapan.

Memang dibutuhkan keberanian untuk melakukan semacam reorientasi nilai. Paradigma negara konsentris yang bertumpu pada daratan mesti digeser—paling tidak dilakukan bertahap—ke pengembangan budaya maritim.

Jika tidak, semboyan Jalesveva Jayamahe-nya TNI-AL bisa jadi hanya berhenti sebatas slogan, sebagaimana kekhawatiran Jaleswari Pramodhawardani. Cuma tinggal mitos! (wad)

Kebangsaan

2008-09-10T13:25:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 5 September 2008

Bangsa Bahari (4-Habis)
LAUT YANG DITABURI
SEKUMPULAN PULAU

Oleh Kenedi Nurhan

Agak mengejutkan ketika pemerintah—melaui Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi—menyatakan bahwa sedikitnya 6.702 pulau di Indonesia yang belum bernama. Lebih mengejutkan lagi, jumlah pulau yang dimiliki Indonesia tampaknya tidak sebanyak seperti yang selama ini didengung-dengungkan, yakni 17.508 buah!

Hasil verifikasi oleh tim yang dibentuk lewat Peraturan Presiden No 112 Tahun 2006 tersebut, hingga akhir Juni 2008 baru tercatat 8.172 pulau dari 25 provinsi yang telah disurvei. Meski masih delapan provinsi lagi yang belum didata, namun dipastikan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sesungguhnya tak sebanyak jumlah yang diyakini selama ini.

Pelajaran penting yang bisa ditarik dari kasus ini, tak pelak lagi, yakni suatu kenyataan bahwa selama ini kita sebagai bangsa abai pada kekayaan negerinya sendiri. Begitu banyak pulau tak bernama bukan saja mengindikasikan ketidakpedulian, tapi juga gambaran ketidaksiapan kita menjadi negara kepulauan yang sudah telanjur dideklarasikan pada 13 Desember 1957.

Sungguh memalukan! Untuk menentukan jumlah pulau yang merupakan hak milik bangsa ini saja kita seperti terkesan asal sebut. Sebelum dikoreksi menjadi 17.508 pulau pada tahun 1987, dalam waktu yang cukup lama (1968-1987) Indonesia mengklaim memiliki 13.667 pulau. Memang belum ada data pasti. Verifikasi terakhir dengan penggunaan metodologi yang lebih bisa dipertanggugjawabkan pun baru merujuk angka 8.172 pulau.

Sementara di sisi lain, cukup banyak pulau yang memiliki nama ganda, baik yang ada di garis luar perairan Indonesia maupun di “pedalaman”. Pulau Berhala misalnya, setidaknya tercatat ada di tiga provinsi: Jambi. Riau, dan Sumatera Utara. Bahkan, nama yang sama juga dipakai untuk salah satu pulau di wilayah Malaysia.

Belum lagi pulau-pulau yang berada di wilayah “pedalaman”. Penggunaan “Batu” sebagai nama pulau ternyata digunakan di 12 provinsi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja tercatat ada 10 pulau bernama Pulau Batu. Begitupun nama Pulau Burung yang tersebar di 17 provinsi. Di Provinsi Kepulauan Riau saja terdata 10 pulau dinamakan Pulau Burung.

Terlalu banyakkah jumlah pulau yang kita miliki sehingga begitu sulit mendatanya? Dan, begitu susahkah memberinya nama satu per satu, sesuai panduan penamaan pulau-pulau yang direkomendasikan United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)-nya PBB?

Ataukah kenyataan ini lebih karena tak ada kesungguhan kita untuk memberi perhatian yang lebih serius pada pulau-pulau kecil dan terpencil itu? Padahal, kepastian letak dan jumlah pulau, serta arti penting penamaannya, terkait langsung dengan masalah kedaulatan bangsa.

Baru setelah Sipadan dan Ligitan harus hilang dari peta Indonesia pada tahun 2004, menyusul klaim Malaysia atas dua pulau itu dimenangkan oleh Mahkamah Internasional, banyak di antara anak bangsa ini seperti tersentak. Kasus Sipadan-Ligitan yang diikuti munculnya “insiden” Ambalat, sebuah blok di dasar laut yang kaya akan sumber minyak dan gas, telah memberi pelajaran berharga pada Indonesia akan pentingnya memerhatikan “hak-milik”-nya.

“Kebetulan atau tidak, penentuan jumlah yang sesungguhnya dari pulau-pulau itu diharuskan untuk menegaskan kepemilikan bangsa Indonesia atas sebuah pulau. Kepemilikan itu sendiri harus ditegaskan dengan adanya penamaan dan penentuan koordinat di mana pulau itu berada,” kata Gusti Asnan, staf pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, dalam satu diskusi di Palembang, Juli 2008.

Bangsa maritim

Mata kuliah umum tentang wawasan Nusantara di perguruan tinggi pada semester-semester awal selalu menekankan bahwa laut berfungsi sebagai “penghubung” dan bukan “pemisah” antarpulau. Laut adalah pemersatu, mengintegrasikan ribuan pulau yang bertaburan di Nusantara.

Dalam perspektif ini, laut tidak saja dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan antarwilayah geografis Indonesia. Laut juga ditempatkan sebagai unsur yang menyatukan aspek kebangsaan antarsuku dan etnis yang tinggal di dalamnya.

Dengan kata lain, secara geopolitik dan geobudaya maka laut dan pulau adalah satu keniscayaan bagi Indonesia. Laut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari daratan. Ungkapan “Tanah Air” pun menjadi bagian dari proses pembentukan bangsa ini “menjadi Indonesia”.

Kesadaran semacam itu sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Simaklah sajak-sajak Muhammad Yamin, terutama dalam Indonesia Tanah Airku.

Ungkapan “Tanah Air” yang semula dalam sajak-sajak Yamin sekadar merujuk pada kampung halamannya di pinggang Bukit Barisan di Sumatera Barat, dalam perkembangannya menjadi semacam kesadaran sejarah akan patriotisme keindonesiaannya. Puncak dari konsistensi pemikiran dan kesadaran Yamin tentang “Tanah Air” itu, sebagaimana dikemukakan sejarawan Taufik Abdullah (lihat catatan pengantar Taufik Abdullah dalam buku Restu Gunawan, Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan, 2005: xii-xiii), tertuang dalam salah satu butir Sumpah Pemuda 1928.

Lagi pula, bukankah Indonesia—lewat Dekralasi Djoeanda pada 13 Desember 1957—sudah menyatakan diri sebagai negara kepulauan dan bukan negara agraris? Makna dari konsep negara kepulauan (archipilagic state) pada hakikatnya juga menaungi wilayah laut yang ada di kawasan tersebut secara keseluruhan.

“Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia… dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia,” demikian antara lain bunyi Deklarasi Djoeanda.

Melalui perjuangan diplomasi yang panjang, pada 10 Desember 1982 konsepsi negara kepulauan itu diterima dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang ditandatangani 117 negara. Sebelumnya, wilayah laut Indonesia hanya diakui sejauh tiga mil dari garis pantai sebuah pulau. Artinya, lebih dari itu laut yang ada dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai bagian dari perairan internasional.

Diterimanya prinsip-prinsip negara kepulauan oleh PBB bukan saja menambah luas wilayah laut Indonesia, tetapi juga kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Semua itu tentunya menuntut perubahan paradigma pengelolaan negara. Sebagai negara kepulauan, selayaknya bila matra laut diletakkan sebagai ‘poros utama’ kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan cara pandang bahwa laut adalah yang penting bagi bangsa ini, maka laut adalah suatu sistem. Sistem laut tersusun dan merupakan suatu jaringan bagi terintegrasinya pulau-pulau,” kata Susanto Zuhdi, guru besar sejarah maritim dari Universitas Indonesia.

Dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), potensi sumber daya perikanan saja mencapai 6,7 juta ton per tahun. Belum lagi potensi-potensi lain, seperti minyak dan gas bumi yang sedikitnya ada di 60 cekungan.

Akan tetapi, mengapa laut yang ditaburi pulau-pulau di-“dalam”-nya itu seperti sengaja ditelantarkan? Mengapa wawasan bangsa ini masih berorientasi pada daratan? Bukankah sejatinya makna archipelago adalah “laut utama”, laut yang ada di antara Yunani dan Turki: Laut Aegean! Dengan begitu, arcipelagic state lebih cocok diterjemahkan sebagai negara kelautan atau negara maritim ketimbang pengertian archipelago yang sudah terdistorsi sebagai “kepulauan”?

“Dengan mengembalikan makna dasarnya, bahwa archipelago adalah ‘laut yang ditaburi sekumpulan pulau’ dan bukan ‘sekumpulan pulau yang dikeliling laut’, maka ‘Tanah Ai’ merupakan konsep yang komprehensif dalam memandang wilayah Indonesia,” tutur Susanto Zuhdi.

Ada rasa sedih tiap kali mendengar berbagai anekdot terkait keberadaan polisi perairan dan angkatan laut kita yang ‘tak berdaya’ menghalau kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kedaulatan kita sebagai bangsa seperti tergadai. Lebih sedih lagi mengetahui pangkal “kekalahan” kita atas Malaysia dalam perebutan Sipadan dan Ligitan karena bangsa ini sebelumnya tidak peduli hak miliknya dengan membiarkan orang Malaysia mengembangkan kedua pulau tersebut.

Minimnya infrastruktur transportasi dan komunikasi kelautan, serta kurangnya perhatian pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis pada laut, adalah sumber dari berbagai persoalan untuk menjadikan Indonesia sabagai bangsa bahari. Masa lalu, yang diawali kejayaan Sriwijaya dan diteruskan oleh Majapahit sebagai penguasa laut Nusantara, kini hanya tinggal dalam catatan sejarah. Sampai kapan bangsa ini terus berpaling dari laut? (wad)

Budaya Melayu

2008-08-11T18:00:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 8 Agustus 2008

MelayuOnline.com (1)
MAHYUDIN "GILA"
KARENA KERIS MELAYU

Oleh Kenedi Nurhan

SATU lagi orang “gila” menyeruak di tengah kehidupan negeri ini yang kian pengap. Seorang pedagang buku dari Yogyakarta yang terbilang sukses, sejak tujuh tahun terakhir mewakafkan waktu dan tabungan yang ia kumpulkan selama 21 tahun untuk memuliakan sebuah peradaban.

Pemicunya hanya soal keris. Itu pun bukan jenis keris yang banyak dicari para kolektor lantaran memiliki “pamor” dan karena itu diyakini bertuah. Bukan! Keris yang membuat hidupnya berputar haluan itu adalah keris melayu.

Adalah Mahyudin Al Mudra (50), lelaki kelahiran Tembilahan, Riau, yang masuk dalam jebakan tuah keris Melayu itu. Sukses sebagai “pedagang buku” di tanah perantauannya di Yogyakarta, lewat bendera Penerbit AdiCita Grup yang ia dirikan tahun 1987, tidak membuat Mahyudin lupa akan keberadaan puak Melayu yang mengalir dalam tubuhnya.

Cerita bermula dari hobinya sejak mahasiswa mengoleksi keris dari berbagai daerah di Nusantara. Sekali waktu ia dihadapkan kenyataan betapa sulitnya mencari keris melayu. Dalam satu kesempatan mudik ke kampung halamannya di Tembilahan, dengan rasa percaya diri Mahyudin yakin akan mendapatkan dengan mudah keris itu saat mampir ke Pekanbaru.

Kenyataan yang ia temui justru sebaliknya. Bukan saja tidak segampang mendapatkan keris jawa, orang-orang Melayu yang ditemuinya pun banyak yang tak punya lagi ingatan akan keris melayu. Begitupun di Tembilahan, Kampar, Inderagiri, ataupun di Bengakalis. Jangankan mengoleksinya, sekadar melihat keberadaan keris itu saja tidak bisa karena tak ada yang menyimpannya.

“Di Tanjung Pinang, Bintan, yang disebut-sebut paling Melayu pun sama saja. Tidak ada. Juga di museum. Di Pekanbaru, kalau orang Melayu menikah, ya, pakai keris jawa,” tutur Mahyudin.

Perburuan Mahyudin untuk menemukan keris melayu akhir berlanjut dan menjadi semacam obsesi. Pertanyaan besar bernada kekhawatiran muncul. Ada apa dengan Melayu? Pasti ada sesuatu yang salah, tetapi apa?

Keinginan kuat memiliku keris melayu membawa perjalanan Mahyudin hingga ke Malaysia. Diborongnya 17 buku tentang kajian keris melayu. Ia kian kecut sekaligus kaget tatkala tahu bahwa sebagian besar buku tentang hal itu malah ditulis oleh orang Barat.

Berbekal buku setumpuk, yang dibelinya di berbagai kota di negara bagian Malaysia tahun 2001, Mahyudin pergi ke tempat pembuatan keris di Imogiri, Bantul. Setelah empat-lima kali dirombak, keris “langgam” melayu itu pun jadi.

Tetapi pencarian Mahyudin ke akar budaya Melayu sesungguhkan justru baru dimulai . “Dari pengalaman mencari keris melayu tersebut, saya tersadar mengapa budaya Jawa masih terpelihara. Tak lain karena ada yang telaten mendokumentasikannya,” kata Mahyudin.

Dokumentasi ternyata berperan besar dalam pelestarian peradaban. Ini yang diabaikan orang Melayu. Kalaupun ada, belum ada dokumentasi yang rapi. Warisan khazanah sejarah dan budaya Melayu masih berupa mozaik yang tersebar di mana-mana.

Berbekal semangat untuk menggali dan mendokumentasikan segala ihwal yang berkaitan dengan peradaban Melayu, tahun 2001, Mahyudin mendirikan Pusat Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (PKPBM) di Yogyakarta. Enam tahun kemudian, setelah melalui pergulatan panjang, PKPBM melahirkan “anak kandungnya” yang pertama berupa portal atau laman tentang Melayu.

Sejak itu perhatian Mahyudin terbelah. Usaha penerbitan yang sudah ia tekuni sejak 1987—dan telah mengantarkannya meraih sejumlah penghargaan seperti Adikarya Ikapi (1997-2004), Penerbit Berprestasi versi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), KEHATI Award (2001), Sagang Award (2003), dan Anugerah Kebudayaan RI (2004)—justru ia jadikan “sapi perah” untuk membiayai aktivitasnya merawat peradaban Melayu melalui jaringan internet.

Tidak hanya itu. Tabungannya selama 21 tahun, senilai Rp 3 miliar lebih, sudah tersedot untuk operasional portal MelayuOnline.com yang ia pimpin. Ia pun rela kehilangan dua bidang tanah, rumah dan mobil yang turut dilego agar MelayuOnline.com tetap bisa berjalan.

Mahyudin mengakui memang berat membiayai kegiatan budaya seperti yang ia lakoni. Setiap bulan sedikit Rp 75 juta harus tersedia. Alokasi terbesar untuk sewa satelit, Rp 19 juta . Selebihnya untuk gaji 26 tenaga profesional yang menangani operasional MelayuOnline.com, cetak buku, admisnitrasi, dan biaya lain seperti pengumpulan bahan dari berbagai daerah di Nusantara.

“Tapi ini adalah konsekuensi dari suatu pilihan hidup. MelayuOnline.com yang beralamat di http://www.melayuonline.com (baca juga, Menduniakan Melayu dari Yogyakarta, hal 53) memang didedikasikan sepenuhnya bagi kegemilangan tamadun Melayu. Saya yakin investasi semacam ini akan berbuih, meski bukan dalam bentuk materi” ujarnya.

Adakah pihak-pihak yang tersentuh untuk membantu? Mahyudin cuma tertawa, lantaran banyak pejabat (baca gubernur dan bupati/wali kota) dari tanah Melayu yang menjanjikan angin surga tetapi hasilnya nol besar. Bahkan seorang menteri yang mengaku kagum pada MelayuOnline.com dan menjanjikan segera menurunkan bantuan juga setali tiga uang.

Iklan pun tak ada. Wajah seorang menteri yang terpampang di laman MelayuOnline.com tampil gratis. Tapi Mahyudin segera menukas, “Ada yang membantu kami. Seorang guru SD di Pekanbaru yang sempat menengok portal MelayuOnline.com pernah mengirimkan uang Rp 100.000. Saya sangat terharu. Bayangkan, berapa sih gaji guru SD tetapi dia rela mendermakan penghasilannya yang tak seberapa itu untuk kegiatan kebudayaan semacam ini.”

Titik balik

Sejak tamat SD (1970) dan “terdampar” bersama orangtuanya di Yogyakarta, berbagai kesulitan hidup selalu membelit keluarga mereka. Akan tetapi, anak dari pasangan Mudra Mukhlis dan Mulia ini ternyata bisa melewati masa-masa sulit itu, hingga ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1984).

Selesai kuliah ia tidak tertarik menjadi pamong di birokrasi pemerintahan. Juga tak tergiur terjun sebagai praktisi hukum. Mahyudin justru memilih merintis karier di dunia bisnis dengan menjadi “pedagang buku”.

“Ketika itu saya punya banyak opsi. Tetapi saya memutuskan terjun ke dunia bisnis dan memilih jadi pedagang buku. Mengapa di perbukuan? Ini tak lain karena bidang usaha ini masih bersentuhan dengan dunia keilmuan dan kebudayaan, dua hal yang jadi obsesi saya sejak kuliah untuk ikut sedikit berperan di dalamnya,” kata Mahyudin.
Sebelum dikenal sebagai pedagang buku di bawah bendera Penerbit AdiCita Grup, sejak mahasiswa Mahyudin sudah dikenal sebagai “pengecer” buku dan jurnal terbitan LP3ES dan LSP. Belum ada kios, apalagi toko buku. Kampus perguruan tinggi, khususnya di lingkungan almamaternya, adalah pasar yang dibidik Mahyudin.

“Dosen-dosen saya todong agar beli buku dan jurnal Prisma. Karena yang maksa beli aktivis mahasiswa, atau mungkin karena takut dianggap tidak ilmiah, dagangan buku dan jurnal Prisma-ku laris manis,” tutur Mahyudin.

Persinggungan Mahyudin dengan dunia perbukuan dan pemikiran kebudayaan sesungguhnya berawal dari masa-masa sulit saat ia masih di SMP. Berangkat dari keluarga yang secara ekonomi serba terbatas, tiap hari tak pernah ada uang jajan di kantongnya. Untuk bisa ikut menikmati semangkok soto saja baru terwujud bila ada teman sekolah yang mentraktirnya. Itu pun biasanya setelah sebelumnya ia mengerjakan pekerjaan rumah yang bersangkutan.

“Semasa di SMP itu, saat istirahat biasanya saya ke perpustakaan. Bukan karena saya kutu buku, tapi lantaran tak punya uang untuk ikut bersama teman-teman ke kantin sekolah. Tapi belakangan saya bersyukur, berkat hidup dalam ketiadaan itulah saya banyak belajar. Buku-buku ‘berat’ sudah saya lahap sejak di bangku SMP,” kata Mahyudin.

Kini, dari tabungan yang ia kumpulkan selama 21 tahun, laman MelayuOnline.com menorehkan andil Mahyudin untuk memuliakan tradisi besar peradaban Melayu. Akan tetapi, dengan modal yang kain menipis—sementara tawaran dari negeri serumpun yang berniat membeli laman MelayuOnline.com senilai satu juta ringgit sudah ditolak—sampai kapan ia bisa bertahan? (pra)

Budaya Melayu

2008-08-11T17:41:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 8 Agustus 2008

MelayuOnline.com (2)
MENDUNIAKAN MELAYU
DARI TANAH JAWA

Oleh Kenedi Nurhan

Kalau jatuh kota Melaka
Papan di Jawa kami tegakkan

BIDAL yang berisi semangat untuk terus memperjuangkan keberadaan puak Melayu itu terus terngiang begitu kaki memasuki halaman rumah di Jalan Gambiran No 85 A, Yogyakarta. Muncul-melesap, berselang-seling dengan pekik Hang Tuah yang melintas di benak: Tak Melayu hilang di Bumi!

Di depan, Dick van der Meij berjalan gontai memasuki beranda rumah berasitektur melayu modern tersebut. Ahli epigrafi dari Belanda yang mengkhususkan diri pada kajian tentang Melayu-Islam itu sempat terpana, kagum, melihat ragam hias “itik pulang petang” terukir indah di teralis jendela.

Melewati pintu yang “daun”-nya bergagang replika keris melayu, Dick langsung disambut sang pemilik rumah, Mahyudin Al Mudra (50). Di sanalah, di rumah berasitektur melayu—yang sejak dua tahun terakhir difungsikan sebagai kantor redaksi MelayuOnline.com—itu sebuah gagasan untuk menggelorakan semangat kemelayuan diwujudkan melalui “gerakan” di dunia maya.

“MelayuOnline.com didedikasikan sepenuhnya bagi kegemilangan tamadun Melayu. Beruntung saya ditopang oleh teman-teman muda yang berhasil saya provokasi untuk ikut mewakafkan waktunya demi perjuangan mengekalkan khazanah budaya Melayu,” kata Mahyudin.

Di bawah naungan Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM), portal atau laman yang tampil dengan motto “Melestarikan Tradisi dengan Cara yang Tidak Tradisional” ini dimaksudkan sebagai upaya merajut peradaban Melayu yang sudah mulai kehilangan marwah kemelayuannya. Melayu yang humanis, pluralis dan egaliter misalnya, dirasa perlu diaktualkan di tengah gemerlap peradaban materialistis saat ini.

Akan tetapi, MelayuOnline.com tidak berdiri pada tataran praksis. Taruhlah seperti dengan ikut menggelar semacam festival dan sejenisnya. Kehadiran MelayuOnline.com di bawah payung BKPBM lebih diorientasikan pada yang disebut Mahyudin sebagai proses akademisasi Melayu. Artinya, Melayu dijadikan sebuah obyek kajian yang tidak pernah final.

“Dan memang, setelah kami gali dari berbagai sumber, tradisi besar Melayu dengan segala pernak-perniknya itu bagai sumur tanpa dasar. Selalu ada hal baru yang sebelumnya tidak kami ketahui tentang Melayu,” tutur Mahyudin dalam dua kesempatan berbincang dengan Kompas di Gambiran 85 A Yogyakarta.

Terbesar dan terlengkap

Sejak diluncurkan di Yogyakarta pada 1 Muharram 1428 Hijriah, bertepatan dengan 20 Januari 2007, laman tentang khazanah Melayu yang beralamat di http://www.melayuonline.com itu sudah disimak (data hingga minggu pertama Agustus) hampir 5 juta pengunjung dari 104 negara. Salah satu pengunjung itu datang dari sebuah negeri kecil di Afrika yang jarang terdengar di kancah pergaulan antarbangsa: Republic of Seychelles.

“Dari email yang dia kirimkan kemudian, pengunjung MelayuOnline.com dari Republic of Seychelles itu ternyata orang Melayu juga. Dia ‘terdampar’ ke MelayuOnline.com setelah berselancar di jagat maya ke mana-mana mau mencari resep masakan Melayu,” ujar Yuhastina Sinaro, Humas MelayuOnline.com.

Inilah pangkalan data tentang Melayu paling besar dan terlengkap di dunia. Terdiri atas 24 menu utama, mulai dari berita dan artikel yang terkait dunia Melayu, hingga sejarah dan budaya serta hal-hal lain yang berkelindan dengan Melayu dan kemelayuan. Termasuk juga aspek kuliner, wisata budaya, serta perpustakaan berupa data koleksi BKPBM dan informasi buku-buku tentang Melayu koleksi perpustakaan-perpustakaan terkemuka di dunia.

Terhampar pada laman berbahasa Indonesia, Inggris dan Perancis hingga lebih dari 75.000 halaman (setiap hari jumlah ini terus bertambah), pangkalan data disusun ke dalam struktur yang sistematis, integratif, dan komprehensif.

Menurut Mahyudin, penyusunan struktur yang demikian dimaksudkan untuk memudahkan orang yang ingin mengetahui dan memahami budaya Melayu, baik secara ringkas-sepintas maupun serius-mendalam. Meski hak patennya sudah didaftarkan, siapa pun boleh menggunakan pangkalan data ini untuk berbagai keperluan, termasuk untuk penulisan kertas kerja, skripsi, tesis maupun disertasi.

“Tentu saja harus mencantumkan MelayuOnline.com sebagai sumber yang dikutip. Seluruh aspek Melayu, seperti sejarah, budaya—termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Melayu—serta topik-topik lain telah diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah struktur yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Dari struktur MelayuOnline.com ini dapat dilihat menunjukkan betapa sejarah dan budaya Melayu begitu kaya akan khazanah keilmuan,” ujarnya.

Guna memenuhi cita-cita besar menjadikan MelayuOnline.com sebagai pangkalan data acuan tentang Melayu dan kemelayuan, saat ini ada 26 tenaga profesional yang mendukung beroperasinya laman ini. Sebagian besar bergelar master (S2), terutama dari bidang sosiologi dan antropologi budaya.
“
Terus terang, saya terharu mereka mau mewakafkan waktu dan ilmu untuk MelayuOnline.com. Padahal beberapa di antaranya punya pengalaman (baca: sekolah) di luar negeri dan bisa memilih sebagai dosen misalnya. Tapi mereka mau ke sini dengan gaji yang sangat minimal. Sungguh, saya terhibur dan termotivasi oleh semangat anak-anak muda ini,” tutur Mahyudin.

Pendekatan kultur

Melayu sebagai sebuah entitas budaya dalam arti luas memiliki sejarah panjang. Selama ini, Melayu cenderung dimaknai secara sempit dan kerap dipahami melalui perspektif tertentu. Tidak heran bila pengertian tentang Melayu bersifat parsial, tidak menyeluruh, bahkan memunculkan varian istilah yang memecah-belah orang Melayu sebagai entitas budaya yang multikultur.

Kawasan Nusantara sebagai basis orang-orang Melayu yang dulu setidaknya mencakup wilayah Indonesia, Malaysia (tentu saja termasuk Singapura), Brunei Darussalam, Filipina, juga Madagaskar, tercerai-berai terutama sejak kehadiran pemerintahan kolonial. Istilah Melayu-Malaysia, Melayu Indonesia, Melayu-Singapura atau Melayu-Brunei muncul sebagai sekat penanda keterbelahan itu.

Di Indonesia sendiri dikenal berbagai macam puak yang sama-sama bercirikan kemelayuan, namun dalam sebutan berbeda, macam Melayu-Riau, Melayu-Deli, Melayu-Palembang, atau Melayu-Banjar. Jawa, Sunda, Madura ataupun Bali—untuk sekadar menyebut beberapa wilyah—yang sejatinya juga adalah Melayu justru dari hari ke hari kian “terasing” warna kemelayuannya.

Label-label baru di lekatkan. Melayu pun direduksi menjadi sekadar etnisitas: ras dan suku bangsa. Bahkan, belakangan, juga ada yang menambahkan label keislaman sebagai salah satu aspek kemelayuan.

“Padahal, jika merunut ke belakang, taruhlah sejak era proto-Melayu yang hadir jauh sebelum fajar sejarah muncul di Nusantara—pandangan semacam ini lemah argumentasinya,” jelas Mahyudin.

Apalagi, tambahnya, secara ontologis kemelayuan dan keislaman merupakan dua dimensi yang berbeda. Etnik Melayu merupakan kumpulan individu yang hidup di suatu tempat dan membentuk struktur sosial. Adapun Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Melayu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jika yang pertama menciptakan hubungan horizontal, yang kedua bersifat vertikal.

Berangkat dari kesadaran ini, melalui paradigma inklusif, MelayuOnline.com ingin menempatkan dan memaknai Melayu secara lebih luas dan melihatnya dari berbagai dimensi. Istilah Melayu pun lebih dimaknai sebagai sebuah kultur. Bukan Melayu sebagai suku, etnis, atau entitas budaya dalam arti sempit lainnya.

Bagi Mahyudin, Melayu tidak hadir pertama-tama karena ikatan sempit berdasarkan aspek genealogis, tetapi lebih dilatari oleh suatu ikatan kultural.
“Dengan demikian, kata ‘Melayu’ yang dipahami oleh MelayuOnline.com merujuk kepada setiap masyarakat penutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam budaya Melayu,” kata Mahyudin. Nah!

Sirih junjung sirih pinang
Sirih kuning diberi nama
Adat dijunjung pusaka dikenang
Hidup berbudi mufakat bersama… (pra)

Arkeologi

2008-06-18T19:06:00.008+07:00

KOMPAS
Jumat, 13 Juni 2008

Jejak Peradaban (1)
PERBURUAN MANUSIA PURBA
DI SANGIRAN

Oleh Kenedi Nurhan

SENIN siang di awal Juni 2008, Museum Prasejarah Sangiran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kedatangan sejumlah tamu istimewa. Tiga polisi dan dua jaksa dari Sragen tiba-tiba bertandang ke sana. Kalau bukan terkait soal fosil-fosil purba, lalu apa?

“Memang masih urusan fosil, tapi bukan soal temuan fosil dalam kaitan Sangiran sebagai sebuah pusat evolusi manusia yang terkemuka di dunia. Mereka datang untuk melengkapi berkas perkara terkait kasus perdagangan fosil yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian,” kata Harry Widianto, ahli arkeologi prasejarah, yang juga adalah Kepala Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran.

Kasus perdagangan fosil purba asal Sangiran yang melibatkan lelaki berinisial Sad alias Subur itu sendiri sebetulnya terjadi pada pertengahan Oktober 2007. Sedikitnya tujuh fosil hewan vertebrata yang sedianya akan dibawa ke Malang, Jawa Timur, digagalkan oleh polisi. Selain Sbr—warga Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Sragen, yang memang dikenal luas sebagai tengkulak sekaligus ‘pedagang’ fosil purba—polisi juga mengamankan dua tersangka lain.

Ketujuh fosil hewan purba dimaksud terdiri atas dua rahang atas dan satu rahang bawah gajah (Elephas Sp), rahang atas kerbau (Bubalus paleokarabau), kepala banteng (Bo bibos paleosondaicus), rahang atas kuda nil (Hippopotamus Sp), serta satu rahang bawah buaya (Crocodillus Sp). Semua asli, meski benda cagar budaya tersebut telah dimodifikasi dan direkonstruksi dengan bahan semen. Selama lebih setengah tahun para pelaku hanya berstatus tersangka, pada Juni 2008 akhirnya Sad alias Subur ditahan oleh pihak kepolisian.

Bukan hal baru

Kasus jual-beli fosil hasil temuan dan atau perburuan secara ilegal di situs arkeologi prasejarah yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage) oleh UNESCO sejak 6 Desember 1996 tersebut sebetulnya bukan hal baru. Cukup banyak kasus yang sudah mencuat ke permukaan. Hanya saja, semua kasus berakhir tanpa kejelasan, apalagi sampai disidangkan di pengadilan.

Tahun 1993, misalnya, 42 fosil asal Sangiran yang akan diselundupkan ke Washington, AS, digagalkan oleh petugas bea dan cukai di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta. Hingga sejauh ini tak jelas sanksi hukum apa yang menjerat para pelaku, yang antara lain melibatkan pemilik sebuat art shop di Yogyakarta.

Kasus paling menghebohkan, juga di tahun 1993, tentu saja terkait temuan fosil tengkorak manusia purba oleh Sugimin, penduduk Desa Grogolan, Kecamatan Plupuh, Sragen. Setelah beberapa kali pindah tangan, fosil ini sampai ke tangan Donald E Tyler dengan transaksi senilai Rp 3,8 juta.

Namun, dalam suatu jumpa pers di Yogyakarta, ahli antropologi ragawi dari Universitas Idaho, AS, itu mengklaim fosil tengkorak manusia purba tersebut hasil temuannya dalam suatu penelitian di Sangiran. Belakangan, semua omong kosong Tyler itu terbongkar. Tyler justru membelinya dari Sad alias Sbr, salah satu tengkulak dalam rantai perdagangan fosil Sangiran, yang kini ditahan polisi untuk kasus berbeda.

Tyler pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, entah kenapa, Tyler yang sudah dicekal oleh pihak imigrasi diloloskan pergi ke ke luar negeri, pulang ke kampung halamannya di AS. Bahkan, kepergian Tyler atas izin Kejaksaan Agung tersebut kemudian diikuti pernyataan Jaksa Agung (waktu itu) Singgih bahwa penyidikan kasus Tyler resmi dihentikan.

Memapas bukit

Kasus-kasus lain berderet, tetapi tak satu pun yang berakhir di meja pengadilan. Sementara di sisi lain, perburuan atas fosil-fosil purba yang melibatkan penduduk di kawasan ini terus berlangsung.

Modus perburuan fosil Sangiran sebetulnya sederhana. Dibelit oleh kemiskinan, warga yang tinggal di lahan-lahan kering dan tandus itu mendatangi sisi-sisi bukit yang diperkirakan mengandung fosil.

Perburuan terutama dilakukan pada musim penghujan. Bila hujan turun, lapisan tanah di sisi-sisi bukit di kawasan Sangiran sangat rentan erosi, sehingga fosil-fosil yang ada kerap tersingkap. Pekerjaan berikutnya hanya tinggal melakukan penggalian untuk menemukan kemungkinan ada fosil-fosil lain.

Penduduk yang tinggal di kawasan situs seluas 56 kilometer persegi tersebut umumnya tahu persis lokasi mana saja yang berpotensi mengandung fosil. Mereka juga tahu ciri-ciri umum tanah yang diperkirakan menyimpan fosil atau artefak dari masa 1,5 juta hingga 700.000 tahun lampau tersebut. Tanah yang dicurigai mengadung fosil dideteksi terlebih dahulu dengan linggis atau dengan menusukkan pipa besi yang berujung runcing.

“Kalau di lapisan tanah itu banyak ditemukan batu krakal dan batu-batu bulat, hampir bisa dipastikan di dalamnya ada fosil,” kata Asmorejo (62), satu di antara puluhan “pemburu” fosil yang tinggal di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh.

Di luar pekerjaan tetapnya sebagai petani, Asmorejo mengaku sudah puluhan tahun menekuni pekerjaan sampingan sebagai pencari fosil. Di rumahnya, beragam jenis fosil yang tak utuh lagi, hanya berupa serpihan-serpihan atau fragmen tulang-tulang purba, dia simpan di ruang bagian belakang.

Potongan rahan gajah dan serpihan gigi warak (sejenis babi hutan purba), batu bulat yang oleh kalangan arkeolog disebut batu bola (stone ball) berdiameter sekitar 13 cm, serta potongan-potongan kecil gading gajah, satu per satu ia deretkan di lantai rumah.

Asmorejo tahu persis potongan-potongan fosil itu berasal dari rangka hewan jenis apa, juga bila mendapatkan bagian dari tengkorak manusia purba. Tak berlebihan bila kemampuan lelaki yang tak tamat SD dalam mengidentifikasi jenis fosil itu membuat ia dijuluki oleh masyarakat di sana sebagai “Pak Sinyur” alias “Pak Insinyur”.

Sejak dua tahun terakhir muncul modus baru. Lahan milik penduduk yang berada di kawasan perbukitan disewa atau dibeli oleh ‘investor’. Dengan dalih untuk mengambil tanah dan pasirnya sebagai bahan bangunan, puluhan penduduk dipekerjakan untuk memapas bukit.

Namun, warga dan aparat pemerintahan desa dan kecamatan di sana sebetulnya tahu ada tujuan lain di balik aktivitas tersebut. Pemapasan sisi-sisi tanah berbukit, terutama di wilayah Desa Manyarejo, juga dimaksudkan untuk mencari fosil yang terkandung di dalamnya.

Fosil-fosil hasil perburuan itu umumnya dijual kepada tengkulak yang berpusat di Desa Krikilan. Keberadaan toko-toko souvenir yang memajang “fosil” hasil kerajinan penduduk, sudah bukan rahasia lagi juga menjadi semacam tempat transaksi fosil-fosil asli. Tak hanya turis, peneliti dan kalangan akademik pun banyak memanfaatkan jasa mereka, seperti yang dilakukan Donald E Tyler.

Hasil penelusuran Bambang Sulistyanto, arkeolog dari Puslitbang Arkeologi Nasional yang tengah melakukan penelitian untuk disertasinya di Universitas Indonesia (UI), terlihat bahwa tengkulak adalah otak dari keseluruhan sistem transaksi fosil di Sangiran. Pelaku kedua adalah pemburu, dalam hal ini adalah orang yang ditugaskan tengkulak untuk berburu fosil.

Pemburu atau pencari fosil tersebut, bersama tengkulak, dalam praktiknya juga melakukan provokasi kepada penduduk supaya ikut mencari fosil dan jika menemukan disuruh melaporkan kepada mereka. Dalam kaitan ini, keterlibatan penduduk tidak bersifat mutlak, tetapi hanya aktivitas sampingan.

“Jadi, kalau mau memutus rantai perdagangan fosil di Sangiran sebetulnya gampang. Kuncinya ada pada tengkulak,” kata Bambang Sulistyanto.

Penyidikan yang dilakukan aparat keamanan, baik polisi maupun jaksa, atas kasus perdagangan fosil yang melibatkan salah satu pentolannya, Sad alias Sbr, seharusnya dijadikan titik berangkat untuk masuk lebih jauh. Sebab, Sad alias Sbr hanya satu di antara sekian banyak tengkulak yang berpusat di Desa Krikilan...

Arkeologi

2008-06-18T18:57:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 13 Juni 2008

Jejak Peradaban (2)
SITUS SANGIRAN DI TENGAH
KONFLIK KEPENTINGAN

Oleh Kenedi Nurhan dan Bambang Sulistyanto

KOENIGSWALD bukan sekadar ilmuwan pertama yang mencuatkan Sangiran sebagai situs manusia purba ke ranah perbincangan arekologi dunia. Bagi sebagian masyarakat Sangiran, GHR von Koenigswald tak ubahnya legenda hidup, yang meninggalkan ‘jejak’-nya hingga kini.

Ilmuwan asal Jerman itu memberi semacam pemahaman baru kepada masyarakat Sangiran terkait keberadaan fosil dan artefak purba. Sebelum kemunculan Koenigswald, pada awal 1930-an, masyarakat di sana hanya mengenal fosil-fosil yang banyak terdapat di lingkungan alam sekitar mereka sebagai balung buto alias tulang-tulang raksasa.

Bukan sekadar tulang, pemahaman mereka terkait balung buto juga berkelindan dengan sistem kepercayaan yang dibungkus mitos mengenai perang besar yang pernah terjadi di kawasan perbukitan Sangiran, ribuan tahun silam. Dalam pertempuran itu banyak raksasa yang gugur dan terkubur di perbukitan Sangiran, sebagaimana “dibuktikan” lewat potongan-potongan tulang-belulang besar yang mereka namakan balung buto.

Para tetua kampung yang berusia di atas 60 tahun masih ada yang mengenal mitos tentang asal usul balung buto tersebut. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang masih percaya akan kebenarannya.

Sebelum kedatangan Koenigswald, balung buto dianggap memiliki kekuatan magis. Selain berfungsi sebagai sarana penyembuhan berbagai penyakit, pelindung diri atau sebagai jimat, nilai magis balung buto juga dipercaya dapat membantu ibu-ibu yang susah melahirkan. Kerena itu, tidak heran bila pada kurun waktu sebelum 1930-an, balung buto yang banyak banyak bermunculan di berbagai tempat—di tepi sungai dan di lereng-lereng perbukitan—jarang diganggu oleh penduduk setempat.

Koenigswald mengubah pandangan itu. Luasnya cakupan wilayah sirus Sangiran, dengan kondisi alam yang tandus-gersang dan bebukit-bukit, memang tidak memungkinkan peneliti asing itu bekerja sendiri. Dalam upaya untuk mengumpulkan fosil, Koenigswald minta bantuan penduduk.

Sebagai imbalan atas keterlibatan penduduk, Koenigswald menerapkan sistem upah berupa uang kepada penduduk yang menemukannya. Besaran hadiah cukup beragam, bergantung pada jenis fosil dan kelangkaannya. Masyarakat pun mulai sadar, ternyata benda yang dulu mereka sebut balung buto memiliki nilai tukar yang cukup menjanjikan.

Begitulah! Bukan saja istilah balung buto perlahan lenyap digantikan fosil sebagai nama baru, pengertian dan nilainya pun berhasil diinternalisasikan oleh Koenigswald. Sejak itu pula, masyarakat Sangiran mengenal konsep pemaknaan baru terkait keberadaan fosil alias balung buto, yang semula dikaitkan dengan keyakinan sebagai mitos yang bernilai magis menjadi semacam komoditi baru yang hanya bernilai ekonomis.

Awal konflik

Pergeseran makna magis ke ekonomis tersebut secara faktual adalah awal dari munculnya konflik kepentingan terkait keberadaan fosil-fosil di Sangiran. Koenigswald-lah yang memicunya. Boleh dibilang, dia adalah peletak dasar bagi perubahan sikap dan perilaku penduduk dalam memaknai keberadaan warisan budaya di Sangiran.

Hadirnya rombongan peneliti asing, yang diawali kemunculan Koenigswald, memunculkan perilaku baru di kalangan penduduk Sangiran, yakni berburu fosil untuk mendapatkan upah. Penduduk juga menginternasilasi pengetahuan tentang fosil: mana yang asli mana yang bukan, mana yang penting dan mana yang kurang berarti.

Tidak usah heran bila kebiasaan berburu fosil pada generasi masyarakat Sangiran menular secara turun-temurun. Generasi masyarakat Sangiran yang lahir di atas tahun 1930-an pun, yang sejak anak-anak telah menginternalisasi realitas obyektif melalui semacam proses sosialisasi dari lingkungan mereka, dan pada gilirannya ikut mewarisi perilaku baru tersebut.

Selama puluhan tahun, aktivitas pencarian fosil—baik untuk “membantu” kalangan ilmuwan maupun diperjualbelikan—terus berlangsung. Sepeninggal von Koenigswald, menyusul masuknya Jepang ke Indonesia pada Perang Dunia II, aktivitas pencarian fosil memang sempat terhenti.

Mas vakum ini tidak berlangsung lama, sebab di tahun 1950-an aktivitas pencarian fosil oleh Koenigswald dilanjutkan oleh lelaki bernama Toto Marsono. Kepala Desa Krikilan yang tak lain adalah tangan kanan von Koenigswald ini mengambil prakarsa pengumpulan fosil dengan cara membelinya dari penduduk. Saat ini Toto Marsono memang sudah meninggal, tetapi aktivitas pencarian fosil yang ia ”warisi” dari von Koenigswald masih terus berlanjut hingga hari ini.

Di sinilah muncul semacam ketegangan (baca: konflik), terutama antara nilai pelestarian warisan budaya dengan nilai ekonomis yang melekat pada fosil hasil temuan penduduk. Belum lagi terkait nilai kawasan ini dalam konteks ilmu pengetahuan untuk menguak sejarah panjang dari awal peradaban manusia.

Mulai dipermasalahkan

Meski secara faktual konflik kepentingan itu sudah muncul sejak kedatangan para peneliti asing ke Sangiran, ditandai upaya perburuan fosil sebanyak-banyak untuk ditukar dengan uang, namun secara sosial konflik tersebut baru muncul pada awal tahun 1970-an.

Ketegangan itu muncul dalam wujud tindakan pereventif pemerintah, pada sekitar tahun 1974, yang mulai aktif melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya memelihara warisan budaya bangsa. Pada saat bersamaan, pemerintah pun mulai mempermasalahkan kegiatan eksploitasi fosil oleh penduduk.

Mereka yang menemukan fosil diimbau agar diserahkan kepada pemerintah melalui Balai Penyelamat Fosil yang dibangun di Desa Krikilan. Dalam perkembangan berikutnya, balai ini menjadi Museum Prasejarah Sangiran (1988), dan belakangan (2007) ditingkatkan lagi statusnya menjadi Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran.

Meski pemerintah menyediakan ganti rugi atas temuan fosil yang dinilai layak, dalam praktiknya tak semua fosil yang ditemukan penduduk diserahkan ke pemerintah melalui Museum Prasejarah Sangiran. Kebanyakan justru dijual ke tengkulak, dan oleh tengkulak “dipasarkan” ke luar melalui jaringan yang mereka miliki.

Rendahnya nilai ganti rugi oleh pemerintah, serta panjangnya rantai birokrasi yang berakibat pada lambannya ganti rugi bisa mereka terima, adalah penyebab utama mengapa tengkulak menjadi pilihan. Memang tak ada patokan pasti nilai ganti rugi fosil oleh pemerintah. Begitupun pada tengkulak. Besar-kecil “harga” yang ditetapkan sangat bergantung pada keutuhan dan kelangkaan fosil yang ditemukan.

“Bahkan kalau hanya berupa potongan-potongan fosil, apalagi yang biasa-biasa saja, pihak museum kerap tak mau menerimanya. Karena kesal, akhirnya temuan fosil utuh pun lebih banyak diserahkan ke tengkulak. Uangnya pun bisa langsung diterima,” ujar seorang penduduk Krikilan yang ditemui di sekitar museum.

Pengelolaan situs Sangiran tidak hanya dihadang konflik antara kepentingan pelestarian dengan kepentingan penduduk yang memanfaatkan kawasan ini sebagai bagian dari mata pencaharian. Konflik kepentingan juga melibatkan kalangan arkeolog dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Karanganyar, yang secara administratif sebagai “pemilik” wilayah Sangiran.

Kasus pembangunan menara pandang untuk kepentingan pariwisata di Desa Pagerejo oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, tahun 2002, telah memicu polemik terbuka dengan otoritas pengelola situs Sangiran sebagai Warisan Dunia. Begitupun rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berniat menjadikan wilayah Desa Dayu di Kecamatan Gondangrejo sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Meski untuk sementara konflik kepentingan yang muncul itu sudah mereda, namun benih-benihnya masih bisa berkecambah. Di sinilah pentingnya duduk bersama guna membicarakan berbagai hal. Termasuk di dalamnya menyangkut model pengelolaan “bersama” yang bersifat saling menguntungkan.

Arkeologi

2008-06-18T18:42:00.007+07:00

KOMPAS
Jumat, 13 Juni 2008

Jejak Peradaban (3)
PENGELOLAAN SITUS
SAATNYA LIBATKAN MASYARAKAT

Oleh Kenedi Nurhan

TAK banyak orang tahu bahwa pelukis Raden Saleh (1807-1880)
termasuk orang yang ikut mempromosikan keberadaan Sangiran
dengan fosil-fosil purbanya. Bukan macam Nicolas Koutoulaski,
pedagang barang antik dari Swiss yang "mengangkut" banyak artefak
kuno keluar dari Mesir, Raden Saleh hanya menjualnya dalam bentuk
cerita tentang Sangiran kepada sejumlah ilmuan Eropa.

Upaya Raden Saleh berhasil. Eugene Dubois adalah salah satu yang
tertarik pada cerita Raden Saleh. Ahli anatomi berkebangsaan Belanda
ini akhirnya menyempatkan datang ke Sangiran pada tahun 1893,
setelah sebelumnya sempat mampir di Sumatera Barat.

Dubois terprovokasi oleh teori gurunya, Ernst Haeckel (The History
of Natural Creation), yang menyatakan bahwa manusia purba harus
dicari di daerah tropis yang tidak banyak mengalami perubahan iklim
dan di mana kera-kera besar masih banyak yang hidup. Indonesia
dinilai sebagai pilihan tepat.

Menumpang kapal Princess Amalia, Dubois pun berangkat menuju
Indonesia dan mendarat di Padang pada tahun 1887. Pilihan awal
penelitiannya tertuju ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Mengapa
Sumatera Barat? Jawabnya sederhana. Di daerah ini dikabarkan banyak
terdapat gua, yang di Eropa gua-gua serupa itu kerap ditemukan fosil.

Tetapi, Dubois keliru. Jangankan fosil manusia purba, fosil hewan
pun tak muncul dalam catatan penelitiannya. Dubois kalah selangkah
dari rekannya, BD van Rietschoten. Dalam suatu pencarian mineral, ahli
geologi berkebangsaan Belanda ini malah menemukan fosil tengkorak
manusia purba di Desa Wajak. Lokasinya tak jauh dari tempat
penambangan batu pualam yang saat ini masuk wilayah Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur.

Temuan Rietschoten tahun 1888 itu tercatat sebagai penemuan fosil
tengkorak manusia pertama di Indonesia. Tertarik atas temuan
Rietschoten, Dubois mempercepat "kepindahannya" ke Pulau Jawa.
Sejumlah daerah yang dikabarkan mengandung fosil ia datangi,
termasuk Sangiran yang ia teliti pada tahun 1893.

Meski di Sangiran Dubois gagal mendapatkan temuan fosil manusia
purba yang ia idamkan guna membuktikan teori missing link-nya
Haeckel, sejak itu nama Sangiran sudah tercatat dalam kajian ilmu
pengetahuan dunia, khususnya di bidang paleoantropologi. Temuan
fragmen rangka manusia purba oleh Dubois diTrinil, Jawa Timur, yang
kemudian lebih dikenal sebagai Pithecantropus erectus, juga tak
menyurutkan minat dan perhatian para ahli akan keberadaan Sangiran.

Lebih-lebih ketika Von Koenigswald (1934) berhasil menemukan
adanya konsentrasi peralatan manusia purba di Desa Ngembung, nama
Sangiran kian menggema di jagat ilmu pengetahuan sebagai pusat
evolusi manusia di dunia. Temuan alat-alat serpih dari bahan kalsedon,
jasper dan tufa kersikan itu dipublikasikan di Singapura dengan sebutan
yang sangat terkenal di kalangan paleontolog: The Sangiran flake industry!

Belum berubah

Berbagai kisah yang selalu menyertai keberadaan Sangiran sebagai
laboratorium terlengkap dunia tentang sejarah evolusi manusia itu
sepintas sangat mengesankan. Apalagi sejak UNESCO mengakui dan
memasukkan Sangiran sebagai salah satu warisan dunia.

Akan tetapi, romantisme masa silam dan kebanggaan pada Sangiran
sebagai pusat tolehan dunia keilmuan itu sesungguhnya baru dinikmati
oleh kalangan ilmuwan dan akademisi. Itu pun terbatas di kalangan ahli
arkeologi dan atau paleoantropologi.

Bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitarnya? "Selama ini
negara terlalu dominan dalam kaitan pengelolaan berbagai kawasan
cagar budaya, termasuk di Situs Sangiran. Masyarakat hampir tak
diberi peluang untuk terlibat," kata Bambang Sulistyanto, arkeolog
dari Puslitbang Arkeologi Nasional yang tengah menyusun disertasi
tentang "Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Situs Sangiran".

Sistem pengelolaan warisan budaya di negeri ini, dalam pandangan
Bambang, memang belum banyak berubah, baik dari aspek pelestarian
maupun sisi penelitiannya. Lihat saja di lapangan, tema-tema
penelitian masih lebih terfokus pada aspek akademik. Porsi penelitian-
penelitian yang bersifat terapan, yang secara langsung dapat
berkontribusi kepada masyarakat sekitar, kurang mendapat tempat.

Sementara di bidang pelestarian, secara umum masih berorientasi
pada penyelamatan. Kecuali pada situs-situs yang sudah bisa "dijual",
seperti Borobudur dan Prambanan, aspek pemanfaatan belum menjadi
tolehan.

Keberadaan masyarakat bahkan lebih banyak dipandang sebagai
unsur "pengganggu" kelestarian situs, yang dalam kasus Sangiran
disandarkan pada munculnya berbagai praktik perburuan fosil. Dalam
situasi semacam ini, tidak usah heran bila muncul apatisme pada
sebagian besar masyarakat yang tinggal di Sangiran dan sekitarnya.

Dalam persepsi masyarakat pada umumnya, keberadaan Situs Sangiran
malah dianggap sebagai beban. Ini pun untuk tidak menyebutnya
merugikan. Mengingat seluruh kawasan seluas 56 kilometer persegi itu
sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya meski penduduk adalah
pemilik sah atas lahan-lahan yang mereka tempati, mereka tak bisa
leluasa mengelola tanah miliknya kecuali sebatas untuk bermukim dan
bertani.

"Nilai lahan di sini sangat rendah. Bahkan, tanah yang letaknya di
perbatasan antara situs dan bukan, hanya dipisahkan jalan, selisih
harga jual bisa tiga hingga empat kali lipat," kata seorang warga Desa
Krikilan.

Lebih dari dua pertiga kawasan Sangiran merupakan lahan tandus.
Bukit-bukit tandus itu menghampar di antara Pegunungan Kendeng di
utara dan Pegunungan Selatan di selatan. Di tengahnya mengalir Kali
Cemoro. Di sanalah sekitar 83.000 jiwa penduduk bermukim, sebagian
besar mengandalkan hidup dari bertani di lahan yang tak subur.
Dengan tingkat pendidikan mayoritas hanya tamatan SD, bahkan
lebih 10.000 yang gagal menyelesaikan SD-nya, bisa dipahami bila
tingkat kepedulian pada apa yang disebut warisan budaya sangat minim.

Bila ada kasus, masyarakat yang tak terlibat pun enggan memberikan
informasi kepada petugas keamanan. Jangankan aktivitas perburuan
fosil yang dilakukan secara diam-diam, pencarian fosil dengan memapas
tebing bukit pun tak pernah dilaporkan, bahkan cenderung dilindungi.

Berbagai kasus perburuan dan perdagangan fosil di daerah ini
sebetulnya hanya sebuah ekses. Kemiskinan tentu saja akar sekaligus
pemicunya.

"Terus terang saya selaku lurah di sini tak punya kuasa untuk
melarang mereka. Ketika diminta menghentikan kegiatan memapas
tebing bukit, penduduk bersedia berhenti, tetapi dengan catatan agar
mereka diberi pekerjaan. Mereka antara lain minta difasilitasi untuk
mendapatkan sapi agar bisa diternakkan," kata Warsini, Lurah
Manyarejo, Kecamatan Plupuh.

Pengelolaan warisan budaya memang tidak bekerja di ruang hampa.
Hasil penelusuran Bambang Sulistyanto memperlihatkan, untuk
menghentikan aktivitas perburuan fosil sekaligus memberantas praktik
jual-beli benda cagar budaya itu sebetulnya tak terlalu sulit. Tidak
ada sistem organisasi yang kuat, apalagi melibatkan semacam mafia.
Boleh dibilang semua bersifat spontanitas, hanya berdasarkan
kebiasaan dan tanpa terencana secara matang.

Artinya, selain aspek penegakan hukum terhadap para "dalang"
(baca: tengkulak) perdagangan fosil, tak kalang penting adalah
bagaimana memberdayakan masyarakat di sana. "Dengan kata lain,
paradigma pengelolaan Situs Sangiran harus diubah. Bila selama ini
konsep pengelolaan lebih berkiblat pada kepentingan negara semata,
ke depan mesti mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di sana.

Rasa memiliki akan pentingnya warisan budaya bangsa itu tak bisa
ditanamkan begitu saja kepada penduduk yang miskin dan lapar. Selama
keberadaan suatu warisan budaya tidak memberikan semacam
keuntungan, jangan berharap banyak pada mereka. Karena itu, dalam
pengelolaa Sangiran ke depan, jangan lupakan mereka....(KUM)

Kemelayuan

2008-04-04T19:11:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 4 April 2008

INDONESIA-MALAYSIA
KETIKA SELAT MALAKA JADI TEMPAT "BUDAK" MELAYU BERMAIN

Oleh Kenedi Nurhan

KALAU saja Sultan Husin dan Tumenggung Abdul Rahman tidak
termakan bujuk rayu John Crawfurd untuk melepaskan kekuasaan
mereka atas Singapura, boleh jadi sejarah Nusantara hari ini berjalan di
atas garis yang berbeda. Hanya karena tergiur imbalan masing-masing
33.200 ringgitdan 26.000 ringgit, keduanya rela "menjual" negeri pulau
itu kepada Inggris.

Namun, sejarah tak mengenal jalan pulang. Ibarat sebuah
perjalanan, sejarah hanya memberi kita tiket sekali jalan. Dan, pada 2
Agustus 1824, John Crawfurd dalam kapasitasnya sebagai Residen
Singapura ketika itu berhasil mendapatkan tanda tangan Sultan Husin
dan Tumenggung Abdul Rahman.

Setelah melepas Singapura dan pulau-pulau sekitarnya kepada
Inggris, duet penguasa dari Kerajaan Johor itu masih mendapat elaun
(semacam "santunan") bulanan. Masing-masing 1.300 ringgit bagi
Sultan Husin dan 700 ringgit untuk Tumenggung Abdul Rahman. Jika
keduanya berhasrat meninggalkan Singapura, Syarikat Hindia Timur
Inggris akan memberikan "sagu hati" masing-masing 20.000 ringgit
kepada Sultan Husin dan 15.000 ringgit untuk Tumenggung Abdul Rahman.

Nukilan peristiwa sejarahyang terjadi hanya beberapa bulan setelah
Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London pada 17 Maret
1824 itu melengkapi perubahan geopolitik di wilayahNusantara.
Kesepakatan Inggris dan Belanda yang berbagi koloni di kawasan Selat
Melaka ikut mengubah peta peradaban dan perjalanan budaya bangsa
Melayu di wilayah ini.

Kerajaan Melayu-Johor (lama) yang semula mencakup wilayah Riau
dan Kepulauan Riau saat ini, dengan pusat pemerintahannya yang
berpindah-pindah di antara Johor-Bintan- Lingga-Penyengat,
akhirnya terbelah, baik secara geopolitik kekuasaan maupun dalam
satuan wilayah geografis pemerintahan.

Dalam perkembangan berikutnya, pemisahan wilayah kekuasaan
Melayu-Johor dan Melayu-Riau-Lingga tersebut secara perlahan
memengaruhi pula pola kekerabatan warga antarbangsa serumpun ini.
Lebih-lebih setelah kawasan Tanah Semenanjung dan Kepulauan
Nusantara menjadi bagian dari sebuah negara yang berdiri sendiri.

Pemahaman Melayu sebagai entitas kebangsaan pun berubah:
dari "kita" menjadi "kami". Bahkan sebagai entitas budaya pun
kemelayuan itu ikut bergeser. Apalagi, sebagaimana sinyalemen Ketua
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Mukhlis PaEni, pertautan
budaya yang menyangkut hati nurani itu dikalahkan oleh kepentingan
ekonomi antarnegara.

Wilayah semenanjung yang dulu adalah tempat orang-orang dari Bukit
Siguntang (baca: Palembang), Minang, Bugis, Jawa, dan Aceh (sekadar
menyebut beberapa nama suku bangsa) beranak-pinak sejak akhir -
abad ke-14, kini hanya tercatat dalam buku-buku klasik macam kitab
Sejarah Melayu (1563) dalam berbagai versinya dan Tuhfat al-Nafis
(1865). Rasa kebangsaan, nasionalisme, pada warga di masing-masing
negara ikut menyurukkan semangat keserumpunan yang memang sudah berangsur meredup.

Dilihat dari perspektif sejarah, tak berlebihan apabila sejarawan-
budayawan Taufik Abdullah sampai berucap: "Terkutuklah Inggris dan
Belanda karena mengadakan perjanjian 1824, yang telah membagi-bagi
sebuah wilayah kesejarahan."

Menggagas keserumpunan

"Bagi kami, Selat Melaka, Laut Jawa, dan Selat Sunda adalah ruang
bermain. Di sana, 'budak-budak' Melayu tidak merasa sebagai orang
asing, tapi seperti di negerinya sendiri," kata Datuk Zainal Abidin
Borhan, profesor madya dari Akademi Pengkajian Melayu, Universitas
Malaya.

Dalam konteks semacam itu pula, di depan peserta dialog budaya
Indonesia-Malaysia di Jakarta, beberapa waktu lalu, Datuk Zainal
Abidin Borhan sempat mengungkapkan kegusarannya tatkala ada yang
menuding mereka sebagai "pencuri" naskah-naskah Melayu klasik yang
ada di wilayah Nusantara. Diajuga mengaku heran mengapa niat
baiknya menghimpun naskah-naskah karya Tenas Effendy, tokoh
Melayu-Riau, dituding sebagai sebuah kelancangan.

Akan tetapi, masalahnya memang tidaklah sesederhana wacana untuk
menggagas terbentuknya "negara-bangsa" serumpun, dengan Melayu
sebagai basisnya. Di tengah situasi yang berubah, perspektif sejarah tak
selalu berjalan seiring dengan kenyataan yang terpapar hari ini.
Ketika mereka yang ada di semenanjung melihat naskah- naskah
Melayu klasik sebagai warisan bersama, misalnya, sebagian (untuk
tidak menyebut mayoritas) mereka yang tinggal di Kepulauan
Nusantara boleh jadi berpandangan sebaliknya.

Apalagi, sebagaimana diakui oleh tokoh Melayu seperti Tan Sri
Dato' Ismail Hussein, semangat nasionalisme yang kental di masing-
masing negara menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun
semangat keserumpunan. "Negara-negara jiran dilihat sebagai saingan,"
katanya.

Jika sudah demikian, gagasan untuk kembali ke "akar umbi" sebagai
bangsa serumpun menjadi kian pelik. Meski Melayu sebagai basis
keserumpunan dalam pemahaman orang-orang dari Tanah
Semenanjung juga termasuk Jawa dan lain sebagainya, ikatan emosi di
rantau Nusantara ini sendiri belum menemukan bentuknya. Persoalan
"kita" dan "kami" masih menganga. Situasi internal semacam ini--atau
internal discrepancies, meminjam istilah Taufik Abdullah-tak selamanya
bisa dipahami oleh tetangga di Tanah Semenanjung.

Masalahnya memang berpulang pada niat baik semua pihak. Ucapan
Datuk Zainal Kling dari Universitas Malaya berikut ini patut direnungkan.
Katanya, "Gagasan itu memiliki obligasi moral dan sosial untuk saling
membantu, meringankan beban, dan saling bekerja sama."

Kemelayuan

2008-04-04T18:23:00.005+07:00

KOMPAS
Jumat, 4 April 2008

BANGSA SERUMPUN
INDONESIA-MALAYSIA
DI SIMPANG JALAN

Oleh Kenedi Nurhan

SEJUMLAH cerdik-cendekia dari Tanah Semenanjung (baca: Malaysia)
mengaku heran mengapa orang-orang Indonesia begitu marah dan naik
pitam disebut "Indon". Bagi mereka, "Indon" sekadar akronim. Tanpa
pretensi, sebagaimana ungkapan Bangla untuk orang-orang Banglades,
Viet untuk orang Vietnam, atau Thai bagi orang-orang dari Thailand.

Sungguh, tak ada niat untuk merendahkan," kata Profesor Madya
Datuk Zainal Abidin Borhan dari Akademi Pengkajian Melayu,
Universitas Malaya.

Hanya saja, dalam dialog budaya Indonesia-Malaysia di Jakarta,
beberapa waktu lalu, penjelasan yang didedahkan oleh para cerdik-
cendekia dari Tanah Semenanjung tersebut lebih bersifat pembelaan
diri. Hanya semacam apologi. Alhasil, yang muncul ke permukaan justru
terkesan sebagai langkah (baca: strategi) menghindar dari persoalan,
tanpa upaya untuk memahami hakikat terdalam dari "kemarahan"
orang-orang Indonesia atas penyebutan "Indon" itu sendiri.

Untung ada Taufik Abdullah. Sejarawan-budayawan yang juga mantan
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mencoba
meletakkan duduk masalahnya dari perspektif kesejarahan. Di depan
forum itu ia bukan saja ber-"kisah" tentang pengalaman kolektif kedua
bangsa serumpun ini, tetapi juga memberi perspektif kepada para
sejawatnya dari Malaysia tentang makna kesejatian di balik penabalan
nama "Indonesia" bagi negara bekas jajahan Belanda ini. Indonesia
sebagai label bangsa adalah sebuah keniscayaan.

Bahwa, kata Taufik Abdullah, rekonstruksi kritis dari sejarah
pertumbuhan bangsa Indonesia-yang semula tak lebih dari kesatuan-
kesatuan etnis yang hanya diikat oleh kepentingan dagang dan politik,
kesamaan pokok-pokok aspek kultural, serta pengalaman sejarah, dan
akhirnya menjadi sebuah bangsa-merupakan pengetahuan yang selalu
dipupuk dan dipelihara. Dari sini lalu muncul kesadaran kebangsaan,
nasionalisme, yang melampaui batas-batas etnis dan daerah.

Dalam struktur pengetahuan ini pula ditunjukkan bagaimanasebuah
nama yang melingkupi semua anak bangsa akhirnya harus ditemukan.
nama Indonesia yang diambil dari konsep antropologi yang diperkenal-
kan ilmuwan Inggris, Earl dan Logan--tetapi dipopulerkan oleh Afdolf
Bastian, seorang ilmuwan Jerman--pun mulai digunakan oleh Bung
Hatta dan kawan-kawan pada 1924. Hebatnya, nama yang memicu
semangat kebangsaan ini dicuatkan tidak di "kampung halaman"
mereka yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, tetapi justru di
negeri penjajah penjajahnya: Amsterdam!

"Bagi kami, Indonesia adalah suatu pernyataan dari tujuan politik
karena nama ini adalah simbol tanah air di masa depan," kata Bung
Hatta. Sebelumnya, Bung Hata bersama segelintir pemuda yang sedang
belajar di Negeri Belanda mengganti nama organisasi mahasiswa yang
mereka dirikan dari Indische Vereeniging menjadi Indonesische
Vereeniging (Perhimpunan Indonesia).

Nama "Indonesia" kemudian dikukuhkan sebagai nama bangsa dan
tanah air lewat Kongres Pemuda Indonesia II pada 28 Oktober 1928.
Sejak itu pula, bukan saja gerakan nasionalisme semakin memiliki
bentuk yang jelas, pengakuan nama "Indonesia" sebagai pengganti
Hindia Belanda dan inlanders pun mulai diperjuangkan.

Sejarah Indonesia pun mencatat itu semua dengan tinta emas. Dalam
perjuangan itu ratusan nasionalis yang sempat dipenjara, dibuang ke
berbagai daerah terpencil, serta tak terhitung jumlah pejuang yang
tewas dalam perang kemerdekaan.

"Karena itu, mestikah diherankan kalau orang Indonesia- setidaknya
yang agak terpelajar-dengan mudah akan tersinggung terhadap
ucapan 'Indon'; meskipun mungkin maksudnya tidak merendahkan
atau hanya kebiasaan semata. Soalnya ialah 'Indonesia' disadari benar
sebagai simbol dari cita-cita yang diperjuangkan dengan darah dan air
mata," papar Taufik.

Batu sandungan

Gugatan atas penabalan istilah "Indon" oleh Malaysia terhadap orang-
orang Indonesia, terutama mereka yang datang ke negeri jiran tersebut,
hanyalah satu dari sekian banyak kerikil yang menjadi batu sandungan
hubungan kedua negara. Persoalan seputar penanganan tenaga kerja
Indonesia alias TKI di sana, masalah perbatasan, hingga klaim atas
produk budaya yang memiliki banyak persamaan juga jadi masalah
tersendiri dalam kehidupan antarbangsa serumpun ini.

Pengakuan Malaysia sebagai "adik" atas Indonesia sebagai "abang"
tidak serta-merta memuluskan hubungan kekerabatan yang sudah
terjalin berabad-abad lampau. Berbagai upaya yang dilakukan kedua
pihak untuk meredam "silang-sengketa" itu-dalam kasus terakhir
terutama dipicu lepasnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dari
tangan Indonesia dan beralih ke Malaysia-sejauh ini baru bisa
meredakan aksi-aksi bersifat frontal.

Berbagai forum dialog antarbangsa, "pembangunan jembatan budaya"
melalui pentas kesenian oleh institusi resmi pemerintahan, hingga
pertemuan-pertemuan informal antarindividu di bidang kebudayaan memang
terus mewarnai jalinan kekerabatan antarnegara serumpun ini.

Musisi-musisi dari Indonesia masih saja laku berpentas di negeri
jiran tersebut. Begitu pun sebaliknya. Cukup banyak penyanyi Malaysia-
taruhlah seperti Siti Nurhaliza, Amy Search, atau Anita Sarawak pada
dekade lalu-yang sempat meroket namanya di Indonesia lewat sederetan
lagu-lagu mereka. Jauh ke belakang lagi, nama aktor-penyanyi P Ramlee
pun begitu akrab bagi kalangan masyarakat Melayu di Kepulauan
Nusantara pada beberapa dekade lalu.

Bahkan, Indonesia dan Malaysia (belakangan juga melibatkan Brunei
Darussalam) sudah menjalin kerja sama di bidang kebahasaan sejak 1972.
Dengan titik berat pada penyamaan ejaan bahasa Melayu/Indonesia di
kedua negara, serta "menciptakan" istilah-istilah di bidang keilmuan,
upaya untuk menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa
internasional terus dipupuk.

Lewat lembaga kerja sama yang kemudian dinamakan Majelis Bahasa
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) itu, sedikitnya 270.000
istilah keilmuan sudah disepakati. Hanya saja, upaya penyamaan ejaan
dan "penciptaan" istilah-istilah keilmuan itu praktis tak bergaung.
Kenyataannya di setiap negara aspek kebahasaan dan peristilahan
berkembang dengan arahnya sendiri.

Boleh jadi betul sinyalemen Tan Sri Dato' Ismail Hussein, tokoh
Melayu dari Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena).
Katanya, walaupun kedua bangsa ini telah 50 atau 60 tahun merdeka,
tetapi masing-masing masih hidup dalam semangat nasionalisme yang
kental.

"Demi dan atas nama nasionalisme kita membina wilayah sendiri
dengan identitas sendiri. Negara-negara jiran lalu dilihat sebagai
saingan, dan saingan itu menjadi sangat rumit apabila kita adalah
sekeluarga, yang mewarisi banyak persamaan, terutama dari masa
lampau," ujar Tan Sri.

Padahal, kedua negara memiliki sejarah panjang sebagai bangsa
serumpun. Adalah Raja Parameswara, atau kerap disebut sebagai Iskandar
Syah (dalam kitab Sejarah Melayu disebut-sebut juga nama Sang Nila
Utama), yang merupakan cikal bakal raja-raja Melayu. Parameswara
adalah raja dari masa-masa akhir Sriwijaya yang hijrah dari Bukit
Siguntang (baca: Palembang) dan membangun imperium di Melaka-setelah
sebelumnya singgah selama beberapa tahun di Tumasik (Singapura)-pada
akhir abad ke-14.

Dalam perkembangan lain, orang-orang Minangkabau menjelajah hingga
menjadi raja di Negeri Sembilan, kelompok Bugis bertakhta di Johor,
sementara orang Aceh banyak bermukim di Kedah dan Perak. Anak-cucu
para perantau dari Kepulauan Nusantara ini lalu menetap dan menjadikan
kawasan Tanah Semenanjung sebagai "negeri baru" mereka, dan menjadi
negara sendiri setelah setiap wilayah lepas dari cengkeraman pejajah:
Inggris dan Belanda.

Hubungan sebagai bangsa serumpun itu terus dipupuk.
Politik "konfrontasi" pada era Presiden Sukarno pada 1960-an tak
membuat kekerabatan itu hancur. Karya-karya sastra Indonesia masih
jadi bacaan wajib di sekolah-sekolah di Tanah Semenanjung, juga di
Sabah dan Sarawak. Guru-guru dari Indonesia pun didatangkan ke
Malaysia.

Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan Datuk Zainal Kling, guru
besar dari Universitas Malaya, Malaysia, perkembangan politik dan
hubungan kritikal antarnegara kemudian mematikan kemesraan itu.
Keserumpunan berangsur-angsur berubah menjadi sekadar ungkapan. Masing-
masing berjalan dengan ide dan semangat yang, kalau tak boleh dibilang
berseberangan, tak saling mendukung.

Padahal, meminjam pernyataan Tan Sri Dato' Ismail Hussein, "Kalau
saja Indonesia dan Malaysia 'digabungkan' tentulah merupakan dataran
tamadun Melayu yang utama di Asia Tenggara. Malah bukan tidak mungkin
di dunia!"

Kemelayuan

2008-04-04T17:35:00.005+07:00

KOMPAS
Kamis, 10 Maret 2008

Indonesia-Malaysia
DI ANTARA NASIONALISME
DAN KESERUMPUNAN

Oleh Kenedi Nurhan

Pengantar Redaksi: Guna memulihkan hubungan Indonesia-Malaysia yang sempat terganggu,
Rabu, 5 Maret 2008, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja
sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia menggelar Dialog Budaya
Indonesia-Malaysia. Berikut catatan kecil dari pertemuan tersebut.

SUNGGUH tak terelakkan. Ketika bangsa serumpun itu dipecah belah
oleh batas-batas administrasi kekuasaan yang memiliki ideologi
berbeda, kesalahpahaman pun sesekali (atau kerap kali?) muncul ke
permukaan. Sebab, secara geopolitik, sejarah telah 'membuatkan' garis
sempadan itu. Wajarkah? Boleh jadi demikian.

Begitulah gambaran umum yang ikut mewarnai hubungan Indonesia dan
Malaysia hari ini. Inggris dan Belanda telah mencencang kesatuan
sosial-budaya yang sudah terjalin di kawasan ini sejak berabad-abad
lalu. Perjanjian sepihak antara Inggris dan Belanda pada 1824 tersebut
bukan saja mengubah peta wilayah kekuasaan di rantau ini, tetapi juga
menggerus persepsi dasar tentang makna kemelayuan sebagai entitas
sosial-budaya.

Wilayah semenanjung yang dulu tempat orang-orang dari Bukit
Siguntang (baca: Palembang), Minang, dan Bugis beranak-pinak;
membangun 'imperium' mereka terutama di Melaka, Negeri Sembilan,
dan Johor, kini hanya tertinggal dalam catatan sejarah. Begitu pula
wilayah Nusantara. Selat Melaka, Laut Jawa, dan Selat Sunda yang dulu
menjadi semacam 'ruang bermain' bagi orang-orang dari Tanah
Semenanjung, sekarang bila mereka masih ingin meneruskan
'permainan'-nya harus melewati dan melengkapi serangkaian dokumen-
dokumen keimigrasian. Begitupun sebaliknya.

Lintasan sejarah

Masih segar dalam ingatan sejarah, proses pembentukan "bangsa
Melayu" dalam pengertian modern di Tanah Semenanjung tidak terlepas
dari keterlibatan dua suku-bangsa dari Sulawesi dan Sumatera: Bugis
dan Minang! Jauh sebelumnya, sekelompok orang dari Bukit Siguntang
(Palembang sekarang ini) yang dipimpin Raja Parameswara pergi ku
Tumasik (baca: Singapura) sebelum akhirnya menetap dan mendirikan
imperium di Melaka.

Akan halnya para perantau Minangkabau, sebagaimana dicatat oleh
sejarawan Taufik Abdullah, menjelajah dan kemudian bermukim di
wilayah yang kini disebut Negeri Sembilan. Setelah jumlah mereka kian
banyak, dan mulai merasa perlunya kesatuan 'politik', maka pengakuan
akan kedaulatan Sultan Johor pun diberikan sebagaipenguasa dan
pelindung mereka di tanah rantau.

Namun, masalahnya tidaklah segampang membalik telapak tangan.
Ketika Daeng Kamboja, bangsawan-petualang Bugis, menjadi Yang
Dipertuan Muda Johor dan mengklaim sebagai penguasa Negeri
Sembilan, orang-orang Minang perantauan itu menolak mengakuinya
dan meminta bantuan pada Sultan Johor. Hanya saja, raja muda Johor
ini tak cukup punya nyali 'berseberangan' dengan Daeng Kamboja.
Kepada orang-orang Minang ia hanya menganjurkan agar mereka
mendatangkan saja pemimpin dari negeri asal: Minangkabau!

Lewat kisah panjang dan berliku, utusan yang dikirim ke Pagaruyung
akhirnya bisa mendatangkan Raja Melawar sebagai pemimpin mereka.
Setelah disahkan oleh Sultan Johor sebagai Yamtuan Besar Negeri
Sembilan, Raja Melawar harus berhadapan dengan Daeng Kamboja.
Setelah konflik bisa dimenanginya, tahun 1773, Negeri Sembilan
akhirnya berdiri sebagai sebuah kesatuan politik.

Menurut catatan Taufik Abdullah, sampai mangkatnya Yamtuan Besar
yang ketiga setelah Raja Melawar, Negeri Sembilan masih mendatang-
kan pemimpin tertingginya dari negeri leluhur mereka; Pagaruyung.
Tetapi ketika Yamtuan Besar ketiga ini mangkat, sementara di
Minangkabau sedang dilanda gejolak gerakan Padri yang dahsyat, Negeri
Sembilan pun akhirnya memilih Yamtuan Besar di antara 'orang-orang
besar' di tanag perantauan tersebut. Namun, ungkapan 'Bertuan ke
Johor, bertali ke Siak, beraja ke Minangkabau' tetap dikenang juga,
meskipun kemudian Negeri Sembilan telah terlepas dari dominasi Johor.

Akan halnya Johor adalah kelanjutan dari dinasti Melaka, yang
cikal bakal kejayaannya sebelum jatuh ke tangan Portugis (1511)
dibangun oleh Parameswara, pelarian politik dari Palembang. Di tengah
konflik internal di istana Kesultanan Johor, muncul lima bersaudara
Bugis, dengan Daeng Perani sebagai pemimpinnya.

Para bangsawan-petualang Bugis inilah yang diminta bantuan
meredakan konflik, kemudian mendapat konsesi sebagai Yamtuan Muda
alias Raja Muda. Meski berstatus sebagai raja muda, dalam realitas
pemerintahan justru ia lebih berkuasa daripada sultan. Meski gagal
menguasai Negeri Sembilan lantaran kalah bersaing dengan para
perantau Minangkabau, namun orang-orang Bugis berhasil menguasai Selangor.

Dalam perkembangan sejarah, ketika proses akulturasi budaya dan
etnik menjadi sebuah keniscayaan sebagai satu bangsa, masing-masing
lalu saling melebur menjadi apa yang kemudian lebih dikenal
sebagai 'bangsa' Melayu atau Malay. Istilah Melayu itu sendiri
sesungguhnya tidak muncul dari dalam, tetapi ditabalkan atau
(meminjam pernyataan budayawan Tan Sri Dato' Ismail Hussein
dari Malaysia) sebagai ungkapan untuk merangkum suku-bangsa yang berkulit sawo matang.

Dalam kebersamaan

Kisah sejarah yang dialami bersama oleh kesatuan masyarakat-etnis
di Nusantara, tetapi kini telah menjadi dua bangsa dan negara yang
berbeda, tersebut hanya nukilan kecil untuk memperlihatkan aspek
keserumpunan antarkedua bangsa. Tak usah terlalu jauh menelisiknya;
entah melalui penelitian arkeologi, kajian filologi, atau telaah
antropologis dan sumber- sumber tradisi misalnya. Karena, seperti
keyakinan Taufik Abdullah, tidaklah sukar untuk menemukan jalinan
pengalaman kesejarahan yang sama-sama dialami di kepulauan dan
semenanjung di Nusantara ini.

"Kalau 'nasib' yang menimpa kisah sejarah Negeri Sembilan dan
Johor-Riau dalam pengetahuan dan ingatan sejarah nasional Indonesia
dibicarakan lagi, maka hanya satu komentar yang bisa diberikan:
Terkutuklah Inggris dan Belanda karena mengadakan perjanjian 1824
yang telah membagi-bagi sebuah wilayah kesejarahan," kata sejarawan
Taufik Abdullah.

Akan tetapi, suka atau tidak, itulah buah dari pencencangan
kesatuan sosial-budaya pada masa kolonial atas kawasan negeri
serumpun ini. Dan, sejarah tak mengenal jalan pulang. Ibarat sebuah
petualangan panjang, sejarah hanya memberi kita tiket sekali jalan.

Dalam perkembangannya, setelah masing-masing menjadi sebuah negara
negara berdaulat bernama Indonesia dan Malaysia, masing-masing lalu
memupuk semangat nasionalisme yang berbeda satu sama lain. Apalagi
sejarah dan sikap kesejarahan terbentuknya nasionalisme sebagai
'negara-bangsa' pada masing-masing negara memiliki alurnya sendiri.

Sebagaimana diungkapkan Tan Sri Dato' Ismail Hussein, "Walaupun
kita telah 50 atau 60 tahun merdeka, tetapi kita semua masih hidup
dalam semangat nasionalisme yang kental. Nasionalisme meminta kita
bina wilayah sendiri, dengan identitas sendiri, dan melihat negara-
negara jiran sebagai saingan. Dan, saingan itu menjadi sangat rumit
apabila kita sekeluarga mewarisi banyak persamaan, terutama dari
masa lampau."

Persaingan memang tak terelakkan! Bukan saja secara sosial-politik
dan sosial-ekonomi, sisi budaya yang sejatinya tak mengenal istilah
kalah-menang juga ikut terseret dalam persaingan itu. Bisa dipahami
bila dalam 'persaingan'-atau apa pun istilahnya-tersebut kadang
muncul gesekan di sana-sini.

Kasus penistaan dan pengusiran tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
ada di Malaysia, pemukulan wasit karate Indonesia oleh polisi Diraja
Malaysia, hingga tudingan 'pencurian' budaya kreatif Indonesia oleh
Malaysia (ingat lagu Rasa Sayange dan reog ponorogo yang diklaim
sebagai tari barongan?) hanyalah sisi lain dari proses
panjang 'persaingan' itu.

Tetapi, sudahlah, biarkan semua itu jadi sejarah. Membangun
kembali semangat kebersamaan sebagai bangsa serumpun sudah
selayaknya digaungkan. Dijadikan titik berangkat dalam proses 'rujuk
budaya'. Hanya saja, hubungan itu haruslah dibangun berlandaskan
pemahaman dan pengetahuan yang utuh antara satu sama lain.

Pembelaan bahwa ucapan "Indon" oleh pihak Malaysia dikatakan hanya
sebagai sebuah akronim dan dikemukakan tanpa prasangka, seperti
halnya mereka menyebut Viet untuk orang Vietnam, tentu saja sulit
sulit diterima dalam sistem komunikasi antarbudaya. Mau memahami
perasaan orang lain adalah kuncinya...

Pendidikan

2008-03-04T19:03:00.015+07:00

KOMPAS
Selasa, 3 Mei 2005

Catatan Pendidikan
KOMITMEN PEMERINTAH DIRAGUKAN

Oleh Kenedi Nurhan

[Pengantar Redaksi: Berkaitan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2005, "Kompas" mengadakan diskusi paneldengan topik "Menagih Tanggung Jawab Negara dalam (Pembiayaan) Pendidikan". Diskusi berlangsung di Kantor Redaksi Harian Kompas, 25 April 2005, dengan menghadirkan panelis HAR Tilaar guru besar emiritus Universitas Negeri Jakarta), Aborrakhman Gintings (dosen Pascasarjana Universitas HAMKA, Jakarta), Faisal Madani (Balitbang Depdiknas), Toenggoel Siagian (Direktur PSKD), dan Ade Irawan (Indonesian Corruption Wacth). Diskusi dipandu oleh Jimmy Paat, ahli sosiologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Tulisan berikut adalah sebagian dari hasil diskusi tersebut.]

PESIMISME selalu saja mendominasi ruang-ruang diskusi seputar
dunia pendidikan di Tanah Air. Bahkan, tak jarang pesimisme itu
memunculkan sikap skeptis berlebihan manakala persoalan-persoalan
yang dibahas dikaitkan dengan peran negara (baca: pemerintah!).
Suara-suara sumbang pun muncul, mulai dari yang berbentuk
ungkapan-ungkapan verbal hingga bernada sinis dan sarkastis.

Pesimisme itu pulalah yang mencuat dalam diskusi panel Kompas kali
ini. Diskusi yang juga dihadiri sejumlah aktivis dan praktisi pendidikan
itu sampai pada kesimpulan: masyarakat harus diprovokasi,
termasuk--jika memang itu diperlukan-- mengambil alih peran negara
yang sudah terbukti mandul!

Bahwa, selama dunia pendidikan hanya dijadikan jargon, isu, dan
alat politik oleh pemerintah yang berkuasa; selama kalkulator
pendidikan dipegang oleh orang-orang yang tidak cukup peduli pada
keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang bangsa; selama
pendidikan bermutu dipandang oleh negara sebagai sesuatu yang mahal
karena dilihat dari manfaatnya yang instan; dan selama politik
berkebangsaan di negeri ini menempatkan pendidikan hanya ekor dari
pertumbuhan ekonomi dan tidak melihat pendidikan itu sendiri sebagai
investasi sosial sekaligus investasi ekonomi; maka selama itu pula
bangsa ini hanya menjadi bangsa kuli!

Oleh karena itu, upaya memprovokasi masyarakat untuk terus

menggedor dan menggugat negara agar terjadi perubahan pada level

kebijakan di satu sisi tetap penting dilakukan, tetapi pada saat

bersamaan perlu juga melakukan semacam gerakan pemberdayaan dari bawah.

Salah seorang panelis malah melihat bahwa keterpurukan dunia
pendidikan di Tanah Air--lantaran sikap elite pemerintahan yang enggan
memajukan pendidikan dalam artian yang sesungguhnya--bukan
sekadar karena tidak ada komitmen seperti yang selama ini disinyalir
oleh banyak kalangan. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh,
ketidakmampuan itu sesungguhnya lebih disebabkan memang jauh di
lubuk hati mereka tidak ada niat untuk memajukan rakyat yang di bawah.

"Selama ini kita salah mengambil asumsi bahwa di Indonesia
pendidikan itu penting. Pendidikan tidak pernah penting di Indonesia.
Tidak ada indikator apa pun yang bisa menjadi rujukan untuk
mengatakan bahwa pendidikan diperlakukan penting di Indonesia.
Sebagai kebutuhan ya, tetapi sebagai hasil perlakuan tidak!" begitu
pandangan salah satu panelis.

Mau bukti? Lihatlah angka-angka GDP. Lihat pula anggaran negara
yang terpapar lewat APBN dan APBD. Di manakah posisi pengeluaran
untuk memajukan dunia pendidikan kita di luar anggaran-anggaran yang
bersifat rutin? Lalu, ketika kita masuk dalam anggaran pengeluaran
keluarga, angka yang diperoleh jauh lebih mencengangkan lagi. Hasil
studi sejumlah ahli menunjukkan, sedikit sekali di antara keluarga
kelas menengah Indonesia yang mengalokasikan pengeluaran mereka
untuk pendidikan setara dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain.

***

TERKAIT dengan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan
bagi masyarakat, salah seorang panelis melihatnya hingga sejauh ini
masih sebagai suatu keniscayaan. Amanat konstitusi sebagaimana
termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen serta UU Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan negara
mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBN dan APBD di
masing-masing daerah masih belum dipenuhi.

Tidak ada uang? Ini alasan klasik yang selalu dijadikan tameng
oleh setiap pemerintahan yang berkuasa hanya agar bisa berkelit dari
tanggung jawab. Padahal, dana itu sesungguhnya ada. Yang tidak ada
justru kemauan politik pemerintah.

Agar bisa melaksanakan pendidikan dasar gratis saja, misalnya,
menurut hitungan salah seorang panelis, hanya dibutuhkan dana Rp 13,2
triliun. Kebutuhan ini terdiri atas biaya pengganti SPP bagi 24 juta
siswa SD sebesar Rp 360 miliar per bulan atau Rp 4,02 triliun per
tahun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta guru masing-masing
sebesar Rp 500.000 per bulan diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau
Rp 13,2 triliun per tahun. Artinya, kalau kita memang ingin
melaksanakan pendidikan dasar gratis, lalu gaji guru ditingkatkan
agar bisa memacu kualitas mengajar mereka, total dana yang
dibutuhkan Rp 17,4 triliun. Angka ini hanya separuh dari total APBN
bidang pendidikan, yang-ironisnya-bocor di mana-mana.

Kebutuhan ini pun masih lebih kecil bila dibandingkan dengan dana
APBN tahun 2004 yang dikorupsi sebesar Rp 23 triliun. Bahkan, jauh
lebih kecil lagi apabila dibandingkan dengan pengucuran dana BLBI
senilai Rp 144 triliun, yang belakangan justru menguap dan sangat
boleh jadi akan hilang tak tentu rimbanya.

"Bandingkan pula dengan penyediaan infrastruktur pengembangan
ekonomi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun selama lima tahun.
Sementara untuk pendidikan, negara kok tampaknya pelit amat," ujar
seorang panelis memaparkan, seraya mengingatkan pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pembangunan bidang pendidikan
menjadi salah satu di antara tiga pembahasan yang dijanjikannya
dalam kampanye pemilihan presiden tempo hari.

Menyikapi itu semua, semakin jelas bahwa persoalan sesungguhnya
terletak pada kemauan politik pemerintah: apakah memang mau
mencerdaskan bangsa ini? Apakah para elite pemegang kekuasaan itu
benar-benar memang menginginkan semua anak Indonesia maju?

"Saya rasa(-kan) tidak," kata salah seorang panelis.

Oleh karena itu, dengan penjelasan ini, tudingan bahwa pendidikan
di negeri ini tidak dianggap penting semakin bisa dirasionalisasikan.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tidak adanya kemauan politik
pemerintah untuk memperlakukan pendidikan sebagai satu hal yang
pokok bagi hari depan bangsa bukanlah suatu kesalahan atau kekeliruan
konsep, tetapi memang sebagai sebuah pandangan dan atau sikap
politik. Artinya, di balik jargon yang selalu mendengung-dengungkan
bahwa pendidikan itu penting, sesungguhnya memang tidak ada niat dari
pemegang kekuasaan untuk membuat semua anak bangsa di negeri ini maju.

Mengapa? Salah seorang panelis lain menukas dengan nada bicara
sarkastis, "Ya, karena yang membuat kebijakan itu adalah orang-orang
yang mampu dan sudah memiliki posisi."

Begitu memprihatinkan pendidikan di Indonesia. Begitu tidak
berpihaknya negara pada orang-orang miskin dalam mengakses
pendidikan yang berkualitas. Formula yang begitu jelas dalam kontrak
sosial antara negara dan rakyat-sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 berikut batang tubuhnya pada Pasal 27 Ayat (2),
Pasal 31, Pasal 34; serta UU Sistem Pendidikan Nasional-tetapi dalam
praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih begitu jauh dari
apa yang dipikirkan dan makin lebih jauh lagi dari apa yang digagaskan.

Bahkan, kini ada kecenderungan dunia pendidikan kita ramai-ramai
terjebak ke arah komersialisasi. Pendidikan kini sudah menjadi sebuah
komoditas yang di-"perjualbeli"- kan. Pada tingkat tertentu
pendidikan sebagai jasa tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari
investasi yang memberi manfaat sosial bagi kepentingan kehidupan
berbangsa yang lebih luas, tetapi lebih dimaksudkan sebagai institusi
yang bisa mendatangkan keuntungan secara finansial.

Alhasil, di negeri ini terjadi semacam pengelompokan kelas dalam
dunia pendidikan. Golongan yang kuat membuat lembaga pendidikan
bermutu, baik berdasarkan kekuatan ekonomi dengan dana sendiri
(baca: sekolah swasta unggulan) maupun berdasarkan kekuatan politik
dengan dana publik (baca: sekolah negeri unggulan). Sementara di
garis lain, golongan yang kurang sanggup memperjuangkan
kepentingannya yang tidak mempunyai kekuasaan atau juru bicara,
terpaksa harus menerima pendidikan yang kurang bermutu.

Secara umum, penggolongan yang membentuk semacam stratifikasi
sosial itu terdiri atas sekolah tingkat elite atau yang kini dikenal
sebagai sekolah swasta top; lalu tingkat menengah terdiri atas
sekolah negeri top dan swasta tertentu; tingkat menengah-bawah
kebanyakan diisi oleh sekolah-sekolah negeri; serta tingkat bawah
alias sekolah gurem yang mayoritas adalah sekolah-sekolah swasta
pada umumnya.

Ironisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menyekolahkan anak-
anak mereka justru di sekolah yang berada di level paling bawah
tersebut. Dan memang, bagi rakyat kebanyakan, mereka tidak memiliki
pilihan alternatif kecuali masuk ke sekolah-sekolah gurem yang
identik dengan sekolah-sekolah tak bermutu.

Dunia pendidikan di Indonesia memang telah menggurita, seperti
halnya munculnya jalan- jalan tol di sekitar Jakarta. Orang-orang
kaya bisa pilih jalan tol, tetapi bagaimana dengan si miskin yang
harus setia menatapi jalan-jalan sempit, berlubang, dan selalu
diwarnai kemacetan?

Salahkah kemunculan sekolah-sekolah elite mahal sebagai harga
yang harus dibayar untuk pendidikan berkualitas itu? Tentu saja
tidak. Begitu pun keberadaan jalan tol. Hanya saja, dengan mengambil
perumpamaan jalan tol, seorang peserta diskusi mengingatkan bahwa
meski tak ada yang salah bila orang lewat jalan tol, pemerintah tetap
wajib menyediakan jalan non-tol yang kondisinya memadai.
Kenyataannya? Jalan non-tol ini selain tidak memadai, kondisinya pun
jelek: berlubang-lubang! Dalam dunia pendidikan mereka yang
terpaksa lewat jalur non-tol ini justru yang paling banyak, yakni sekitar
60 persen dari total anak-anak bangsa ini yang bersekolah.

Lebih ironis lagi, kini ada gejala kuat bahwa kenyataan yang ada
di masyarakat itu ingin diformalkan oleh negara. Pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono lewat Menteri Pendidikan Nasional Bambang
Sudibyo telah menyusun dokumen Rencana Strategi Depdiknas Tahun
2005-2006. Dalam bab yang membahas bagaimana strategi pencapaian
tujuan, termaktub gagasan untuk menerapkan sistem subsidi silang
dalam pembiayaan pendidikan, serta akan memberlakukan pembagian
jalur pendidikan formal menjadi formal standar dan formal mandiri.

Dengan sistem pembiayaan yang menganut konsep subsidi silang,
sekolah negeri bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan laba. Adapun
konsep pembagian jalur pendidikan formal menjadi formal standar dan
formal mandiri, kecenderungannya nantinya akan membedakan antara
anak-anak yang mampu secara finansial dan akademik di satu pihak dan
mereka yang tidak memiliki kemampuan itu.

"Ini kan model pendidikan yang diskriminatif dan hanya akan
menghasilkan neokolonialisme dan neoliberalisme. Kalau mau dihitung
pakai kalkulasi untung-rugi, ya memang, membangun sekolah itu rugi.
Akan tetapi, ini kan membangun bangsa. Dalam kaitan bangun bangsa
semestinya keuntungan social benefit harus lebih diutamakan," kata
salah seorang panelis.

Lagi pula, diingatkan bahwa orang-orang pintar tidak selalu
muncul dari keluarga kaya. Artinya, tidak ada jaminan orang yang
mampu membayar lebih mahal bisa lebih pintar dari orang miskin
sejauh si miskin diberi akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, demi keadilan, negara melalui pemerintah yang
berkuasa harus memfasilitasi semua anak bangsa--tanpa membedakan
kaya-miskin--agar bisa menikmati pendidikan yang bermutu. Jika tidak,
pemerintah bisa dituduh mengabaikan amanat konstitusi dan undang-
undang turunannya (baca: UU Sistem Pendidikan Nasional).

"Penguasa yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut
selayaknya dituntut secara hukum karena bisa digolongkan tindakan
malapraktik atau dalam bahasa hukum disebut misconduct," kata sang
panelis.

***

TANDA-tanda pemerintahan saat ini kurang berpihak pada
kepentingan rakyat banyak--dalam konteks pendidikan--sebenarnya
sudah terlihat sejak awal. Ketika pemerintahan yang berkuasa sekarang
ini naik, kebijakan yang diambil bukan pertama-tama bagaimana
membenahi infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan, yang
pada gilirannya akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan,
tetapi fokus perhatian justru soal ujian nasional dengan penekanan pada
standar minimal nilai kelulusannya.

Ironisnya, kebijakan yang berdalih untuk kepentingan
standardisasi pendidikan nasional itu diselenggarakan di tengah
kenyataan bahwa kualitas pendidikan antardaerah dan interdaerah
mengalami disparitas yang amat mencolok. Dalam kondisi semacam ini,
pertanyaannya adalah mendesakkah kebijakan itu dilakukan ketimbang
pembenahan infrastruktur dan tenaga kependidikan? Apalagi bila ujian
nasional itu dilakukan dengan keyakinan bahwa ia akan dengan
sendirinya memacu perbaikan mutu pendidikan, sebagaimana diyakini
oleh Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla.

Untunglah, kekecewaan publik sedikit terobati ketika muncul
pernyataan dari pemerintah bahwa dalam tiga tahun ke depan seluruh
bangunan sekolah yang bobrok harus selesai direnovasi. Pernyataan
Jusuf Kalla itu tentu kita catat sebagai sebuah janji dan akan kita
lihat kenyataannya tiga tahun mendatang.

Pada akhirnya semua itu bergantung pada pilihan kita hari. Tak
bisa dimungkiri bahwa kita memang dihadapkan pada pilihan-pilihan
yang sulit: apakah mementingkan distribusi pendapat ataukah investasi
sosial lewat pembenahan secara menyeluruh dan besar-besaran di
bidang pendidikan?

Kalau distribusi pendapatan yang ditekankan, seperti
kecenderungan selama ini, investasi sosial jadi berkurang. Ini juga
sebetulnya masalah besar dunia, seperti tampak lewat "perseteruan"
kubu World Economic Forum dan World Social Forum.

Terlepas dari itu semua, pada akhirnya kita memang harus memilih.
Dan, tampaknya, pemerintah sekarang masih belum melihat arti
penting investasi sosial lewat pendidikan.

class="fullpost">

Pendidikan

2008-03-04T18:15:00.004+07:00

KOMPAS
Sabtu, 25 September 2004

Catatan Pendidikan
PENDIDIKAN ELITIS
DENGAN SEMANGAT EGALITER

Oleh Kenedi Nurhan

PENDIDIKAN di Indonesia selalu menampakkan fenomena menarik
sekaligus merisaukan. Di satu sisi kita dirisaukan kenyataan
kualitas sumber daya manusia Indonesia secara umum masih jauh
tertinggal, sebagaimana ditunjukkan UNDP lewat Indeks Pembangunan
Manusia (HDI) Indonesia yang ada di peringkat ke-112 di antara 175
negara. Posisi ini bahkan di bawah Vietnam. Tetapi, pada saat
bersamaan kita "dikejutkan" kemunculan segelintir anak bangsa ini
yang tampil di forum bergengsi di tingkat dunia dengan menggondol
sejumlah prestasi membanggakan.

Di berbagai olimpiade sains, selama tiga tahun terakhir, pelajar-
pelajar Indonesia selalu pulang ke Tanah Air dengan membawa medali.
Bahkan di Olimpiade Fisika Internasional di Pohang, Korea Selatan,
beberapa waktu lalu, prestasi anak-anak bangsa ini ada di atas
Amerika Serikat.

Kita dibuat terperangah oleh prestasi mengagumkan seorang pelajar
asal Jayapura, Papua. Karya tulis hasil penelitiannya mampu bersaing-
dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang-di tingkat dunia. Terakhir,
dari ajang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) tahun ini, seorang
panelis mencatat sejumlah prestasi mengagumkan. Apalagi juara pertama
untuk salah satu kategori karya ilmiah yang dilombakan juga berasal
dari satu sekolah di Jayapura.

Pertanyaan sederhana yang kerap muncul adalah apakah buah dari
keberhasilan-keberhasilan itu merupakan hasil suatu sistem pendidikan
kita, atau sesungguhnya lebih karena bakat-bakat yang sudah ada pada
masing-masing anak? Tanpa bermaksud meniadakan usaha dan kerja keras
para guru yang telah membimbing mereka, para panelis cenderung
meragukan, bibit-bibit unggul itu muncul karena adanya model
pembinaan yang terencana dan berangkat dari suatu sistem pendidikan
yang kita anut saat ini.

Pertanyaan berikutnya meluas, bahkan berubah menjadi semacam
gugatan. Apakah pendidikan di Indonesia kini secara tegas merujuk
sistem pendidikan tertentu? Bila sistem itu ada, lalu ke mana arah
yang ingin dituju bangsa Indonesia lewat pendidikan? Atau, jangan-
jangan sebetulnya kita sedang mengikuti satu garis kebijakan yang
arahnya tidak jelas!

SALAH seorang panelis melihat, dunia pendidikan kita sebenarnya
penuh berbagai anomali. Ada semacam penyimpangan, seperti terpapar
lewat contoh kasus di atas. Munculnya kencenderungan, terutama di
perkotaan, sekolah-sekolah elite--yang tanpa disadari telah menjadi
semacam media pengelompokan kelas sosial--juga merupakan bentuk lain
dari anomali dalam dunia pendidikan kita. Bahkan kini sudah dianggap
tidak relevan adanya pengkategorian sekolah pemerintah (baca: negeri)
dan partikelir (baca: swasta). Mengapa? Karena, kecenderungan
pembagiannya lebih didasarkan pada sekolah murah dan mahal!

Menyikapi kenyataan ini, seorang panelis berucap, "Dulu, sewaktu
saya di SMA tahun 1954, sekelas dengan saya ada anak perdana menteri,
anak kolonel, anak letnan kolonel, dan anak sersan. Kini tidak lagi;
yang kaya ke sini, yang tengah ke sini, yang miskin ke sana. Sekarang
ini sekolah bukan lagi pemersatu bangsa, tetapi pemersatu kelas
(sosial)." Meminjam terminologi Karl Marx, lanjutnya, "Di sekolah-
sekolah top, yang diajarkan adalah pemimpin bangsa, di tengah
dikatakan 'kalianlah yang profesional'. Lalu, di sekolah (kelas)
bawah, di sekolah yang bisa diakses oleh orang-orang miskin,
diajarkan, kalian nrimo sajalah..."

Tentu selalu ada argumentasi yang bisa dimunculkan. Tetapi apa
pun bentuk argumentasi itu, tetap saja ia menyisakan aneka pertanyaan
lanjutan yang harus dijawab dunia pendidikan kita.

Anomali-anomali yang ada itu, paling tidak menunjukkan tiga hal
yang patut dicermati. Pertama, pertumbuhan sistem telah melampaui
pertumbuhan kemampuan kita mengelolanya. Kedua, ada sesuatu yang
tidak beres dalam sistem pendidikan kita. Ketiga, ada potensi-potensi
yang terpendam dalam bangsa ini.

Semua permasalahan yang melahirkan berbagai anomali dalam dunia
pendidikan itu, suka atau tidak, sebenarnya merupakan hasil dari
proses pertumbuhan cukup panjang dari suatu sistem pendidikan kita
itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, sistem pendidikan kita amat
elitis, sangat bermutu, tetapi juga sangat eksklusif. Dasar dari
sistem itu adalah warisan sistem pendidikan yang dibangun
pemerintahan kolonial Belanda. Selama pendudukan Jepang, sistem ini
mengalami penyederhanaan secara struktural, dan sedikit pemiskinan
secara substansial.

Dalam bentuk aslinya, sistem pendidikan yang elitis ini amat
menekankan pada kemampuan bernalar secara logis-empirik, selain juga
kemampuan menghimpun pengetahuan secara sistematis. Ciri-ciri ini
masih terasa jelas menjiwai sistem pendidikan kita hingga tahun-tahun
sekitar 1955.

Namun, perkembangan sosial politik pada akhir 1950-an menuntut
dilakukannya pemekaran yang cepat atas sistem pendidikan kita. Jumlah
sekolah ditingkatkan beberapa kali lipat. Dampak dari sistem
pendidikan yang sangat cepat ini ialah menurunnya mutu pendidikan,
mengingat tenaga pengajar di semua tingkat pendidikan tidak dapat
dipersiapkan secara mendadak.

Semua itu sudah terjadi. Lagi pula, ekspansi sistem pendidikan-
dengan semua akibatnya- kala itu merupakan suatu keharusan yang tidak
dapat dihindarkan. Kita tidak dapat terus-menerus mempertahankan
sistem pendidikan yang elitis; sistem yang sangat kecil, tetapi juga
sangat bermutu-dalam iklim kemerdekaan politik. Akan tetapi, kita pun
tentu tidak dapat membiarkan kemerosotan mutu pendidikan kita
berlangsung secara terus-menerus. Kemerosotan itu harus dihentikan
demi kelangsungan eksistensi bangsa ini.

Kini kesadaran itu telah muncul. Ada cukup banyak kelompok dalam
masyarakat yang tidak rela melihat dunia pendidikan kita makin
tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Alhasil, timbul apa
yang disebut gejala national plus schools dan muncul sejumlah
perguruan tinggi swasta bermutu. Di tingkat pendidikan menengah
muncul pula gejala SMA dan SMP favorit. Kelompok masyarakat ini
berusaha melepaskan diri dari apa yang disebut salah satu panelis
sebagai keterbelengguan mediokritas.

Namun, di sisi lain kita pun menyaksikan kemunculan sekolah-
sekolah pinggiran yang didirikan oleh "petualang-petualang" tanpa
memperhatikan masalah mutu. Di tengah masyarakat kita yang masih
seperti sekarang, lembaga-lembaga pendidikan yang tak bermutu dan tak
bertanggung jawab ini mendapat tempat juga. Tentu saja ini
menunjukkan suatu gejala kultural yang tidak sehat; bahwa, dalam
masyarakat kita masih cukup banyak kelompok yang melihat pendidikan
lebih secara simbolik daripada secara fungsional.

***

DIHADAPKAN pada kenyataan ini, pertanyaannya adalah, apa yang
harus kita lakukan?

Merosotnya mutu pendidikan nasional terutama karena kita tetap
mempertahankan agenda pendidikan yang elitis (ini terlihat dari
penggunaan kurikulum sekolah yang-menurut tokoh pendidikan J Drost-
sesungguhnya hanya cocok untuk sekitar 30 persen siswa) dalam sistem
yang berubah menjadi sistem massal. Oleh karena itu, untuk mengakhiri
situasi seperti sekarang, pertama-tama adalah menghentikan penggunaan
kurikulum yang elitis. Sebagai gantinya, kembangkan kurikulum yang
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata dari mayoritas populasi
sekolah.

Pada saat bersamaan, tetap dirasa perlu memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk menumbuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat
elitis. Ini diperlukan terutama untuk mewadahi bibit-bibit unggul
yang ada. Bukankah, di negara mana pun, kelompok-kelompok elite itu
dibutuhkan baik untuk mencapai kemajuan maupun dalam persaingan
antarbangsa.

Hanya saja, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan elite ini harus
tetap berwatak egaliter, yaitu melaksanakan misi pendidikan elitis
berdasarkan meritokrasi. Artinya, keberadaan mereka jangan justru
menjadi tempat berkumpul kelas masyarakat tertentu; hanya anak-anak
orang kaya dan pejabat. Bibit unggul yang berasal dari lapisan
masyarakat tak mampu juga harus mendapat tempat. Ini yang harus
terus-menerus selalu diawasi.

Dalam pandangan tokoh pendidikan seperti Mochtar Buchori, watak
egalitarianisme ini mutlak harus dipertahankan dalam program
pendidikan. Apa pun bentuk dan sistemnya. Anak-anak tidak boleh
dibiarkan merasa superior terhadap anak-anak lain. Mereka harus
dibimbing untuk menyadari bahwa kelebihan-kelebihan tertentu yang
dimilikinya itu harus dipergunakan untuk mengabdi kepada sesama anak
bangsa. Inilah yang disebut pendidikan yang berwatak elitis secara
akademik tetapi tetap memelihara ruang persemaian bagi tumbuhnya
watak egaliter secara kultural. (nar)
class="fullpost">

Pendidikan

2008-02-29T19:01:00.004+07:00

KOMPAS
Rabu, 29 Desember 2004

Catatan Pendidikan
PENDIDIKAN PILAR DEMOKRASI

Oleh Kenedi Nurhan

DALAM novel berjudul Sang Alkemis, Paulo Coelho membuka kisah
perjalanan spiritual sang tokoh dengan memberi sedikit kejutan. Lewat
buku yang dibaca oleh sang Alkemis, pengarang asal Brasil itu
menghadirkan kisah lain tentang Narcissus, anak muda yang setiap hari
berlutut di tepi danau hanya untuk mengagumi dirinya sendiri.

Dalam legenda aslinya, anak muda yang begitu terpesona dan
tergila-gila oleh keindahan dirinya itu--pada suatu pagi--jatuh dan
mati tenggelam. Di titik tempat ia jatuh tumbuhlah sekuntum bunga,
yang kemudian dinamakan narcissus.

Akan tetapi, Paulo Coelho bukan mengakhiri ceritanya dengan cara
demikian. Ketika Narcissus mati, yang muncul justru dewi-dewi hutan
dan mendapati danau yang semula berair segar dan jernih telah berubah
menjadi danau air mata yang asin.

"Mengapa engkau menangis," tanya dewi-dewi itu.

"Aku menangisi Narcissus," jawab danau.

"Oh, tak heranlah jika kau menangisi Narcissus. Sebab, walau kami
selalu mencari dia di hutan, hanya kau saja yang dapat mengagumi
keindahannya dari dekat," kata mereka.

"Tapi... indahkah Narcissus?" tanya danau.

"Siapa yang lebih mengetahuinya daripada engkau?" dewi-dewi
bertanya heran. "Di dekatmulah dia tiap hari berlutut mengagumi
dirinya!"

Mendengar itu, danau pun terdiam. Akhirnya ia berkata, "Aku
memang menangisi Narcissus, tapi tak pernah kuperhatikan bahwa
Narcissus itu indah. Aku menangis karena--setiap ia berlutut di dekat
tepianku--aku bisa melihat di kedalaman matanya pantulan keindahan-
ku sendiri."

Tafsir atas penggelinciran kisah di atas memang bisa beragam.
Dalam mitologi Yunani kuno, Narcissus memang digambarkan sebagai
anak muda rupawan yang terlalu mengagumi dirinya sendiri. Tidak
anek bila ada yang menamsilkan keelokan Narcissus bagai keindahan
kehidupan berdemokrasi.

Akan tetapi, seperti halnya karakter Narcissus, demokrasi pun
ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia menghadirkan gambaran dari
kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang, tetapi di sisi lain
justru di balik gemerlap harapan itu ia menafikan kaum terpinggir
yang tak bisa masuk dalam pusaran kehidupan, lalu mendorong mereka
ke jurang yang dalam dan gelap. Itulah esensi dari tamsil di atas.

Namun, lepas dari itu semua, adakah yang peduli pada "danau"
tempat Narcissus bercermin sehingga keelokan dan keindahan itu
benar-benar terasa dan menjadi ada? Dalam konteks kehidupan
demokrasi, danau dalam kisah Narcissus bisa ditamsilkan sebagai
pendidikan; tempat persemaian bagi munculnya benih-benih
demokrasi! Bukankah sejatinya justru "danau"-lah pemilik sesungguh-
nya dari keindahan itu, yang terpantul di kedalaman mata Narcissus?

Jika tafsir ini bisa dipakai sebagai pijakan, maka akan
mengingatkan kembali satu pengertian lama yang kerap dilupakan:
pendidikan sesungguhnya justru menapaki bangunan demokrasi dan
soko guru demokratisasi. Artinya, manakala pendidikan diabaikan,
demokrasi akan berjalan timpang lantaran ia tidak ditopang oleh
masyarakatnya yang terdidik.

Di tengah situasi di mana masyarakat yang--meminjam ungkapan
Edgar Faure--seharusnya menjalankan peranan yang ada dalam
kemampuannya yang sadar akan identitas, cita-cita, dan kekuatannya
tidak muncul ke permukaan, maka demokrasi tak ubahnya bagai
bangunan tanpa fondasi. Demokrasi yang hidup dalam bangunan
masyarakat semacam ini bukan saja amat rapuh, tetapi yang lebih
mengerikan ia akan mudah terjerumus ke arah totaliterisme berkedok demokrasi.

Padahal, demokrasi yang ideal hanya mungkin dapat terlaksana
dengan baik dan sesuai harapan semua orang jika masyarakat
pendukungnya sudah terdidik. Kembali meminjam pandangan Edgar
Faure, masyarakat yang demikian adalah mereka yang sadar akan
peran, kemampuan, identitas, cita-cita, kekuatan, serta--ini yang juga
amat penting--memiliki pengetahuan dan tanggung jawab atas diri dan
masyarakat tempat ia berada. Tanpa itu semua, demokrasi niscaya
akan gagal memanusiakan manusia.

Karena demokrasi mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara
penuh, sementara untuk bisa terlibat membangun demokrasi butuh
bekal ilmu pengetahuan yang cukup memadai, implikasinya adalah
bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang. Pendidikan
(dalam arti sempit pengajaran di sekolah) bukan saja harus bersifat
terbuka, tetapi juga harus memungkinkan semua orang bisa menikmatinya.

Dalam kaitan ini, layak ditanyakan sekaligus menggugat
pemerintah: sudahkah cita-cita ideal ini terwujud di negeri bernama
Indonesia ini? Sudahkah pemerintah menyediakan sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai? Sudahkah pemerintah
menyediakan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, termasuk
bagi orang-orang miskin yang justru merupakan bagian terbesar anak-anak di negeri ini?

Belum diketahui apa jawaban pemerintah, tetapi dengan mudah dapat
dilihat bahwa itu semua masih jauh dari harapan. Indikatornya sangat
sederhana. Sampai hari ini masih disodori kenyataan bahwa ada sekitar
16 juta anak usia di atas 10 tahun yang tergolong buta huruf. Padahal
semua mafhum di mana posisi orang-orang buta huruf dalam kehidupan
demokrasi di tengah masyarakat maju yang ditandai dengan persaingan.
Dalam konteks ekonomi global, mereka yang tidak bisa baca-tulis
hampir pasti akan tersingkir.

Selain masih tingginya angka buta huruf, juga terus diusik oleh
pemberitaan perihal gedung-gedung sekolah di berbagai daerah--
khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD)--yang dalam kondisi
memprihatinkan. Sementara di sisi lain, anak-anak dari keluarga tidak
mampu yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena terbentur
masalah biaya ada di mana-mana.

Adakah akses pendidikan bermutu bagi orang-orang miskin? Bagi
mereka, akses pada pendidikan bermutu masih ibarat dongeng sebelum
tidur. Kalaupun ada orang-orang miskin yang bisa ikut menikmati
pendidikan bermutu, hal itu hanya terjadi dalam kasus yang sangat
khusus: si anak miskin itu benar-benar punya kemampuan akademik
luar biasa lalu mendapat beasiswa, atau status sosial si anak naik hanya
lantaran menjadi anak angkat orang berpunya!

"Sekolah gratis? Ha-ha-haà," kata Udin tertawa getir. Udin
adalah anak dari keluarga tak mampu yang terpaksa putus sekolah
lantaran ketiadaan biaya. Karena kerap menunggak uang sekolah,
bangku kelas II sebuah SMP swasta yang berada di gang sempit di Desa
Kedaung, Ciputat, Tangerang, akhirnya ia tinggalkan. Bermodalkan
sepeda motor sewaan, dia kini beralih status menjadi tukang ojek.

Memang, selama pemerintah hanya menyuarakan pentingnya pendidikan
pendidikan sebatas jargon, pendidikan gratis--khususnya bagi
masyarakat miskin--tak lebih dari sebuah ilusi. Sudah berbuih mulut
para pakar dan tokoh pendidikan berbicara soal pentingnya meningkat-
kan secara signifikan alokasi anggaran bidang pendidikan, tetapi reaksi
pemerintah selalu bersembunyi di balik kedok ketiadaan dana.

Kini, tak usah dulu menggugat amanat UUD 1945 yang memerintahkan
negara ini menyediakan anggaran untuk bidang pendidikan minimal 20
persen dari APBN dan APBD (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota).
Dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) senilai sekitar
Rp 40 triliun pun cuma sebagian kecil (meski secara persentase
mendapat alokasi terbesar dibandingkan dengan bidang lain) disalur-
kan untuk bidang pendidikan.

Itu pun akan disalurkan melalui mekanisme pemberian beasiswa,
yang jelas akan bocor di sana-sini. Belum lagi bila dihadapkan pada
persoalan teknis sehingga beasiswa tidak seluruhnya diterima oleh
pihak yang paling membutuhkan, atau tingkat kebermanfaatannya
menjadi rendah. Padahal, menurut catatan pengamat ekonomi
Muhamad Ikhsan, biaya untuk pendidikan (dasar) gratis sebenarnya
hanya membutuhkan Rp 10 triliun.

Di negara yang pemerintahannya hanya menjadikan pendidikan
sebatas jargon, gagasan untuk mengalihkan sebagian besar dana
kompensasi BBM untuk membiayai pendidikan dasar gratis dinilai
sebagai sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan. "Dananya terlalu
besar," begitu alasan pemerintah, sebagaimana diungkapkan Mendiknas
Bambang Sudibyo.

Begitulah watak pemerintahan di negara-negara berkembang seperti
Indonesia. Tidak ada keberanian untuk berkorban demi pencerdasan
anak-anak bangsa. Setiap mengalkulasi biaya untuk kepentingan
pendidikan selalu terpaku pada angka-angka, yang dinilai terlalu besar,
sementara di sisi lain pemubaziran di berbagai sektor terus terjadi.

Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, di mana tempat
bersekolah bagi orang-orang miskin? Sementara dunia masa kini,
sebagaimana dikemukakan Johhanes Muller--ahli politik pembangunan
di Hochschule fur Philosophie, Munchen, Jerman--menganggap
pendidikan sebagai sumber yang paling menentukan bagi pertumbuhan
ekonomi, keberhasilan pribadi, dan dengan demikian sebagai jalan
menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Jika orang-orang miskin itu
tetap bodoh, lalu di mana posisi mereka dalam masyarakat di negara
yang menganut faham demokrasi seperti Indonesia ini?

Patut dicatat, di negara-negara maju pengeluaran negara untuk
pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar sudah jauh melampaui
negara-negara berkembang dan miskin. Pada tahun 1992 saja, untuk
kebutuhan tersebut negara-negara industri mengeluarkan biaya hingga
3.535 dollar AS per anak. Bandingkan dengan pengeluaran biaya
pendidikan di negara-negara berkembang yang cuma 158 dollar AS per
anak, sementara di negara-negara miskin kurang dari 30 dollar AS per
anak.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan betapa timpang struktur
sosial yang ada di masyarakat kita. Kenyataan suram ini diperparah
oleh sistem pendidikan kita yang tak memberi akses yang cukup bagi
masyarakat kelas bawah untuk bersekolah.

Lembaga pendidikan yang bermutu memang tersedia, tetapi itu tidak
membuka peluang bagi semua orang. Mekanisme seleksi yang ketat
telah lebih dahulu menyingkirkan mereka. Sementara di sisi lain,
pemerintah, yang jelas-jelas mengemban tanggung jawab sosial untuk
menyelenggarakan pendidikan (dasar) yang berkualitas bagi semua
warga negara justru gagal mengambil peran tersebut.

Alhasil, pendidikan yang seharusnya bisa mengangkat status sosial
anak tidak mampu setara anak dari keluarga berkecukupan, atau anak
buruh asongan setara anak bankir, cuma ada dalam konsep-konsep
muluk yang jauh dari realitas sehari-hari. Pada kenyataannya, anak
kelas pekerja tetaplah anak pekerja dan kelak akan menjadi pekerja,
anak buruh akan menjadi buruh, dan anak penganggur sangat boleh jadi
kelak menjadi penganggur pula. Sungguh menyedihkan!

Siklus kesuraman terus berputar. Itu lantaran pendidikan di
negeri ini gagal menjadi alat "pembebas", persis seperti yang
disinyalir Paolo Freire, tokoh pendidikan dari Amerika Latin itu. Tak
bisa tidak, yang dibutuhkan sekarang adalah semacam kerangka
institusional sehingga memungkinkan orang-orang miskin bisa
mendapat akses ke lembaga-lembaga pendidikan yang juga berkualitas.
Jika tidak, fungsi sekolah hanya akan memperlebar jurang strata sosial
di masyarakat.

Kebudayaan "bisu", lagi-lagi meminjam ungkapan Freire, akan
tumbuh subur. Karena kalah dalam segala hal, apalagi berdebat tentang
kehidupan dengan bahasa-bahasa "tinggi", mereka terpaksa diam dalam
berkata-kata. Mereka bahkan tidak mampu mengungkapkan pendapat
dan kepentingan mereka lewat saluran yang benar. Penindasan pun
terjadi. Tak aneh jika sekali waktu kekerasanlah jalan yang mereka tempuh.

Lantas, bila muara dari semua itu menjadi sebuah ironi kehidupan,
di mana letak indahnya si elok-rupawan bernama demokrasi? Pada sang
Narcissus ataukah pada danau yang memberinya pantulan keindahan itu?
class="fullpost">

Pendidikan

2008-02-19T23:00:00.008+07:00

KOMPAS
Senin, 15 Mei 2005

Pendidikan di Pedalaman Papua
"BELEKUNA" INDONESIA...

Oleh Kenedi Nurhan

A uram deyok aryi, Dorik ilil kuboka sirim talebmar. Ninyi aryi
bai bisam oraming dinyi ara Dorik sirya bikmar. Ninyi aryi, obingyi ura, sekoka yubdi yiraming. (Dorik menggigil. Hal itu menakutkannya. Dia tahu apa yang terjadi apabila tertangkap. Kalau tertangkap, dipotong dan dimakan manusia...).

Buku dalam tiga bahasa itu dibiarkan tergeletak di depan Hannah Mallo (26). Bai Bisam si Ara Dorik, begitu judul yang tertera di
kulit depan buku berwarna oranye itu.

Siang itu Hannah Mallo sedang membantu "anak didik"-nya belajar
mengenal huruf lewat cerita tentang si babi hutan bernama si Dorik.
Buku yang ditulis dengan huruf Latin menggunakan bahasa Una itu
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Dorik si Babi Hutan.
Di lembaran bagian akhir ada terjemahan dalam bahasa Inggris, berikut
narasinya: Dug-Dug The Wild Pig.

Jangan membayangkan apa yang dilakukan Hannah Mallo seperti
layaknya guru TK di perkotaan. Sebagai tenaga sukarela yang
membantu program keaksaraan di Langda, sebuah perkampungan
sangat terpencil di salah satu lereng Pegunungan Jayawijaya pada
ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut, Hannah Mallo bahkan
tidak tamat SD. Bahkan, sebelum mengenal huruf, ia pun pernah duduk
sebagai warga belajar keaksaraan dasar, seperti "anak didik"-nya sekarang.

Kerja yang ia geluti sejak enam tahun lalu itu hanya bermodalkan
pelatihan terprogram dari SIL Internasional-Indonesia yang
berkedudukan di Wamena. Bersama Yayasan Pelayanan Sosial
Masyarakat Indonesia dan Gereja Jemaat Protestan Indonesia Wamena,
program pemberantasan buta huruf di pedalaman Papua yang dirintis
sejak 1989 dan baru beroperasi tahun 1994 ini adalah cerita panjang
tentang upaya menaikkan harkat kemanusiaan orang-orang pedalaman.

"Harus diakui bahwa pekerjaan ini tidak mudah, tetapi kamisenang
melakukannya. Sebelum sampai pada tahap seperti sekarang, kami
terlebih dahulu melakukan serangkaian penelitian tentang bahasa-
bahasa lokal di sini. Mempelajari bahasa-bahasa di Papua, juga
bahasa Una yang digunakan di Langda dan sekitarnya, ternyata sulit,"
sekali kata Dick Kroneman, ahli bahasa dari Belanda yang bekerja
sebagai konsultan bahasa untuk SIL Internasional-Indonesia.

Terpencil di dunia

Para penutur bahasa Una di Langda dan sekitarnya itu hidup di
antara tebing-tebing curam di Pegunungan Jayawijaya. Satu-satunya
jalur masuk hanya melalui udara. Itu pun jadwalnya tidak pasti. Jika
cuaca terang dengan sedikit kabut, pesawat kecil macam Filatus Porter
harus terbang sekitar 45 menit dari Wamena untuk mencapai Langda.

SIL Internasional-sebuah lembaga pelayanan nonprofit yang
memfasilitasi pengembangan masyarakat yang berbasis bahasa di 50
negara di seluruh dunia-mengidentifikasi wilayah hunian masyarakat
pengguna bahasa Una sebagai salah satu wilayah paling terpencil di
dunia. Bahkan, untuk mengunjungi antarkampung di Langda, Bomela, dan
Sumtamon saja begitu sulitnya.

"Hingga tahun 1973 orang di sini masih ada yang makan manusia.
Selalu ada perang antarmereka. Sekarang? Kadang-kadang orang juga
marah, tapi itu untuk sementara saja," kata Dick menambahkan.

Sejak program keaksaraan dasar dimulai tahun 1994, hasilnya sudah
menunjukkan ke arah yang menggembirakan. Jika semula hanya 15 persen
yang mengenal aksara Latin, kini sudah dua kali lipat. Ratusan anak-
anak sudah menikmati bangku sekolah. Bahkan, beberapa di antaranya
ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Meski baru sebatas program
diploma II di Universitas Cenderawasih, apa yang dialami Sibet Nabyal
(28), yang kini ikut membantu program keaksaraan di kampung
kelahirannya itu, sangat membanggakan warga setempat.

Jargon pemberdayaan yang kerap digaungkan oleh berbagai pihak,
entah dari pemerintah maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat,
menemukan bentuknya di Langda. Tanpa perlu merasa mengusung gagasan-
gagasan besar tentang pemberdayaan, mereka sudah memulai usaha kecil
yang sungguh sangat berarti. Setelah lebih dari 15 tahun berjalan,
angka melek huruf meningkat, gedung sekolah pun sudah berdiri, dan
fasilitas air bersih juga tersedia.

Sadar diri

Dick Kroneman memang tak seoptimistis Mendiknas Bambang Sudibyo
dalam hal pemberantasan buta huruf. Jika Bambang yakin mampu
menyelesaikan kerja besar ini (tentu saja berskala nasional) selama
masa jabatannya sebagai Mendiknas,untuk memelekhurufkan "hanya"
sekitar 5.400 anggota masyarakat Una di Langda dan sekitarnya, Dick
mengaku butuh waktu hingga 15 tahun. "Kami harus sadar diri. Membuat
suatu perubahan itu tidak gampang. Perlu waktu dan bertahap,"
katanya.

Dan, itu diiyakan oleh Sibet Nabyal, juga Hannah Mallo dan Doke
Kesamlu (24). Ketiganya adalah tutor keaksaraan di Langda. "Metode
pengenalan huruf, kemudian membaca dan menulis, perlu ketekunan dan
kesabaran," kata Sibet Nabyal.

Hasilnya memang tidak langsung jadi. Dalam belajar membaca,
misalnya, pertama-tama lewat pengenalan gambar. Huruf-huruf disusun
berdasarkan kata dalam bahasa Una. Yang diajarkan adalah bunyi, di
mana dalam ejaan bahasa Una hanya terdapat 18 huruf.

Cerita tentang babi hutan, seperti kutipan di awal tulisan ini,
adalah upaya mereka mendekatkan anak-anak dengan keseharian mereka.
Begitu pun ucapan belekuna, yang berarti selamat pagi, kini jadi
bagian dari ritual hidup mereka.

Seperti ketika Gerson Kayo (14) menyapa tamunya di pagi itu,
sapaan "Belekuna, Bapak" terasa mengiris ulu hati. Itu karena
diikuti dengan cerita Gerson yang ingin sekolah ke Wamena, tetapi
gagal lantaran ia tak punya cukup uang. Ia ingin melihat Indonesia
dari jendela ilmu yang lebih luas. Akan tetapi, ia hanya bisa berucap
lirih, "Belekuna Indonesia...."

class="fullpost">

Pendidikan

2008-02-19T22:39:00.007+07:00

KOMPAS
Selasa, 16 Mei 2005

Pendidikan di Pedalaman Papua (1)
MENUNGGU KEAJAIBAN DARI TIMUR

Oleh Kenedi Nurhan

AYU datang dengan berita buruk. Saat transit di Bandara Frans
Kasiepo, Biak, dengan agak tergopoh-gopoh ia berbisik, "Sesampai di
Wamena nanti kita tidak bisa langsung ke Kurima. Hujan yang terus
turun beberapa hari terakhir telah memutuskan hubungan darat ke
sana."

Padahal, sesampai di Wamena-setelah sebelumnya harus ganti
pesawat di Sentani, Jayapura-rombongan Dirjen Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Fasli Jalal dijadwalkan
langsung ke Kurima untuk melihat dari dekat kegiatan pendidikan di
sana. Namun karena jembatan yang melintasi aliran sungai di sana
tergerus air bah, dan hanyut, kendaraan tidak bisa menyeberang.

"Terlalu berisiko kalau harus memaksakan diri menyeberangi
sungai yang deras sehabis hujan. Kalaupun berhasil mencapai ke
seberang sungai, dan kendaraan di tinggal di sisi lainnya, jarak
tempuh yang harus dijalani bisa berjam-jam. Kita pasti akan kemalaman
di jalan," kata Ayu R Feizal, staf Dirjen PMPTK, yang beberapa
minggu sebelumnya telah lebih dahulu 'menyinggahi' sejumlah titik
pendaratan pesawat kecil dan melihat dari dekat perkampungan-
perkampungan penduduk pedalaman di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Alhasil, begitu tiba di Wamena-pada siang menjelang senja
berkabut itu-'haluan' pun berubah. Iring-iringan kendaraan bergerak
menyisir Lembah Baliem menuju salah satu perkampungan adat di
Distrik Keluru, yang masih merupakan bagian dari wilayah Kota Wamena.

Selain melihat gugusan perkampungan adat dengan rumah-rumah khas yang disebut honai, juga mayat berusia hampir 350 tahun yang sudah mengecil dan mengering, sekelompok anak duduk berderet di bawah pohon sembari belajar mengenal huruf. Di 'Sekolah Minggu' berlabel Sekolah Darurat Kartini yang dirintis oleh Ibu Kembar (Rossy dan Rian) tersebut, anak-anak berusia 5-14 tahun itu terlihat gembira mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh "guru" mereka.

Sore itu, Suherman-yang juga adalah Komandan Koramil Keluru-
bertindak sebagai tenaga pengajar. Suaranya lantang melafalkan
kumpulan huruf yang membentuk kata-kata sederhana, kemudian diikuti
anak-anak itu secara bersama-sama. Beberapa anak bahkan ada yang
sudah bisa membaca sendiri sejumlah kata yang tertera di papan tulis.

Hidup dalam keterisolasian

Kurima adalah distrik di Kabupaten Yahukimo yang paling dekat
dengan Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Dulu, Yahukimo adalah
bagian dari Kabupaten Jayawijaya, tetapi sejak 2002 jadi kabupaten
tersendiri.

Saat ini praktis hanya Distrik Kurima yang bisa dicapai dengan
kendaraan roda empat dari Wamena. Itu pun masih harus dilanjutkan
dengan berjalan kaki 4-5 kilometer. Distrik-distrik lain, termasuk
ibu kota Yahukimo yang berada di Dekai, hanya bisa didatangi dari
udara dengan pesawat-pesawat kecil.

Ongkos yang cukup mahal bagi masyarakat miskin di pedalaman Papua
membuat perkampungan yang tersebar di sejumlah distrik di lereng-
lereng Jayawijaya itu semakin jauh dari persentuhan dengan peradaban
luar. Untuk barang-barang bawaan, misalnya, pihak penyedia jasa
penerbangan mengenakan tarif Rp 8.500 per kilogram. Sementara ongkos
penumpang dari Wamena ke sejumlah titik pendaratan pesawat kecil di
Yahukimo berkisar antara Rp 125.000 hingga Rp 250.000 per orang.
Kalau lewat darat, harus melewati jalan setapak menembus hutan lebat
dan lereng-lereng bukit terjal Pegunungan Jayawijaya, butuh waktu
satu minggu untuk sampai di Dekai.

Kecilnya daya angkut pesawat memaksa pihak penyedia jasa
penerbangan memberlakukansistem antre. Untuk pesawat Filatus Porter,
pesawat jenis terbaru yang jumlahnya masih sangat sedikit, kapasitas
angkut hanya sembilan penumpang. Pesawat jenis Cessna memang bisa
mengangkut penumpang lebih banyak, tetapi tetap dalam jumlah amat
terbatas.

"Jangan kaget bila harga semen per zak di Dekai bisa Rp 1 juta.
Padahal, di Wamena 'hanya' (?) Rp 350.000 per zak," kata Manuarun,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Yahukimo. Tentu ini
sangat fantastis, mengingat harga semen per zak isi 40 kilogram di
Merauke cuma Rp 55.000.

Jika pusat pemerintahan kabupaten saja sudah seperti itu,
bagaimana dengan mereka yang tinggal di kampung-kampung kecil yang
berada di lereng-lereng bukit yang bertebaran di Pegunungan
Jayawijaya?

Penduduk pedalaman itu tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di
pegunungan yang luas. Hubungan antara satu kelompok dengan kelompok
lain begitu sulit, dipisahkan oleh jurang dan hutan lebat. Untuk
mencapai landasan pesawat terdekat sekalipun tidak mudah. Selain
jauh, jalan setapak yang ada sangat sukar dilewati.

Ketiadaan akses dengan dunia luar membuat jam kehidupan seperti
berhenti. Jika saja ukuran peradaban lewat pendikotomian antara masa
sejarah dan prasejarah hanya ditandai oleh tradisi tulis, atau
keberaksaraan dalam bentuk lain, maka di banyak tempat di pedalaman
Papua bisa dibilang waktu masih tertinggal jauh di belakang.

Dilema dunia pendidikan

Di tengah peradaban yang terisolasi, sehingga apa yang disebut
kemajuan seperti jalan di tempat, perubahan menjadi sesuatu yang
sulit dimengerti. Sementara pendidikan yang diharapkan sebagai pintu
masuk utama menuju dunia baru tampaknya belum jadi prioritas.

Persoalannya bukan karena tak ada kemauan belajar di kalangan
anak-anak pedalaman itu, tapi lebih karena masih kecilnya perhatian
pemerintah. Disisi lain, akibat keterisolasian dengan segala
implikasinya, semangat dan motivasi mengajar para guru di daerah
pedalaman pun kini jadi persoalan pelik.

Sejak setahun terakhir ratusan guru mangkir. Dengan 1.001 alasan
mereka umumnya lebih memilih tinggal di Wamena. Dari 69 SD yang ada
di Yahukimo, belasan SD sudah tidak menunjukkan aktivitas sama
sekali. SD-SD lain memang masih ada kegiatan, tetapi tidak semua
berjalan rutin setiap hari.

Di Soba, misalnya, saat Dirjen PMPTK berkunjung ke sana hanya
menemukan ruang-ruang kelas yang tertutup rapat. Tetapi karena anak-
anak pedalaman itu hanya bermain di sekitar kampung, dan begitu
mendengar ada suara pesawat akan singgah para penduduk segera
berkumpul di pinggir landasan, Obet Heselo dengan mudah bisa
menggiring anak-anak itu ke ruang kelas.

Obet Heselo bukanlah guru di sana. Ia adalah petugas penyuluh
pertanian lapangan (PPL) yang dikirim ke Soba pascabencana kelaparan
yang menimpaYahukimo beberapa bulan lalu. Tujuh orang guru yang nama
mereka tercatat sebagai tenaga pendidik di sini, pagi itu tak satu
pun ada di tempat.

Tak heran bila 113 siswa SD Soba akhirnya memilih "belajar"
sendiri-sendiri di alam terbuka tanpa bimbingan. Tak jarang, anak-
anak di perkampungan berpenduduk sekitar 3.000 jiwa (sudah termasuk
Dusun Oak Pisik dan Kayo) itu juga ikut orangtua mereka mencari umbi-
umbian ke hutan.

"Pak Yaconius Kabak sedang tugas kunjungan mengajar ke sekolah
paralel di Oak Pisik dan Kayo. Sebagai kepala sekolah, dua minggu
sekali dia harus menengok murid-muridnya di sekolah paralel di sana.
Sementara guru-guru lain saat ini ada di Wamena," kata Obet Heselo.

Situasi tak jauh berbeda juga terjadi di Langda. Kegiatan
pembelajaran di SD yang dikelola oleh misi gereja di wilayah paling
timur Yahukimo-berada di ketinggian di atas 2.000 meter dari
permukaan laut-ini pun jauh dari normal.

Selain di Langda sendiri, SD ini juga memiliki kelas paralel di
11 dusun kecil lainnya, dengan total murid 793 orang. Khusus di
Langda, siswa kelas I terpaksa belajar di ruang darurat berukuran tak
lebih dari 5 x 6 meter. Ruang sempit itu dijejali 52 siswa. Mereka
duduk berimpitan. Bahkan ada bangku tanpa meja. Belasan siswa lainnya
duduk sambil berjongkok atau berselimpuh di lantai tanah.

Meski ada 12 guru di sini, tak berarti pembelajaran di SD Langda
selalu berjalan normal. Saat kami berkunjung ke sana, akhir April
lalu, guru yang ada di tempat cuma dua orang. Kepala sekolahnya pun
tidak ada. Begitu pun guru-guru lain.

Situasi pembelajaran semacam ini, di mana para guru lebih kerap
meninggalkan tugasnya-seperti diakui oleh Manuarun-merupakan
fenomena umum di Kabupaten Yahukimo. Dan, dalam kondisi semacam itu
pula anak-anak pedalaman Papua menunggu keajaiban untuk sebuah
perubahan akan masa depan nasib mereka....

class="fullpost">

Pendidikan

2008-02-19T15:49:00.006+07:00

KOMPAS

Rabu, 17 Mei 2005

Pendidikan di Pedalaman Papua (2)
MEMBANGUN MIMPI-MIMPI

Oleh Kenedi Nurhan

YUSTINUS (15) ingin jadi bupati. Kelak, ia akan membangun
landasan pesawat terbang yang lebih lebar di kampungnya. Juga jalan
darat dan jembatan-jembatan panjang untuk menghubungkan bukit
yang satu dengan bukit lainnya. Jika perlu, Yustinus akan membuat
terowongan hingga tembus dari Soba ke Wamena.

Lain lagi cita-cita Suniter (13). Gadis cilik ini hanya ingin
jadi suster. Sementara Dina (12), setelah agak lama tercenung,
memutuskan memilih menjadi mantri kesehatan.

Dina ingin mengobati orang-orang di kampungnya yang sakit.
Dengan begitu, anak-anak Soba yang demam-panas atau ibu-ibu yang
akan melahirkan tak perlu harus dipanggul dengan berjalan kaki meniti
bukit-bukit terjal melewati belantara hutan lebat hingga berhari-hari
hanya agar bisa mendapat perawatan di Wamena, ibu kota Jayawijaya.

Itulah sebagian mimpi-mimpi anak-anak Soba. Percakapan tentu saja
dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Jawaban sepotong-sepotong
kerap membuat suasana jadi tak nyaman.

Memancing rasa ingin tahu anak-anak yang tinggal di Kampung Soba,
salah satu titik pendaratan pesawat kecil di Kabupaten Yahukimo yang
berada di salah satu lereng bukit di kawasan Pegunungan Jayawijaya,
bukanlah usaha gampang. Sikap malu, tertutup, bahkan cenderung
menghindar saat diajak bercakap-cakap adalah gambaran umum yang
melekat pada anak-anak di pedalaman Papua.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)
Fasli Jalal juga merasakan hal itu. Saat mengunjungi SD Soba, dengan
agak susah payah ia hanya berhasil memancing satu-dua anak yang
mau mengungkapkan keinginan mereka kelak. Itu pun harus dibantu
oleh Manuarun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Yahukimo ,yang mendampingi kunjungan Fasli. Bahkan, untuk
memancing anak-anak itu mau bicara, pejabat Kepala Dinas Pendidikan
dan Pengajaran Provinsi Papua James Modow juga sesekali ikut
membantu mengarahkan "mimpi-mimpi" mereka.

Baru setelah diajak bernyanyi bersama-sama mereka tampak
antusias. Lagu favorit mereka bukan lagu-lagu nasionalisme macam
Garuda Pancasila atau Dari Sabang Sampai Merauke, apalagi himne
guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ketika diminta memilih lagu
kesenangan mereka, anak-anak itu serentak menyanyikan lagu yang
biasa mereka bawakan saat kebaktian di gereja Kampung Soba.

Padahal Soba tak begitu jauh dari Wamena, kota kecil di Lembah
Baliem yang menjadi acuan kemajuan bagi masyarakat pedalaman di
Pegunungan Jayawijaya. Bila menggunakan pesawat kecil jenis Filatus
Porter berpenumpang sembilan orang, Soba bisa ditempuh hanya
sekitar 15 menit dari Wamena. Namun, karena pesawat merupakan
angkutan mewah bagi mereka, warga Soba yang ingin ke Wamena
biasanya memilih lewat darat dengan berjalan kaki melintasi bukit dan hutan lebat.

"Saya sudah dua kali ke Wamena. Butuh waktu sehari semalam,"
kata Yustinus. Di Wamena, seperti halnya kebanyakan warga
pedalaman lain, Yustinus mengaku hanya melihat-lihat 'peradaban' di
luar kampungnya. Kadang mereka berlama-lama memerhatikan satu
per satu barang-barang dagangan yang dipajang di toko-toko di
Wamena. Akan tetapi, tentu saja orang macam Yustinus tidak mampu
untuk membelinya agar bisa dibawa pulang ke kampung.

Boleh jadi, itu juga sisi lain yang mendorong siswa kelas VI SD
Soba ini ingin melanjutkan ke Wamena. Itu pun bila orangtuanya bisa
membiayainya sekolah di Wamena. "SMP di Pasema memang ada, tetapi
untuk jalan ke sana juga harus bermalam. Perlu enam jam," ucapnya.
Pasema adalah distrik terdekat dari Soba, hanya dipisahkan dua bukit
yang juga berhutan lebat.

Setali tiga uang dengan anak-anak Soba, sulitnya menggali "mimpi-
mimpi" anak-anak pedalaman Papua juga ditemui di Langda. Di kawasan
perkampungan paling timur wilayah Kabupaten Yahukimo ini, yang
terletak di lereng Pegunungan Jayawijaya pada ketinggian di atas
2.000 meter dari permukaan laut, beberapa di antara anak-anak itu
bahkan tidak tahu untuk apa mereka diajari membaca dan menulis.

Memupuk kesadaran

Ironis? Tidak juga! Di tengah kenyataan masih sulitnya
menggali "mimpi-mimpi" anak-anak pedalaman tersebut, sejumlah anak
punya semangat luar biasa untuk bisa melihat dunia luar. Di kalangan
para orangtua pun mulai tumbuh kesadaran agar anak-anak mereka bisa
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di Soba, dari sembilan anak yang lulus SD tahun lalu semua
melanjutkan ke SMP di Wamena. Tidak sia-sia perjuangan warga Soba.
Empat tahun lalu, ketika SD Inpres di desa itu yang dibangun
pemerintah pada tahun 1970-an hancur sehingga tidak bisa lagi
digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar, masyarakat dengan bantuan
pihak gereja memperbaikinya secara swadaya dengan cara bergotong-
royong.

Peristiwa pada tahun 2002 itu patut mendapat catatan khusus.
Suatu perubahan cara berpikir mulai merasuki kesadaran mereka akan
perlunya pendidikan. Sekalipun faktor pendorong itu berawal dari luar
diri mereka.

Menurut salah seorang warga Soba, selain ajakan yang datang dari
pihak gereja, dorongan terbesar untuk mendirikan kembali sekolah yang
hancur itu justru datang dari anak-anak mereka sendiri. "Karena
ketika itu anak-anak banyak yang menuntut mau sekolah," ujarnya.

Kesadaran! Boleh jadi itulah kata kuncinya. Meski masih setipis
rambut, kesadaran ini perlu terus dipupuk. Apalagi dalam kehidupan
sehari-harinya mereka itu masih dihadapkan pada tantangan kesulitan
hidup yang luar biasa.

Kemiskinan begitu menekan. Anak-anak bertubuh dekil, ingus yang
berleleran, dengan baju compang-camping yang melekat di tubuh mereka-
juga saat belajar di kelas-adalah gambaran umum betapa kehidupan
masyarakat Soba masih jauh dari sejahtera. Anak berperut buncit pun
sudah menjadi pemandangan biasa. Bahkan, di penghujung 2005, Soba
termasuk daerah yang terkena bencana kelaparan karena umbi-umbian
yang biasa mereka ambil dari hutan banyak membusuk lantaran tingginya
curah hujan.

Kesadaran serupa juga mulai tumbuh di Langda. Sejak aktivitas
gereja yang dimotori Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat
Irian Jaya (Yakpesmi) masuk ke wilayah ini pada 1984, program
penyadaran melalui pendidikan informal, pertanian, kesehatan, dan
keterampilan-keterampilan sederhana pun mulai diperkenalkan.
Masyarakatnya yang semula animis dan liar, suka berperang antarsuku,
bahkan kadang-kadang juga makan sesama manusia, bukan saja secara
berangsur-angsur mengubah perilaku tersebut, tetapi juga melihat ada
bentuk kehidupan lain yang lebih baik.

Lebih-lebih ketika SIL International-Indonesia-sebuah lembaga
pelayanan nonprofit yang memfasilitasi pengembangan masyarakat yang
berbasis bahasa di 50 negara-masuk sejak 1989 dan memulai kegiatan
pemberantasan buta huruf lima tahun kemudian, media penyadaran itu
mendapat tempat. Mereka bermimpi suatu saat bisa melihat dunia luar,
sekaligus menikmatinya. Baru pada dekade awal abad ke-21 'mimpi-
mimpi' itu menemukan bentuknya, setelah hampir 200 anak-anak dari
Langda dan sekitarnya bisa menikmati pendidikan di Wamena dan
Jayapura.

Dalam perspektif demikian, menjadi sesuatu hal yang wajar bila
dalam perjumpaan pertama dengan orang asing-seperti dialami Kompas
ketika baru saja turun dari pesawat kecil di landasan Langda, akhir
April lalu- Gerson Kayo (14) langsung berucap, "Bapak, saya pingin
sekolah ke Wamena, akan tetapi tak punya uang..."

class="fullpost">

Pendidikan

2008-02-15T19:56:00.005+07:00

KOMPAS
Kamis, 18 Mei 2005

Pendidikan di Pedalaman Papua (3-Habis)
UNA, SIL, DAN KEBERAKSARAAN

Oleh Kenedi Nurhan

ORANG sering keliru menempatkan bahasa ibu dalam konteks
keberaksaraan. Dalam banyak kasus, bahasa ibu malah dituding pangkal
dari interferensi yang negatif, melanggar kaidah gramatikal, sehingga
jadi sumber kekacaubalauan dalam berbahasa yang baik dan benar.

Bahasa ibu lalu seperti "dimusuhi" karena dianggap bisa merusak
kemampuan bahasa anak dalam pemerolehan bahasa baru: bahasa Indonesia!

Tidak demikian pandangan Summer Institute of Linguistics (SIL)
Internasional, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang
pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui bahasa di
50 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks program keberaksaraan-dalam bahasa sehari-hari
lebih dikenal sebagai upaya pemberantasan buta huruf-di daerah-
daerah terpencil, SIL Internasional-Indonesia justru menempatkan
bahasa ibu sebagai pintu masuk. "Bahasa ibu adalah kunci untuk
mengembangkan masyarakat dan untuk mengatasi buta aksara," kata Dick
Kroneman, ahli sosiolinguistik yang bertindak sebagai konsultan
penerjemah pada SIL International-Indonesia.

Bahasa-bahasa minoritas

Lembaga yang didirikan William Cameron Townsend (1896- 1982) pada
1934 di Guatemala ini memang memberi perhatian khusus pada para
penutur bahasa-bahasa minoritas, termasuk mereka yang tinggal di
pedalaman Papua. Hasil berbagai survei menyebutkan, dari sekitar 700
bahasa yang ada di Indonesia, lebih dari 265 ada di Papua. Masing-
masing bahasa lokal itu memiliki karakteristik berbeda.

Meski jumlah penutur bahasa-bahasa minoritas di pedalaman Papua
sangat sedikit, terkadang bahkan kurang dari 25 orang, namun tetap
harus mendapat perhatian. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan
bahwa setiap bahasa melambangkan sumbangan yang berharga untuk
warisan kebudayaan Indonesia.

Bukankah bahasa adalah alat perantara utama yang digunakan oleh
suatu suku untukmengingat sejarah, tradisi-tradisi, dan pelajaran-
pelajaran yang mereka pelajari untuk dikomunikasikan kepada anak-anak
mereka? Bahasa lokal, baik melalui nyanyian-nyanyian, cerita lisan
ataupun tertulis, diyakini sebagai kunci untuk melestarikan
pengetahuan suatu suku. Bila ini diabaikan tentunya akan hilang pula
nilai pusakanya bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, kata John Custer-Direktur Hubungan Pemerintahan
SIL International-Indonesia, "Program-program keaksaraan yang
diadakan oleh SIL membangun dasar yang kuat melalui bahasa daerah
sebagai jembatan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara efektif,
yaitu keterampilan yang sangat penting untuk memperoleh berbagai
kesempatan pendidikan formal di SD."

"Pendidikan formal dalam bahasa Indonesia penting sekali untuk
mendidik warga masyarakat di daerah terpencil. Tetapi, kalau
kebanyakan masyarakat belum tahu bahasa Indonesia, kita sebaiknya
memulai dengan program pemberantasan buta aksara di dalam bahasa
daerah," ujar Dick menambahkan.

Pintu masuk utama

Memahami suatu bahasa daerah berikut struktur dan cara berpikir
masyarakatnya memang tidak gampang. Hal itu disadari betul olek Dick
Kroneman. Tidak heran bila ahli sosiolinguistik dari Belanda ini
sempat menemui banyak hambatan ketika pertama kali menjadi
fasilitator program pemberantasan buta huruf bagi para penutur bahasa
Una di Langda dan sekitarnya.

Bahasa Una dipakai oleh sekitar 5.400 orang yang tinggal di
bagian paling timur Kabupaten Yahukimo. Orang Una bermukim di 30
kampung yang tersebar di antara tebing-tebing curam di Pegunungan
Jayawijayapada ketinggian sekitar 2.000 meter dari permukaan laut. Di
sekitarnya (dipisahkan bukit, tebing, dan jurang-jurang terjal
berhutan lebat) ada tiga landasan pesawat kecil, yakni di Langda,
Bomela, dan Sumtamon.

Bagi orang luar, satu-satunya cara untuk masuk ke wilayah ini
hanya dengan menggunakan pesawat kecil. Jika kondisi baik, saat kabut
agak menipis, penerbangan dari Wamena ke lokasi ini bisa ditempuh
dalam 45 menit. Jika alam lagi "tak bersahabat", kata Brett Lie-
pilot pesawat Pilatus Porter yang membawa kami ke Langda, pesawat
bisa terkurung di sini hingga seminggu. Namun, bila cuaca bagus,
Langda dan sekitarnya begitu indah dipandang mata.

"Memulai belajar bahasa-bahasa di Papua, juga bahasa Una, sulit
sekali. Strukturnya sangat berbeda daripada kebanyakan bahasa lain.
Tapi, bagi kami, ini justru merupakan suatu tantangan," kata Dick
Kroneman, yang bersama istrinya sejak 1989 bergaul rapat dengan
masyarakat Langda dan sekitarnya sebagai penutur bahasa Una.

Dalam bahasa Una, urutan kata dalam kalimat bukan saja tidak
beraturan dalam perspektif bahasa modern pada umumnya, penempatan
kata kerja pun bisa semaunya. Kalimat "Saya membunuh babi", oleh
masyarakat penutur bahasa Una bisa dengan enteng menjadi, "Saya babi
membunuh" atau bahkan "Babi membunuh saya".

Ini baru satu contoh kecil. Belum lagi hambatan lain yang lebih
serius, yakni terkait fenomena sosial-budaya yang-kata Dick Kroneman-
berbeda sekali. Karena itu, sebelum program pemberantasan buta huruf
dimulai, SIL meneliti bahasa daerah dan kebudayaan setempat. Dalam
kasus pemberdayaan masyarakat penutur bahasa Una melalui program
pemberantasan buta huruf, penelitian berlangsung hingga tiga tahun.

Selain menyangkut fonologi, ejaan, dan tata bahasa, hal lain yang
juga diteliti tentu saja kebudayaan masyarakat setempat. Cerita-
cerita apa yang menarik bagi mereka, pola hidup, sertanilai-nilai apa
yang penting dalam kehidupan mereka sangat penting dipahami untuk
perencanaan dan keberhasilan program pemberantasan buta huruf.

"Penelitian seperti ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak
dilaksanakan maka program pemberantasan buta aksara pasti akan kurang
efektif," kata Dick.

Dalam pelaksanaannya, pertama-tama anak hanya dikenalkan pada
bunyi. Berulang-ulang. Tutor bercerita tentang keseharian mereka,
atau murid yang diminta bercerita mengenai anjing misalnya. Sebelum
sampai pada pengenalan huruf, anak disodori sejumlah gambar, dan
diminta mengenali dan menceritakan sesuai gambar yang mereka kenali.

Huruf dikenalkan kemudian. Itu pun selalu dikaitkan dengan suatu
kata kunci yang digambar. Untuk mengenalkan huruf "a" misalnya, anak
disodori gambar 'keladi', yang dalam bahasa Una dilafalkan "am" dan
bukan "a-em". Atau huruf "b" lewat gambar 'babi', yang dalam bahasa
Una disebut "bisam". Setiap kata kunci itu ada ceritapendek dan
sederhana yang dibacakan oleh tutor.

Buku-buku penunjang dalam tiga bahasa (Una-Indonesia-Inggris)
sudah disusun sesuai tingkatannya. Buku yang terdiri atas enam bagian
itu dimulai dari mengenal gambar (Buku I), membedakan huruf (Buku
II), mendengarkan bunyi/melafalkan (III), latihan menulis (IV),
menulis (V), dan membuat kalimat sederhana (VI).

Kasabaran tinggi memang dituntut dari para tutor yang
dipersiapkan oleh SIL International-Indonesia. Bekerja sama dengan
Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Irian Jaya (Yakpesmi),
kini sebanyak 68 tutor dalam bahasa Una terlibat sebagai sukarelawan
dengan imbalan seadanya, kurang dari Rp 100.000 per bulan.

Hasilnya memang tidak cespleng. Setelah 15 tahun berjalan,
sekarang hampir 30 persen dari 5.400 penutur bahasa Una sudah mampu
membaca dan menulis dalam bahasa Una. Adapun yang sudah mengenal
bahasa Indonesia baru sekitar 20 persen.Saat ini sekitar 200 pemuda-
pemudi dari Langda dan desa-desa "tetangga"-nya (?) telah
melanjutkan pendidikan ke SMP, SMA, dan pendidikan tinggi di Wamena
atau di Jayapura.

Jumlah wanita dewasa yang bisa membaca pun mulai meningkat. "Ini
sangat berarti karena kalau sudah bisa membaca mereka akan paham
tentang kesehatan juga. Buku-buku sederhana tentang hal itu sudah
kami terjemahkan ke dalam bahasa Una," kata Dick.

Begitu pentingkah peran bahasa lokal dalam pemberdayaan
masyarakat? Para linguis dan ahli strategi pembangunan pasti sepakat
tentang hal itu. Akan tetapi, seberapa banyak proyek pemberdayaan di
negeri ini telah memanfaatkannya sebagai pintu masuk utama untuk
meningkatkan kualitas hidup mereka? Rasanya kita masih harus lebih
banyak berkaca pada pengalaman orang luar.

Di negeri ini, berbicara dengan bahasa rakyat-apalagi mau
mendengarkan suara rakyat-masih sebatas jargon.

class="fullpost">

Tradisi

2008-02-15T19:39:00.005+07:00

KOMPAS
Kamis, 16 Februari 2006

Tradisi Melayu-Bengkulu (1)
DAN, TABOT SAKRAL ITU PUN PATAH

Oleh Kenedi Nurhan

Tabot sakral dengan nomor urut 12 itu patah! Siapa peduli? Para keluarga pengusungnya tetap saja mengarak 'sang tabot' dalam prosesi ritual menyusuri jalan-jalan utama Kota Bengkulu, di bawah terik matahari siang, hingga ke 'tempat pembuangan' akhir di lokasi pemakaman Karabela di kawasan Padang Jati.

Tentu saja ini bukan peristiwa luar biasa, apalagi bagi masyarakat Bengkulu pada umumnya. Tabot-umumnya berbentuk menara masjid, tetapi ada juga yang mirip bangunan pagoda-yang terbuat dari campuran papan tripleks berlapis kertas aneka warna itu patah terkena ranting pohon, tersenggol kabel listrik yang silang-menyilang tak beraturan di atas badan jalan, atau sekalian hancur berserak, justru jadi semacam tontonan 'penyegar'.

Kata 'sakral' yang melekat dalam prosesi ritual tabot, yang
selalu diselenggarakan pada 1-10 Muharram tahun Hijriah (tahun ini
bertepatan dengan 31 Januari-9 Februari 2006), tampaknya sudah
kehilangan makna. Dengan munculnya apa yang kemudian dikenal
sebagai tabot pembangunan, yang dalam prosesi itu mengiring 17 tabot
sakral, barangkali bisa dibaca sebagai bentuk lain dari kian cairnya
sakralitas di balik ritual adat tersebut.

Ritus yang sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Bengkulu
untuk mengenang peristiwa tragis kematian cucu Nabi Muhammad SAW,
Husein bin Ali bin Abi Thalib, dalam suatu pertempuran tak seimbang
dengan orang-orang dari Bani Umaiyyah di Padang Karbala (wilayah
Irak sekarang), sejak beberapa tahun terakhir harus diakui memang
sudah bergeser menjadi sekadar pesta tahunan masyarakat Bengkulu.
Bahkan, sakralitas itu sudah mulai meluntur pada sebagian keluarga inti
yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Tabot itu sendiri.

Di luar sembilan tahapan acara ritual tabot yang sudah melekat
sejak dua abad silam tersebut, seperti mengambik tanah (mengambil
tanah) pada tanggal 1 Muharram; duduk penja (mencuci benda ber-
bentuk telapak tangan manusia) pada 4 Muharram; menjara (saling
berkunjung pada malam hari sebagai simbol persiapan 'perang') pada 6
dan 7 Muharram; arak gedang (membawa tabot ke tanah lapang) pada
9 Muharram; hingga prosesi tabot tebuang (arak-arakan tabot menuju
tempat pembuangan) pada 10 Muharram, bisa dikatakan bahwa upacara
tabot sudah menjadi semacam seni pertunjukan dalam pengertian yang
sesungguhnya.

Alhasil, ritus-ritus yang menyertainya pun dengan sendirinya
sebagian besar murni sebagai tontonan. Termasuk di dalamnya
keberadaan arena 'pameran pembangunan' dan pasar malam di pusat
kegiatan festival di Lapangan Merdeka Bengkulu, yang justru lebih
banyak menyedot perhatian khalayak pengunjung.

Apa yang kemudian disebut Festival Tabot sebagai peristiwa budaya
pada akhirnya adalah pesta rakyat. Aspek ritual yang semula
melandasinya, yang pada awalnya adalah pusat dari segala upacara
tradisi itu, kini malah terkesan hanya pelengkap.

Sebaliknya, berbagai lomba dan atraksi budaya macam musik dol,
tari, telong-telong (sejenis lampion dalam aneka bentuk) dan
permainan ikan-ikanan, juga digelarnya arena pasar malam selama
festival berlangsung, justru kini masuk ke tengah. Bumbu pelengkap
itu malah jadihidangan sekaligus 'santapan' utama dalam kenduri
rakyat Bengkulu tersebut.

Dalam banyak hal, Festival Tabot kini tak ubahnya seperti Jakarta
Fair di kawasan eks Bandara Kemayoran bagi warga Jakarta, atau
Festival Sriwijaya di ibu kota provinsi tetangganya: Palembang!

"Bagi warga Bengkulu yang haus akan hiburan, kemeriahan itulah
yang memang jadi tujuan utama," kata Mantaha, salah satu anggota
komunitas Kerukunan Keluarga Tabot Bengkulu dari Kampung Pondok Besi.

Pergeseran makna

Tak ada catatan tertulis sejak kapan upacara tabot mulai dikenal
di Bengkulu. Namun, disebut-sebut bahwa tradisi yang berangkat dari
upacara berkabung para penganut paham Syi'ah ini mulai ada sejak
pembangunan Benteng Marlborought (1718-1719) di Bengkulu.

Tradisi ini dibawa oleh para tukang yang didatangkan Inggris dari
Madras dan Bengali di bagian selatan India, kemudian diwariskan
kepada anak cucu mereka yang telah berasimilasi dengan orang
Bengkulu. Warga keturunan yang sudah berasimilasi dengan penduduk
asli Bengkulu itu kini dikenal dengan sebutan orang-orang Sipai.

Di berbagai belahan dunia lain, upacara berkabung semacam ini
dikenal dengan sebutan Hari Assyura. Di Irak misalnya, pada puncak
Hari Assyura pada 10 Muharram, kaum Syi'ah mengagungkan penggalan
sejarah yang terjadi pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi itu dengan
cara yang tergolong amat fanatik, bahkan dengan cara menyakiti diri
mereka sendiri.

Tidak demikian halnya di Bengkulu. Sejak orang-orang Sipai lepas
dari pengaruh ajaran Syi'ah, lewat upacara tabot, peringatan atas
gugurnya Husein bin Ali bin Abi Thalib dimaknai sekadar kewajiban
keluarga untuk memenuhi wasiat dari leluhur mereka. Belakangan, sejak
satu dekade terakhir, selain melaksanakan wasiat leluhur, upacara ini
juga dimaksudkan sebagai wujud dari peran serta orang-orang Sipai
untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan budaya daerah
(baca; Bengkulu) setempat.

Terlepas dari adanya pergeseran makna dan tujuannya, inti dari
upacara tabot itu sendiri pada awalnya adalah untuk mengenang upaya
para pemimpin Syi'ah dan kaumnya yang mengumpulkan bagian-bagian
dari jenazah Husein bin Ali bin Abi Thalib, mengaraknya, serta
memakamkannya di Padang Karbala. Seluruh prosesi itu berlangsung
selama 10 hari (1-10 Muharram). Dimulai dari prosesi mengambik tanah
pada 1 Muharram (di dua tempat yang dianggap keramat: Tapak Padri dan
Anggut), kemudian diakhiri prosesi penutup yang mereka sebut tabot
tebuang pada 10 Muharram.

Lokasi akhir acara ritual ini berlangsung tengah hari di Tempat
Pemakaman Umum Karabela di kawasan Padang Jati, Bengkulu. Kawasan ini
dipilih karena mereka yakin sebagai tempat Imam Senggolo alias Syekh
Burhanuddin (orang yang disebut- sebut pelopor upacara tabot di
Bengukulu) dimakamkan.

Sebuah pertanda?

Boleh jadi tak banyak orang yang peduli atas fenomena sosiologis
bergesernya makna, fungsi, dan tujuan upacara ritual tabot di
Bengkulu. Apalagi terhadap peristiwa kecil berupa patahnya tabot
sakral nomor urut 12, satu di antara 17 buah tabot yang sudah di-
"baku"-kan jumlahnya; mewakili 17 keluarga yang diyakini punya
hubungan kekerabatan langsung dengan "Sang Pemula": Imam Senggolo!

Namun, ketika masih ada yang mau mengarifi adanya makna simbolik
di balik upacara ritual tabot (meminjam ungkapan Agus Setiyanto dari
Universitas Bengkulu), patahnya tabot sakral dalam suatu prosesi
agung bisa ditafsirkan juga memberi makna simbolik. Paling tidak
terhadap sakralitas ritual tabot itu sendiri, yang kini tak ubahnya
seperti produk budaya pada umumnya yang profan.

Saratnya misi yang diemban oleh kepentingan di luar hal-hal
berbau ritual membuat segala sesuatu yang beraroma sakral
terpinggirkan. Di sini terjadi semacam 'pertempuran' yang tak kalah
dahsyat dalam pencitraan,yang untuk saat ini tampaknya dimenangkan
oleh produk budaya profan.

"Akibatnya, substansi dari budaya tabot yang merupakan
simbolisasi dari sebuah keprihatinan sosial cenderung terlupakan. Ini
baru satu hal. Masih ada sejumlah kearifan sosial lain yangbelum
tergarap di tengah makin semaraknya pesta budaya tabot," kata Agus
Setiyanto.

Terlepas dari adanya pandangan bahwa ritual tabot mengandung
unsur penyimpangan dalam akidah, seperti penggunaan mantera-mantera
dan ayat- ayat suci dalam prosesi mengambik tanah, namun esensi dari
ritual ini justru mengingatkan manusia akan praktik penghalalan
segala cara untuk menuju puncak kekuasaan. Dan, dalam kekinian kita
sebagai bangsa, sakralitas dalam memahami simbol-simbol kearifan
budaya itu mestinya harus dijaga. Bukan sebaliknya!

Ironisnya, dalam keseharian kita sebagai bangsa pun ternyata kian
banyak hal yang semula dianggap 'sakral' tiba-tiba kehilangan
sakralitasnya. Mahkamah Agung tiba-tiba menjadi bahan olok-olok di
warung kopi, lembaga kepresidenan dijadikan bahan parodi dalam sebuah
acara televisi, anggota DPR yang berkunjung ke Mesir disindir
berziarah ke makam guru mereka bernama Firaun, dan masih banyak yang
lainnya.

Apa boleh buat. Itulah wajah (budaya) kita hari ini.

class="fullpost">

Tradisi

2008-02-12T18:10:00.002+07:00

KOMPAS
Kamis, 16 Februari 2006

Tradisi Tabot Bengkulu (2-habis)
WAJAH BUDAYA BERMUKA DUA

Oleh Kenedi Nurhan

Ada kuda sembrani di arena Festival Tabot 2006. Warna badannya hitam, dengan kepak sayap berwarna jingga. Di leher jenjangnya tergantung perisai dalam warna kuning keemasan. Rambut hitamnya yang menjuntai, menambah keelokan bagian kepala berbentuk wajah wanita cantik, lengkap dengan mahkota di atasnya.

Tegak bertengger di bahu bangunan menyerupai menara masjid, kuda hitam bersayap dan berwajah wanita cantik--simbol dari hewan bernama buraq yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan kenabiannya dan dikenal sebagai peristiwa Isra' Mikraj--itu tampak terlihat gagah. Masyarakat yang memadati sepanjang Jalan Jend A Yani dan Letjen Suprapto yang membentang di pusat Kota Bengkulu sempat dibuat kagum.

Belum lagi aneka bentuk tabot lain. Meski pada umumnya tabot-
tabot yang disertakan dalam prosesi puncak upacara tabot di Bengkulu
pada 10 Muharam 1427 Hijriah (bertepatan 9 Februari 2006) berbentuk
menara masjid, namun variasi yang ditampilkan begitu beragam. Lebih-
lebih pada jenis yang mereka sebut tabot pembangunan, yang
merupakan pesanan instansi-instansi pemerintah dan atau lembaga-
lembaga lain. Sementara 17 tabot utama dinamakan tabot sakral, bentuk
dasarnya relatif seragam, tetapi ada sedikit variasi pada aksesori
pendukungnya, lengkap dengan aneka kertas warna terang-mencolok
sebagai penghiasnya.

Di tengah keragaman bentuk dan variasi tabot-tabot yang umumnya
mereka persiapkan sejak sebulan menjelang prosesi agung tersebut,
pada dasarnya tabot-tabot itu melambangkan peti mati Husein bin Ali
bin Abi Thalib. Cucu Nabi Muhammad SAW ini gugur menjadi syuhada
dalam pertempuran tak seimbang ketika harus melawan ribuan laskar
Ubaidillah Ibnu Said dari Bani Umaiyyah di Padang Karbala (wilayah
Irak sekarang) pada 10 Muharam 61 Hijriah (681 Masehi).

Bagi masyarakat Bengkulu, rangkaian prosesi upacara tabot yang
selalu diselenggarakan pada 1-10 Muharam (konon sudah sejak dua
abad terakhir) tersebut selalu mereka tunggu. Setiap malam, ribuan
warga memadati Lapangan Merdeka (di sebelah Gedung Daerah,
kediaman resmi Gubernur Bengkulu; tak jauh dari Benteng
Malborought). Di sini mereka berkumpul menyaksikan aneka acara
pendukung yang digelar, termasuk menikmati suasana dan jajanan di
pasar malam dan stan-stan peserta pameran pembangunan.

Bahkan, pada pemuncak prosesi yang diselenggarakan pada tengah
hari tanggal 10 Muharam, puluhan ribu warga tumpah ke jalan-jalan
utama yang dilewati arak-arakan tabot, yang bergerak mulai dari
Lapangan Merdeka hingga berakhir di Pemakaman Umum Karabela di
Kelurahan Padang Jati. Lokasi ini dipilih sebagai tempat akhir
sekaligus penutup dari rangkaian prosesi-lewat apa yang mereka sebut
tabot tebuang-itu karena diyakini di sanalah Imam Senggolo alias
Syekh Burhanuddin (orang yang disebut-sebut sebagai pelopor upacara
tabot) dimakamkan.

Akulturasi budaya

Kini, tabot dengan segala rangkaian prosesi dan pernak- pernik
yang melingkupinya itu sudah menjadi bagian dari tradisi budaya
Bengkulu. Meski pada awalnya ia berangkat dari kebiasaan orang-orang
Bengali (India selatan) yang didatangkan oleh Inggris saat
pembangunan Benteng Malborouhgt (1718-1719), namun dalam
perkembangannya yang cukup panjang, upacara tabot bersentuhan dengan
budaya-budaya lokal.

Terjadilah semacam akulturasi budaya. Mereka yang diyakini
sebagai keturunan orang-orang Bengali yang sudah berasimilasi dengan
penduduk asli Bengkulu pun, yang dikenal dengan sebutan orang-orang
Sipai, kini juga sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat
Bengkulu kebanyakan.

Dan, memang, berbagai kajian menyimpulkan bahwa upacara tabot
dapat digolongkan sebagai produk budaya lokal. Beberapa di antaranya
bahkan berani menggolongkan upacara tabot sebagai upacara
tradisional masyarakat Melayu-Bengkulu, seperti halnya upacara-
upacara daur hidup (life cycle) orang Bengkulu yang kental akan aroma
keislamannya. Taruhlah seperti adat dan upacara kelahiran, perkawinan,
dan kematian (Bunga Rampai Melayu-Bengkulu, 2004; Adat Istiadat
Daerah Bengkulu, 1980).

"Tidak usah heran bila dalam perkembangannya ritual-ritual dalam
upacara tabot sudah sangat longgar. Tampaknya ada semacam
kesadaran budaya dari para pengusung utama ritual ini. Bahwa, agar i
tradisi ini bisa terus berkembang ia harus berkompromi dengan apa
yang disebut unsur 'tontonan' dalam agenda kepariwisataan," kata Agus
Setiyanto, sejarawan dari Universitas Bengkulu.

Dalam perspektif filsafat sejarah, kecenderungan semacam itu
memang menarik. Sama menariknya atas dugaan terjadinya pergeseran
upacara tabot yang semula sebagai produk dari budaya masyarakat
nelayan-yang dicirikan sebagai budaya kelautan, budaya hilir-tetapi
kini menjadi budaya orang-orang 'darat' dan dengan orientasi pada
pranata budaya hulu.

Dulu, kata Agus Setiyanto, pada akhir prosesi, tabot-tabot sakral
itu dibuang ke laut. Akantetapi, entah sejak kapan, kini justru
dibuang ke darat; ke lokasi pemakaman tokoh bernama Imam Senggolo
alias Syekh Burhanuddin, yang oleh pengikutnya diyakini sebagai cikal
bakal 'terbentuknya' upacara tabot di Bengkulu.

"Pergeseran ini sangat boleh jadi untuk melengkapi identitas
budaya mereka. Identitas budaya hilir yang mereka miliki tampaknya
tidak cukup kuat menghadapi desakan budaya hulu, sehingga dipandang
perlu mencari pijakan baru. Kebetulan 'ruang' itu ada, yakni suatu
tempat yang diyakini sebagai makam Imam Senggolo, tokoh yang
menyejarah sekaligus melegenda," urai Agus, yang sehari-hari
mengasuh mata kuliah Kebudayaan Masyarakat Indonesia dan Sistem
Sosial Budaya Indonesia di FISIP Universitas Bengkulu.

Ritual dan sekuler

Fenomena sosial budaya lainnya adalah kuatnya kecenderungan
pergeseran upacara tabot dari ritual murni ke seni pertunjukan yang
bisa dikategorikan sebagai pseudo-ritual. Ciri utama seni pertunjukan
rakyat yang pseudo ritual, menurut Agus, ditandai oleh adanya
distorsi nilai-nilai ritual. Seiring dengan itu muncullah tontonan
yang bersifat (semi) sekuler; di satu sisi aspek ritualnya mulai
tergerus, tetapi di sisi lain ia belum bisa dikategorikan sebagai
seni yang komersial.

Situasi semacam inilah yang sekarang dihadapi seni tradisi tabot
di Bengkulu. Dengan kata lain, tabot kini menampilkan wajah budaya
yang bermuka dua: semi ritual dan semi (tontonan) sekuler!

Kenyataan ini tak perlu terlalu dirisaukan. Gejala budaya semacam
ini wajar terjadi di tengah 'persaingan' pengaruhi, tentu saja
sejauh tidak bersifat saling merusak.

"Yang perlu dicemasi adalah seni budaya tradisional yang tak
mampu menyesuaikan dirinya sesuai tuntutan zaman. Sebab, kalau tidak,
ia justru jadi produk yang liar," ujar Agus.

Dalam kasus upacara ritual tabot sebagai sebuah produk budaya,
fenomena 'budaya bermuka dua' tadi justru menjadikan tabot sebagai
apa yang disebut dengan istilah local genius. Fenomena ini pula yang
diyakini banyak kalangan membuat upacara ritual tabot mampu bertahan
dari benturan-benturan budaya yang dihadapinya selama dua abad
terakhir.

Bahwa ada sebagian kalangan yang menuding upacara (semi) ritual
tabot menyimpang dari akidah keislaman, Agus mencoba menempatkannya
dalam posisi berbeda. Taruhlah terhadap semacam keyakinan pada
keluarga tabot, yang sebagian masih percaya bahwa jika ritual ini
tidak dilaksanakan akan mendatangkan bencana bagi mereka, atau
terhadap benda-benda yang dikeramatkan, Agus melihatnya justru di
balik itu ada semacam kearifan lokal.

Wasiat leluhur mereka tentang hal itu, kata Agus, adalah wujud
kearifan yang telah dibungkus sedemikian rupa. Intinya adalah agar
jangan sampai tradisi-tradisi itu ditinggalkan begitu saja. Harus
dijaga, bahkan kalau mungkin dikembangkan.

"Apalagi jika dicermati dari perspektif filsafat sejarah,
substansi budaya tabot itu merupakan simbolisasi dari sebuah
keprihatinan sosial. Dengan demikian, sebagai produk budaya manusia,
secara tidak langsung-lewat tahapan-tahapan prosesi yang ada itu-ia
juga mengusung simbol-simbol solidaritas sosial atau merupakan
simbolisasi kearifan sosial," papar Agus Setiyanto.

Boleh jadi memang demikian. Sebelum dan selama hari-hari
pelaksanaan upacara, di sejumlah kampung tempat para keluarga tabot
bermukim, merekasaling bantu dalam pengerjaan bangunan tabot dalam
suasana akrab. Nilai-nilai kegotongroyongan muncul ke permukaan.
Bahkan, pada prosesi meradai, anak-anak berusia 10-12 tahun ikut
mengumpulkan sumbangan untuk kepentingan ritual tabot. Orang-orang
yang lewat pun menyumbang secara sukarela.

Itulah wajah lain di balik kemeriahan yang tersembunyi....

class="fullpost">

Budaya Melayu

2008-02-11T19:31:00.000+07:00

KOMPAS
Rabu, 30 Bovember 2005

Benturan Peradaban
ORANG MELAYU CUMA PANDAI BERCERITA...

Oleh Kenedi Nurhan

DICK van der Meij sontak tertawa terkekeh-kekeh. Tangannya
menunjuk-nunjuk sepasang patung yang menggambarkan sosok tentara
Romawi-lengkap beserta pakaian kebesaran mereka dengan tameng,
senjata, dan "sirip" di kepala-yang dipajang di satu sudut ruang
pengambilan bagasi Bandara Hang Nadim, Batam.

"Hebat, ya. Orang Melayu sekarang memang luar biasa," kata
antropolog asal Belanda itu.

Bersama Rahayu Supanggah (seniman asal Solo berkelas dunia),
Pudentia (Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, ATL), dan Mukhlis PaEni (Staf
Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pranata Sosial), sore
itu Dick baru saja tiba dari Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke
jantung Melayu di Pulau Bintan. Keinginan Dick untuk bisa secepatnya
menikmati suasana Melayu yang sebenar-benarnya Melayu di
Kepulauan Riau langsung sirna. Singgah di Batam, ia malah disambut
sosok pencitraan yang justru menggambarkan kebesaran imperium
para "leluhur"-nya dari daratan Eropa.

Di balik tawa tergerai itu, sebagai antropolog yang mendalami
naskah-naskah Melayu-Islam, Dick sesungguhnya tengah menertawai
orang-orang Melayu. Nadim memang sudah jadi nama bandara di
Batam, keperkasaan Tuah telah melegenda, dan "kepahlawanan" Jebat
tetap tak tergoyahkan meski harus mati di ujung keris Tuah; teman
sepermainannya sejak kecil. Sementara lewat naskah-naskah lama,
kebesaran Riau-Lingga dan Siak-Indragiri pun masih terekam di dalam
ingatan. Begitupun sosok Raja Ali Haji dengan Tuhfat al-Nafis dan
Gurindam Dua Belas-nya.

Akan tetapi, itu semua adalah romantisme masa lampau yang cuma
ada dalam bayang-bayang masa kini pada sebagian kecil orang-orang
Melayu. Selebihnya? Dunia kapitalisme dengan segala pernak-pernik
yang menyertainya sudah merampas kenangan akan kebesaran itu.
Bahkan, pekik Tuah yang begitu terkenal, "Tak kan Melayu hilang di
Bumi", kini sudah tidak punya gaung lagi dalam etos keseharian
orang-orang Melayu hari ini.

Harga sebuah perubahan

Tentu saja para pembela dan pengusung marwah Melayu seperti
sastrawan Taufik Ikram Jamil dan Hoesnizar Hood (sekadar menyebut
sedikit nama) tak usah terlalu masygul dengan kenyataan kian
meredupnya nilai-nilai kemelayuan itu. Selalu ada semacam apologi
yang bisa didedahkan. Taruhlah seperti pengalaman Dick yang ber-
jumpa "leluhur"-nya dalam wujud sosok tentara Romawi Kuno tadi,
oleh Mukhlis PaEni ditanggapi dengan menyodorkan cerita legenda
tentang cikal bakal raja-raja Melayu yang disebut-sebut berasal dari
keturunan Iskandar Zulkarnain.

Meski kisah tentang asal usul raja-raja Melayu tersebut benar-
benar tercatat dalam kitab Sejarah Melayu, namun tak berarti Mukhlis
PaEni--yang meraih doktor di bidang ilmu sejarah dengan disertasi
tentang penyerbuan Belanda ke Tanah Gayo dalam Perang Atjeh--
mengamininya. Tidak! Bahkan kisah tentang asal-usul raja-raja Melayu
itu terkesan ia sampaikan dalam nada satiris.

"Jadi, Dick, kamu tak perlu heran kalau ada yang
merepresentasikan orang Melayu seperti tentara Romawi itu. Sebab,
menurut silsilahnya, raja-raja Melayu itu kan keturunan Iskandar
Zulkarnain," kata Mukhlis.

Ucapan Mukhlis itu kontan disambut Dick van der Meij dengan gelak
tawa. Apalagi sebelumnya Mukhlis menginformasikan, setiba di Batam
mereka akan dijemput petugas dari dinas pariwisata setempat yang
berpakaian adat-resam Melayu.

Memang, sesungguhnya tak begitu penting menelusuri kebenaran atau
ketidakbenaran cerita semacam itu. Bukankah dalam masyarakat
kita--termasuk di tanah Melayu--legenda, mitos, dan sejenisnya
memang kerap membaurkan fakta dengan hal-hal yang berbau mitologis.

Apalagi dalam konteks Melayu saat ini, di mana praksis kehidupan
bermasyarakat lebih didominasi oleh kecenderungan pragmatisme, asal
usul tentang kejadian bukan lagi topik utama yang jadi pokok
perbincangan. Hal-hal yang berbau ideologis pun dalam beberapa
dekade terakhir sudah dipinggirkan. Lebih-lebih sejak wilayah ini
ditasbihkan sebagai kawasan segitiga pertumbuhan: Singapura-Johor-
Riau! Maka, lengkap sudah perubahan-perubahan itu.

Bahkan sejak Batam dijadikan wilayah eksklusif dalam hal
investasi dan perdagangan, sejarah tentang masa lalu kawasan ini
seperti tak lagi penting. Seiring perubahan Batam yang menjadi surga
bagi industri-bisnis dan pelancongan, nilai-nilai yang berkembang pun
mengalami pergeseran.

Melayu sebagai entitas budaya, yang kerap diidentikkan dengan
nilai-nilai keislaman, juga ikut tergerus. Pemandangan budak-budak
Melayu pergi mengaji ke surau-surau selepas maghrib hingga isya, kini
sudah kalah bersaing dengan gemerlap kehidupan malam di kawasan
Nagoya misalnya.

Apa boleh buat. Pembangunan yang menandai kemajuan fisik kawasan
ini senyatanya telah mengubah wajah kemelayuan yang mereka
sandang. Akan tetapi, sebesar itukah harga yang harus dibayar oleh apa
yang disebut modernisme dan modernitas? Sebegitu mahalkah?

Orang Melayu sebetulnya punya jawabnya. "Pandai-pandailah menitih
buih!" begitu kata bidal Melayu. Atau, dalam bahasa yang amat memelas
memelas melihat perkembangan di kawasan ini, penyair Ediruslan Pe
Amanriza (alm) pernah berucap: "Datang ke Batam harus tanpa amarah
dan marwah, saat melihat apek-apek dari Singapura menggandeng cewek kiri kanan."

Masih dalam kerangka meredam kemasygulan itu, seniman Zuarman
pada Kenduri Seni Melayu beberapa tahun lampau sampai-sampai
melantunkan kalimat: "Tak kumimpikan Melayu hilang di Batam.
Nagoya dan Jodoh hanya menjadi tempat belanja lontong (baca:
pelacur)." Perlu diketahui, Nagoya dan Jodoh adalah nama kawasan
bisnis dan 'pelesiran' terkenal di Batam.

Apalagi bila menyaksikan kawasan Logoi di utara Pulau Bintan,
pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bagian dari
realisasi segitiga pertumbuhan, Pulau Bintan malah harus kehilangan
"kedaulatan" pada sebagian wilayahnya. Lewat SK Presiden, tahun
1991, tanah seluas lebih dari 19.000 hektar di Kecamatan Bintan Utara
dijadikan kawasan terpadu, yang pengelolaannya "diserahkan" kepada
Singapura untuk jangka waktu 80 tahun!

Setelah 15 tahun berlalu, kawasan itu kini telah menjadi wilayah
"tertutup" bagi mereka yang tak berkepentingan. Setiap jalan masuk
menuju kawasan bernama Bintan Resort--dengan 11 hotel yang sudah
berdiri di sana--dijaga sangat ketat dan berlapis. Oleh pihak
keamanan di tiap gerbang masuk, tamu-tamu berwajah Melayu
ditanyai dengan tatapan penuh curiga.

"Masih untung kita tidak diminta menunjukkan paspor Indonesia,"
ujar seorang rekan yang sudah telanjur bikin janji bertemu dengan
salah satu pengelola hotel di sana.

Apalagi mereka punya pelabuhan khusus. Tanpa harus melalui
pelabuhan fery yang dikelola Pemerintah Indonesia, wisatawan dari
Singapura bisa langsung ke Bandar Bentan Telani di kawasan ini
dengan jarak tempuh sekitar 55 menit. Di sini, kecuali alam dan
lingkungannya, atmosfer Melayu yang sebenar-benarnya Melayu
sudah menguap entah ke mana.

"Setiap tahun sekitar 300.000 wisatawan dari Singapura datang
lewat pelabuhan ini," kata Marc R Thalmann, Direktur PT Mutiara
Bintan Discovery.

Membaca Melayu

Kenyataan-kenyataan semacam itu bukan tak dibaca oleh para
pengusung dan penjaga budaya Melayu seperti Hoesnizar Hood. Sebagai
anak muda yang sangat peduli pada jati diri dan kemelayuan orang
Melayu, Hoesnizar bahkan melancarkan otokritik terhadap orang-orang
Melayu itu sendiri.

Dalam rubrik "Temberang" di harian lokal yang terbit di Batam,
ia menulis bahwa tudingan yang menyebutkan orang Melayu cuma
pandai bercerita memang itulah adanya. "Betullah itu," katanya ketika
jumpa-sua dengan penulis di Tanjung Pinang, beberapa waktu lalu.

"Orang Melayu tu memang cuma pandai bercerita. Bukankah yang
menjadi petinggi (di Kepulauan Riau) hari ini entah siapa, yang duduk
di Dewan jumlahnya hanya seberapa, yang menjadi pejabat pun tak
jelas kemelayuannya. Dan yang benar-benar Melayu diam-diam
menyembunyikan identitasnya."

Begitulah hasil "bacaan" Hoesnizar terhadap kehidupan orang-
orang Melayu hari ini. Meski mengaku galau, namun ia masih bisa
berseloroh lewat permainan kata sebuah bidal yang diplesetkan.
Katanya, "Sudah gaharu cendana pula, sudah Melayu merana pula!"

class="fullpost">

Budaya Melayu

2008-02-11T19:10:00.000+07:00

KOMPAS
Kamis, 1 Desember 2005

Benturan Peradaban
MENCARI MELAYU DI PULAU BINTAN

Oleh Kenedi Nurhan

Anak dare merangkai bunge
Bunge melati harum baunye
Budaye bangse mesti dijage
Agar lestari sepanjang mase
....
Anak raje berbure ruse
Pergi berburu di senje hari
Tegakkan bangse dengan budaye
Agar Melayu tetap terpuji...

Suara penyanyi Suhardi S terdengar sayup. Di tengah suasana Plaza
Bintan yang bising, untaian syair lagu "Sri Bintan" yang berirama
dan memujikan Melayu itu sedikit menyejukkan hati. Ternyata, masih
ada sepenggal roh Melayu di jantung tanah Melayu di Pulau Bintan.

Melayu memang belum hilang. Meski secara politik apa yang disebut
Melayu adalah kelompok etnis yang berbahasa dan beradat Melayu serta
beragama Islam bisa diterima, tapi (meminjam ucapan Pudentia MPSS,
Ketua Asosiasi Tradisi Lisan) sesungguhnya Melayu tak mengenal pusat
dan batasan kemelayuan pun amatlah cair.

Oleh karena itu, tidak salah bila orang kerap menyertakan nama
subetnis lain yang serumpun di belakangnya. Sebutlah seperti Melayu-
Riau, Melayu-Deli, Melayu-Palembang, Melayu-Pontianak, Melayu-Banjar,
ataupun Melayu-Malaysia alias Melayu-Tanah Semenanjung.

Akan tetapi, tetap saja Riau-utamanya Kepulauan Riau-yang
melekat sebagai pusat atau 'jantung'-nya Melayu. Bukan, misalnya,
Palembang dengan 'Bukit Siguntang'-nya yang disebut-sebut dan diakui
sebagai pusat awal menyebarnya kekuasaan raja-raja Melayu, yang
menebarkan apa yang kemudian dikenal sebagai adat dan budaya Melayu.
Karena itu, tak salah pula bila banyak orang berkata dalam kalimat
bersayap: "Kalau mau mencari Melayu, datanglah ke Riau (kepulauan).
Tengoklah Pulau Bintan dan Penyengat!"

Cermin ketidakberdayaan

Ketika akan meneliti ihwal keberadaan Makyong-semacam opera
tradisi Melayu yang pemanggungannya menggabungkan unsur ritual, tari,
musik dan dialog-untuk bahan disertasi doktornya di Universitas
Indonesia (UI), Pudentia mengaku sempat dihadapkan dua pilihan: terus
atau berhenti. Sebab, sebelum ke Pulau Bintan ia diberitahu bahwa
Makyong sudah tak ada lagi. Salah satu seni tradisi Melayu klasik itu
dikabarkan sudah mati.

"Tak gunalah ke Riau. Di sana awak tak 'kan bertemu lagi dengan
Makyong," kata Pudentia menirukan ucapan orang-orang yang ditemuinya
di Pekanbaru pada awal 1990-an. Awak dalam bahasa Melayu mengacu pada
orang kedua tunggal (kau, engkau), berbeda pengertiannya dalam bahasa
Minang yang merupakan nama ganti diri (aku).

Dalam kenyataannya, sebagai seni pertunjukan, ketika itu Makyong
memang sudah mati. Selama lebih dari 20 tahun tak ada pentas Makyong.
Tahun 1975 dan 1982 memang tercatat ada usaha untuk menghidupkan
Makyong lewat semacam kegiatan revitalisasi pada para pelajar sekolah
pendidikan guru (SPG). Hanya saja, pementasan Makyong dalam arti
sesungguhnya tak kunjung muncul.

Pudentia merasa cukup beruntung karena masih ada dua tokoh
Makyong yang (ketika itu) masih hidup: Muhammad Atan Rahman alias Pak
Atan (72) dan Khalid Kasim (73). Keduanya punya ingatan lengkap
mengenai hal-ihwal pertunjukan Makyong pada masa jaya di tahun 1950-
an. Pak Atan (meninggal dunia tahun 2003) bahkan punya setumpuk
catatan berbahasa Arab-Melayu (gundul) tentang cerita-cerita yang
dulu biasa mereka mainkan di panggung.

Dari sanalah Pudentia bersama Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) dan
sejumlah pihak lain mencoba membangkitkan kembali batang yang
terendam itu. Hasilnya memang tidak cespleng, tapi aroma kehidupan
itu mulai dirasakan, paling tidak oleh kalangan penggiat Makyong
generasi baru di Mantang Arang dan Kampung Keke di Bintan Timur.
Belakangan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pun ikut terjun
membantu upaya revitalisasi seni tradisi Makyong.

Gambaran suram kehidupan Makyong ini sesungguhnya saling
berimpitan dengan kondisi Melayu secara keseluruhan. Menyusul
hilangnya kekuasaan raja-raja Melayu setelah bangsa- bangsa Eropa
(baca: Belanda dan Inggris) menguasai kawasan ini, berangsur-angsur
hilang pula tradisi tulisan Arab-Melayu dan tutur Melayu. Sejak itu
pula, Pudentia mencatat, peran pengetahuan Barat dalam pertumbuhan
kebudayaan Melayu menjadi lebih dominan.

Kekuasaan baru pasca-Traktat London ditandatangani (1824)-yang
membagi-bagi wilayah Kesultanan Melayu kepada Belanda Inggris-bukan
saja telah menggeser peran kesultanan, tetapi juga ikut memengaruhi
pembentukan identitas masyarakatnya. Dan itu berlanjut hingga kini,
setelah kawasan eks Kesultanan Melayu-yang pernah menguasai wilayah
di sekitar Selat Malaka hingga ke Laut China Selatan-tersebut
terpecah di bawah bendera pemerintahan Indonesia dan Malaysia.

Untuk kasus Indonesia, Melayu bukan lagi menjadi pusat acuan bagi
masyarakatnya, tetapi tumbuh menjadi bagian dari keindonesiaan. Dalam
pengamatan Pudentia, sesungguhnya Melayu telah lama tumbuh menjadi
bagian marjinal dari wilayah "kekuasaan"-nya sendiri. Interaksi yang
begitu terbuka dengan wilayah geografis yang sangat strategis untuk
menerima pengaruh-pengaruh luar, menjadikan Melayu sebagai sebuah
entitas budaya (apalagi secara politis) rawan akan kepunahan.

"Krisis-krisis yang terjadi di kawasan ini, termasuk di dalamnya
krisis identitas Melayu, tercermin juga dalam keseniannya.
Ketidakberdayaan Makyong mempertahankan hidupnya sendiri sangat boleh
jadi juga merupakan cermin ketidakberdayaan masyarakat Melayu
menghadapi perubahan sosial-politik di kawasan ini," tutur Pudentia.

Gerakan kebudayaan

Terlepas dari itu semua, para pengusung dan 'penjaga' budaya
Melayu seperti Hoesnizar Hood pun mengakui kenyataan itu. Contoh
kecil adalah berbagai perhelatan kesenian yang mengusung nama Melayu
di bandar metropolis bernama Batam, namun dalam kenyataannya justru
kehilangan roh kemelayuannya.

"Yang tampak adalah ketermanguan, ketertegunan, dalam gemerlap
cahaya lampu yang diberi nama ekonomi dan pembangunan. Tapi,
sudahlah. Orang lain pun tak peduli," ujarnya.

Kalau dalam perhelatan seni yang mengusung nama Melayu saja roh
kemelayuannya dipertanyakan, apalagi di ruang-ruang publik. Jadi, tak
usah terlalu heran bila saat berjalan-jalan di Plaza Bintan yang ada
di pusat Kota Tanjung Pinang pun orang sulit menemukan atmosfer
Melayu. Apalagi di Batam! Kecuali orang-orang yang bertegur-sapa
dalam cakap Melayu, selebihnya beraroma metropolis dengan segala
atributnya.

Bahkan, untuk menemukan kaset atau CD lagu-lagu Melayu pun tak
begitu gampang. Kalaupun ada, pilihan sangat terbatas.

"Tempo hari ada kaset lagu- lagu Melayu, Junjung Budaya namanya.
Tapi kami tak punya stoknya," ujar seorang pemilik toko yang menjual
beragam kaset dan CD/VCD-kebanyakan hasil bajakan-yang jelas bukan
bertampang Melayu.

Setelah keluar-masuk "lorong-lorong" pertokoan yang banyak
memajang busana 'murah-meriah' dari Singapura, di satu sudut Plaza
Bintan, akhirnya bertemu juga toko yang menjual kaset berisikan lagu-
lagu Melayu-Bintan. Kotak kaset sudah terlihat sedikit menguning.
Mungkin sudah lama dipajang tanpa ada yang meliriknya.

"Lagu-lagu seperti ini memang jarang ada yang cari. Biasanya
yang orang cari lagu-lagu di sana itu," kata sang pramuniaga sembari
menunjuk deretan kaset lagu-lagu pop macam Peterpan dan Raja. "Kalau
kaset berisi lagu-lagu Melayu, paling yang dicari lagu-lagu Siti
Nurkhaliza," kata sang pramuniaga menambahkan.

Begitulah! Ketika secara politik Melayu kehilangan 'kekuasaan'-
nya, secara budaya pun kini ia menghadapi tantangan berat. Pekik Hang
Tuah, "Tak Melayu hilang di bumi", boleh saja tetap berkumandang di
kawasan ini, tetapi siapa yang menjamin rohnya merasuki anak-anak
negeri? Entahlah!

Seni Tradisi

2008-02-05T18:05:00.000+07:00

KOMPAS
Rabu, 12 November 2005

Opera Melayu
SANG MAESTRO DARI MANTANG ARANG

Oleh Kenedi Nurhan

Lelaki berjanggut putih itu terlihat sudah tua. Telah tujuh puluh
tiga tahun usianya. Rambut di kepalanya pun sebagian besar sudah
memutih. Tubuh kurusnya tampak goyah kala berjalan, bahkan mulai
terbungkuk-bungkuk.

Keriput-keriput di wajahnya juga tak bisa lagi ia sembunyikan.
Begitu pun gigi-giginya yang mulai bertanggalan. Semua itu
mengguratkan betapa panjang jalan hidup yang telah ia tempuh, yang
kian memperlihatkan penderitaan dan keprihatinan. Dan, itu semakin ia
rasakan akhir-akhir ini, justru di masa tuanya yang tinggal seumur
jagung.

Dari kesan selintas tersebut, boleh jadi orang mungkin akan
bergumam: masih adakah yang bisa diharapkan dari lelaki tua, kurus,
dan hitam berkeriput, dengan urat-urat yang seperti mau keluar dari
balik kulit lengannya yang mulai mengendur itu?

Di sini orang bisa terkecoh. Di balik kerentaan yang menggerogoti
hidupnya, sorot mata lelaki tua dari kampung nelayan di Pulau
Mantang-sebuah pulau kecil di tenggara Pulau Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau-itu ternyata tetap memancarkan daya hidup yang
mengagumkan. Sedikit saja pembicaraan menyentuh seputar kehidupan
seni tradisi Melayu kepulauan bernama makyong, semangat hidupnya
seperti menggelegak. Kenangan manis sebagai pemain makyong yang
sempat ia nikmati masa kejayaannya pada era tahun 1950-an sontak
membuncah, membuat ia merasa betapa hidup itu sungguh berarti dan
tetap pantas untuk dinikmati.

Apalagi ketika ia sudah duduk berselimpuh menghadapi gendang dan
kedombak, dua jenis alat musik seni tradisi makyong yang sangat ia
kuasai. Gerakan tangannya begitu lincah. Bunyi gendang dan kedombak
yang ia mainkan secara bergantian melahirkan kesan magis, membuat
seni tradisi yang berangkat dari tradisi teater tutur-yang dalam
pemanggungannya menggabungkan unsur ritual, tari, lagu dan lakon;
sehingga kadang-kadang disebut juga opera Melayu-itu sedap ditonton.

Sekilas tak ada yang istimewa dari pukulan-pukulan repetitif yang ia sajikan bersama pemusik makyong lainnya. Tapi tengoklah saat salam pembuka pentas makyong dimulai. Saat tari dan lagu betabik dimunculkan sebagai tanda pertunjukan makyong akan bermula. Dan, saat musik yang mengiringi tari dan lagu itu bergerak dalam tempo cepat.

Ya, ketika suara yang dihasilkan dari pukulan gendang dan kedombak itu menyatu dalam tingkahan irama gong, mong, breng-breng, dan biola,
sebuah orkestra dari tradisi "musik klasik" Melayu seperti muncul
dari lorong-lorong masa silam.

"Kalau sudah main makyong, Pak Khalid kadang lupe bahwa sekarang
dah tue. Soal-nye inilah hidup Pak Khalid. Sejak kecik Pak Khalid dah
main makyong," kata lelaki tua berjanggut putih, yang tak lain
adalah Khalid Kasim alias Pak Khalid, satu di antara dua tokoh
pewaris utama makyong yang masih hidup.

Dalam bercakap, dedengkot makyong Melayu-Riau kepulauan itu
memang biasa menggunakan nama diri sebagai kata ganti orang pertama,
bukan ber-aku atau ber-saye sebagaimana lazimnya orang Melayu.

Bersama Muhamad Atan Rahman alias Pak Atan (almarhum), Pak Khalid
memang sempat menikmati masa kejayaan seni makyong pada sekitar tahun
1950-an.

Bersama Pak Atan (alm) pula-tentunya beserta para pemain makyong
lainnya-kala itu mereka tak cuma manggung di Pulau Bintan dan
Penyengat, tapi kerap diundang hingga ke Daek dan Lingga. Bahkan tak
jarang harus memenuhi undangan bermain makyong ke kawasan negeri-
negeri serumpun, seperti ke Johor Bahru dan Brunei Darussalam. Untuk
ukuran saat itu, bayaran yang mereka terima pun tidaklah kecil.
Sekali bermain masing-masing bisa membawa pulang uang hingga 100
dollar Singapura.

Masa kejayaan itu merupakan lanjutan dari kisah generasi makyong
tahun-tahun sebelumnya ketika era kerajaan di kawasan ini masih
berjaya. Ketika itu, makyong mendapat tempat terhormat dalam istana-
istana raja. Sebagai seni istana, kehidupan para pemain makyong juga
dijamin oleh kerajaan.

Namun, seiring meredupnya kekuasaan raja-raja Melayu, seni
makyong pun ikut terlempar dari istana dan mulai menjadi kesenian
rakyat jelata. Belakangan, sejak tahun 1960-an, makyong kian
terpinggirkan dan pada tahun 1970-an praktis kehilangan rohnya
sebagai seni pertunjukan di atas panggung. Seni makyong pun tinggal
nama. Baru pada tahun 1990-an, upaya membangkitkan kembali batang
yang terendam itu-yang antara lain dimotori oleh Asosiasi Tradisi
Lisan (ATL)-membukakan mata banyak pihak bahwa makyong di Riau
ternyata masih ada.

Jejak sang maestro

Sejak Pak Atan meninggal dunia dua tahun lampau, kini tinggal Pak
Khalid yang boleh dikategorikan sebagai maestro, dalam arti tahu
banyak tentang apa dan bagaimana seharusnya bermain makyong. Selama
bertahun-tahun, Pak Khalid-lah bintang panggung makyong dari Desa
Mantang Arang.

Makyong memang telah menjadi "darah" yang mengalir dalam hidup
Pak Khalid. Sebelum dikenal sebagai penabuh gendang dan kedombak yang
piawai, ia adalah pemeran tokoh Awang Pengasuh yang merupakan tokoh
sentral sekaligus roh pertunjukan makyong.

Dia pula yang biasanya memimpin upacara ritual sebelum
pertunjukan makyong dimulai. Dengan mantra-mantra khusus yang mereka
yakini punya kekuatan magis, Pak Khalid bertindak sebagai bomoh atau
panjak untuk memimpin upacara "buka tanah" guna meminta izin
sekaligus maaf pada para leluhur agar tak ada yang mengganggu mereka
selama pertunjukan.

Sebagai pemeran tokoh sentral dalam setiap pementasan, paling
tidak hingga 10 tahun lalu, pesona yang ditebarkan oleh Pak Khalid
sebagai Awang Pengasuh memberi pemandangan segar di panggung
pertunjukan makyong. Lincah, gesit dan "berisi". Tubuhnya lentur.
Getaran kaki, pinggul, rusuk, lengan dan jari-jemari tangannya di
atas panggung menjadi tontonan tersendiri, tak kalah menarik
dibandingkan musik dan tarian para inang pengasuh. Apalagi dia kerap
merangkap-rangkap peran: ya pemain, ya pemusik!

Memang kini ada Satar (35), salah satu putra Pak Atan, yang mulai
menunjukkan bakatnya menabuh gendang dan bermain makyong. Juga ada
Abdul Gani yang mulai dipercaya sebagai bomoh sekaligus pemeran tokoh
Awang Pengasuh. Tapi sosok Pak Khalid dalam komunitas makyong tetap
paling dominan. Sepeninggal Pak Atan, Pak Khalid-lah kini tempat
orang bertanya. Meski kadang terlihat cerewet dan sedikit
tempramental, dialah guru yang sekaligus menjadi semacam kamus
berjalan dalam hal per-makyong-an.

"Setiap orang yang datang ke Pak Khalid, lebih dulu Pak Khalid
akan tanya: mau minta diajar atau belajar? Kalau minta diajar Pak
Khalid tak bisa, tapi kalau mau belajar bolehlah. Tapi tentu ada
syaratnya. Untuk belajar makyong, hati harus bersih. Tidak boleh
hanya untuk main-main. Risikonya besar, ada jampi-jampi. Itu pun
kalau percaya," begitu selalu Pak Khalid berkata ketika ditanya
seputar proses pewarisan makyong.

Boleh percaya boleh tidak. Menurut penuturan Pak Khalid, sekali
waktu pernah ada orang-orang yang mau belajar makyong, tetapi yang
dilakukan justru "merusak" pakem yang ada. Entah suatu kebetulan
atau tidak, tiga orang yang disebut- sebut Pak Khalid telah melanggar
pantangan itu akhirnya terkena tulah: meninggal dunia karena berbagai
sebab.

Dalam perspektif Pak Khalid, makyong tak boleh diutak-atik hanya
agar dia tampak lebih modern. Bahkan, di kalangan para pelaku makyong
ada kepercayaan, cerita yang dibawakan dalam permainan makyong harus
yang sudah ada sejak dulu, tak boleh dibuatkan lakon baru. Mereka
mengenal sekitar 12 repertoar, umumnya berkisah tentang raja-raja.

"Tidak boleh membuat cerita baru. Bisa kualat. Cerita tentang
Lancang Kuning saja tak boleh. Lagi pula, katanya mau tradisi betul-
betul," ujar Pak Khalid.

Sebagai tokoh sekaligus sesepuh komunitas makyong, Pak Khalid tak
ragu menurunkan pengetahuan yang ia miliki. termasuk hal-hal yang
berbau magis. "Tapi tentulah kalau percaya Pak Khalid. Jadi, kalau
mau belajar makyong, galilah apa yang ada di isi hati Pak Khalid. Pak
Khalid dah sayang," tambahnya.

Demi makyong, apa pun dilakukan oleh Pak Khalid. Itu tak lain
karena makyong sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya.
Lewat makyong ia ada dan karena makyong pula ia merasa ada. Di
usianya yang senja, Pak Khalid rindu dan ingin melihat suatu saat
makyong kembali mengusung roh Melayu di negeri "Segantang Lada"
tersebut.

Lewat seuntai pantun, Pak Khalid pun lalu bermadah: Ikan gurame
si ikan bawal/ikan hiu dimasak bersama lada/dah lama kita tak
berbual/rasa rindu di dalam dada....

Seni Tradisi

2008-02-05T17:18:00.000+07:00

KOMPAS
Kamis, 6 Desember 2007

Seni Tradisi Melayu
MENGINTIP MELAYU
LEWAT PENTAS MAKYONG

Oleh Kenedi Nurhan

Kekhawatiran itu akhirnya terjadi juga. Setelah hampir satu jam
menyusuri jalan tanah berdebu pada dini hari tanpa bulan, rombongan kecil itu tersadarkan
bahwa mereka tersesat. Di kanan-kiri jalan hanya terlihat belukar
yang menyerkap. Di kejauhan, kelip pelita yang
terpancar dari perahu nelayan seperti timbul-tenggelam.

Rombongan kecil dari Tanjung Pinang itu baru saja menyaksikan
pentas Makyong di Desa Sungai Nam, Bintan Timur. Tiga mobil yang
mereka tumpangi hanya berputar-putar di jalanan yang bagai tak
berujung. Tiap ada persimpangan, pengendara paling depan tampak
ragu, sampai akhirnya mobil kedua yang dibawa Akib, Kepala Dinas
Pariwisata Kota Tanjung Pinang, mengambil alih kendali. Ia pun
memutuskan berputar haluan, kembali ke Sungai Nam untuk mencari
"bantuan" penunjuk jalan.

"Bukan apa-apa, kalau terus seperti tadi, bisa sampai pagi kita
berputar-putar di sana. Lagi pula saya juga sudah khawatir karena
bahan bakar mobil ini sudah kritis," kata Akib setiba di Sungai Nam
saat "melapor" ke Said Parman, Asisten Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Kota Tanjung Pinang, yang malam itu hadir dan terlibat
dalam kapasitasnya sebagai anggota komunitas seni tradisi Makyong.

Dalam nada bercanda, Said Parman hanya menanggapi peristiwa
tersesatnya rombongan "penanggap" pentas Makyong di Sungai Nam
tersebut akibat pertunjukan dilakukan tanpa sesaji. Ketua Dewan
Kesenian Kepulauan Riau Hoesnizar Hood juga ikut mengamini dan ikut
tertawa terkekeh-kekeh dari belakang setir mobilnya.

"Mungkin karena upacara ritual 'buka tanah' sebelum dan setelah
Makyong ditampilkan, yang menurut kepercayaan tetua Makyong
harus dilaksanakan, pada pentas tadi justru ditiadakan. Sementara
topeng-topeng dan alat musik tertentu yangbiasanya diupacarai
sebelum digunakan dalam pertunjukan tadi juga tidak dilaksanakan,"
kata Said, masih dalam nada bercanda meski di balik itu kata-katanya
yang terdengar agak serius.

Seni ritual

Makyong adalah jenis teater tradisi khas Melayu, yang tumbuh dan
berkembang terutama di Kepulauan Riau. Memanfaatkan kisah-kisah
Melayu klasik sebagai lakon, pentas Makyong dihadirkan lewat
penggabungan unsur ritual, tari, musik, dan -tentu saja-dialog.
Karena itu, beberapa pengamat seni tradisi kerap menyebut pentas
Makyong sebagai opera Melayu.

Bagi pengusung setia Makyong, seni tradisi ini diyakini tak hanya
sebagai seni yang bersifat menghibur. Makyong juga dipercaya
mengandung unsur ritual sehingga-sebagai seni tradisi-ia merupakan
semacam perpaduan antara peristiwa ritual sekaligus media hiburan
atau sebaliknya.

Dalam tradisi pementasan Makyong, pertunjukan selalu diawali
upacara yang mereka sebut "buka tanah" lalu ditutup dengan upacara
serupa. Ritual ini dipimpin oleh tetua yang disebut bomoh alias
pawang Makyong, seperti yang dilakukan Abdul Gani ketika kelompok
Makyong dari Pulau Matang Arang tampil di Desa Mantang Lama, juga
masih di wilayah Bintan Timur, pada akhir November lalu. Ia juga
membacakan mantra-mantra untuk topeng-topeng dan alat musik
tertentu sebelum para pemain Makyong menghadap penonton lewat
ritual tari dan nyanyian perkenalan yang disebut betabek.

"Semua ritual itu dimaksudkan agar pentas bisa berlangsung
lancar tanpa ada kekuatan- kekuatan lain yang menghalangi atau
mengganggu pertunjukan. Ritual itu juga sebagai media untuk mohon
izin mementaskan kisah-kisah lama dari para datuk mereka terdahulu,"
papar Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pudentia MPSS, yang sejak
awal 1990-an aktif melakukan program pendampingan setelah penelitian
panjang tentang Makyong untuk disertasi doktornya di Universitas
Indonesia (2004).

Sebetulnya, dalam kondisi normal, setelah ritual "buka tanah"
seharusnya diikuti ritual tari dan musik disertai nyanyian oleh tetua
Makyong atau pemain yang berperan sebagai tokoh utama. Ritual yang
disebut "menghadap rebab" ini dilaksanakan sebelum ritual tari dan
nyanyi betabek.

Akan tetapi, sejak beberapa dekade terakhir, ritual ini
jarangterlihat lantaran mereka tak lagi memiliki alat musik dimaksud.
Rebab sumbangan Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film beberapa waktu lalu
belum sepenuhnya berfungsi. Selain hanya satu, sementara jumlah
kelompok Makyong saat ini setidaknya ada tiga komunitas, pemainnya
pun belum ada yang cukup terampil untuk ditampilkan dalam ritual yang
menuntut sejumlah persyaratan tersebut.

Di luar pentas, pada masa lampau Makyong juga dipakai sebagai
media pengobatan tradisional. Hal itu dimungkinkan karena-pada
masanya-tetua Makyong juga adalah tokoh spiritual yang memiliki
kemampuan supranatural. Karena itu, tetua Makyong seperti Muhamad
Atan Rahman alias Pak Atan (almarhum) juga jadi semacam tokoh
pemimpin informal, yang kerap dilibatkan untuk menyelesaikan masalah
kemasyarakatan.

Kisah Pak Atan saat ikut menenangkan kerusuhan sosial di Batam
pada awal 1990-an masih jadi "kebanggaan" di kalangan komunitas
Makyong hingga hari ini. Dengan menggunakan salah satu properti
Makyong, yakni topeng yang disebut Betara Siwu-yang dipercaya
memiliki kekuatan spiritual-Pak Atan tampil di tengah massa yang
beringas. Kata-katanya didengar, amuk massa pun reda. Kehidupan
masyarakat di sana kembali berjalan seperti sedia kala.

Batang terendam

Akan tetapi, masa lampau memang kerap tak berkelindan dengan masa
kini. Kejayaan Makyong sudah lama terjerembap. Dan, ibarat
membangkitkan "batang terendam", itulah yang kini dilakukan ATL
bersama Lembaga Kemajuan Makyong yang dipimpin Said Parman.

Setelah "berhasil" menghidupkan kembali atmosfer seni Makyong
pada 1990-an, setelahsebelumnya "terkubur" selama lebih dari dua
dekade tanpa terdengar sekalipun ada pentas Makyong, aktivitas
pendampingan terus dilakukan oleh ATL.

Saat ini setidaknya sudah ada
tiga kelompok Makyong, yakni di belakang Padang (Batam) serta di
Kampung Keke-Sungai Nam dan di Mantang Arang (Bintan). Belum lagi
munculnya peminat-peminat baru yang bukan dari komunitas Makyong.
Mereka adalah anak-anak muda yang tinggal di Tanjung Pinang dan
berusaha menampilkan Makyong dalam berbagai bentuk yang sudah
dimodifikasi serta disesuaikan dengan selera masa kini.

Terlepas dari pendekatan dan orientasi mereka berkesenian,
Makyong pada hakikatnya adalah salah satu penanda identitas
kemelayuan. Makyong menyimpan berbagai repertoar dasar tari, musik,
sejarah, dan bahasa Melayu yang dikenal sekarang. Makyong juga
adalah teater rakyat yang memiliki cerita tentang "Melayu" dalam
memori kolektif masyarakatnya.

"Oleh karena itu, mengaitkan Makyong dengan kemelayuan sangat
sahih. Sebab, kita tidak mungkin mengatakan Makyong bukan Melayu.
Sementara bila kita mau bicara mengenai Melayu sebetulnya dapat
diwakili oleh Makyong," kata Pudentia.

Meski jenis tradisi ini cikal bakalnya berasal dari Patani,
Thailand selatan, dan masuk ke Indonesia pada abad ke-19 melalui
Kelantan (Malaysia) serta Tanjung Kurau, Tumasik (Singapura), tetapi
keberadaan Makyong yang ada di Kepulauan Riau sudah merupakan
kreasi Melayu-Indonesia. Bukan saja dilihat dari lakonnya, tetapi juga
bentuk pementasannya yang relatif berbeda dibandingkan dengan di
tempat asalnya.

Dalam catatan bangsa Eropa, seni tradisi jenis ini pada abad ke-
17 hidup di daerah Naratwihat, Patani, Thailand, dengan sebutan
teater manora. Akan tetapi, Makyong yang berkembang di Kepulauan
Riau cukup unik. Selain merupakan perpaduan antara ritual dan media
hiburan, Makyong menyimpan ingatan masa lalu tentang kesejarahan
negeri dan adat istiadat Melayu.

Melihat asal-usul dan pertumbuhannya, Makyong juga memperlihatkan
identitas kemelayuan yang multikultur. Sajian musik, tari, dan kata-
kata yang disampaikan dalam pertunjukan Makyong berbeda
dibandingkan dengan seni Melayu pada umumnya seperti saat ini.

Semangat itu pula yang melatari usulan Indonesia menominasikan
Makyong sebagai Memory of the World ke lembaga PBB, UNESCO.
Karena seni tradisi ini juga ada di Kelantan, sebagai bangsa yang
berbudaya dan bertata krama, Indonesia pun menggandeng Malaysia
untuk bersama-sama menjadikan Makyong sebagai ingatan kolektif dunia....

Seni Tradisi

2008-02-05T12:05:00.000+07:00

KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005

Seni Tradisi Melayu
JANGAN MENANGIS (-I) MAKYONG

Oleh Kenedi Nurhan

AKHIRNYA Sarijah (67) jadi juga berangkat ke Singapura. Suaminya,
Muhammad Atan Rahman atau biasa dipanggil Pak Atan (almarhum),
adalah pewaris utama Makyong kelahiran sebuah kampung di Tanjung
Kurau, Singapura sekarang ini. Karena itu, bagi Sarijah kehadirannya
bersama rombongan Makyong dari Kepulauan Riau ke negara pulau itu
di perhelatan Singapore Arts Festival 2005 punya makna lain: "ziarah"
ke tanah kelahiran almarhum suaminya!

Akan tetapi, Singapura begitu sombong terhadap Sarijah. Dalam
kondisi tubuh yang mulai renta, berjalan agak terbongkok-bongkok,
selama tiga hari Sarijah harus bolak-balik dari hotel tempat
rombongan pemain Makyong menginap di kawasan Geylang ke lokasi
pertunjukan di Istana Kampong Gelam.

Bukan cuma soal turun-naik bus yang membuat Sarijah kelelahan.
Justru proses menunggu naik panggunglah yang amat menjemukan.
Ketika mereka dijadwalkan tampil pada puncak Festival Teater Rakyat
--sebagai bagian kecil dari perhelatan besar Singapore Arts Festival
2005--Makyong diagendakan naik panggung pukul 18.00 waktu
setempat. Namun, oleh panitia mereka diminta sudah harus siap
berangkat dari hotel pada pukul 11.30. Kembali ke hotel menjelang
tengah malam, padahal esok harinya pada pukul 06.00 mereka sudah
harus berada di lobi hotel untuk diantar ke pelabuhan; pulang, kembali
ke kampung halaman mereka di Pulau Bintan.

"Ya... capek juga, Nak," kata Sarijah pelan.

Lengkap sudah "penderitaan" para pemain Makyong, yang
sebelumnya harus melewati masa-masa latihan selama sebulan penuh
menjelang keberangkatan ke Singapura. Proses latihan yang dipusatkan
di Tanjung Pinang itu ditempuh pihak Dewan Kesenian Kepulauan Riau
lantaran pemain yang akan ke Singapore Arts Festival adalah gabungan
tiga kelompok Makyong. Selain dari Mantang Arang, sebagian pemain
juga diambil dari Keke dan Sanggam. Karena itu, perlu latihan untuk
memadukan penampilan di atas panggung.

Proses latihan ini kerap mengharuskan mereka menginap di tempat
latihan hanya beralaskan tikar. "Baru pada malam menjelang
keberangkatan ke Singapura kami diinapkan di hotel," kata Rogayah,
pemain Makyong lainnya.

Dan, selama lima hari di Singapura (8-12 Juni 2005) sebetulnya
tak banyak yang dikerjakan oleh Sarijah. Juga anggota rombongan
lainnya sesama pemain Makyong yang berjumlah 20 orang.

Setiba di Singapura, setelah dua jam naik feri dari Tanjung
Pinang, mereka langsung istirahat di hotel. Tak ada program jalan-
jalan. Tak ada agenda sempalan untuk sekadar berleha-leha, menyapu
pemandangan kota yang sebagian wilayahnya berasal dari pasir pulau
mereka di Bintan. Senja pun turun berganti malam. Wajah Singapura
hanya bisa mereka pandang lewat jendela kamar masing-masing.

***

TAK ada catatan tertulis yang secara jelas menyebutkan asal usul
Mak Yong. Namun, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pudentia
MPSS, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) ketika melakukan penelitian
sejak awal 1990-an tentang Makyong untuk disertasi doktornya di
Universitas Indonesia, terungkap bahwa teater tradisi sejenis Makyong
di Melayu-Riau pertama kali dikenal oleh orang- orang Eropa pada abad
ke-18 di Thailand selatan. Tepatnya di daerah Narathiwat, Patani.

Oleh karena itu, tidak aneh bila Makyong-juga disebut-sebut
sebagai opera Melayu-punya banyak kemiripan dengan teater
(tradisional) Manora dari Thailand selatan. Dari Patani, teater-opera
ini diperkirakan masuk ke Kepulauan Riau melalui Kelantan di Tanah
Semenanjung dan Tajung Kurau di Teluk Selabim, Singapura.

Adakah keistimewaan Makyong yang hidup dan tumbuh di Riau?
Tentang hal ini, Pudentia punya catatan kecil.

Seperti halnya banyak seni tradisi lisan yang lain, Makyong pun
sempat mengalami masa ketiadaannya, yakni pada sekitar tahun 1990-an,
saat ia mencoba menemukan jejaknya. Sebelumnya, Makyong setelah
mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1950-an.

Selama lebih dari dua dekade tak pernah terdengar ada pentas
Makyong. Padahal, kata Pudentia, saat itu masih ada beberapa tokoh
yang dapat bermain Makyong. Pak Atan (meninggal dunia dua tahun lalu)
dan Pak Khalid adalah dua tokoh pewaris utama Makyong yang sempat
menikmati masa kejayaan salah satu seni tradisi Melayu ini.

"Keduanya punya ingatan lengkap mengenai hal-ihwal pertunjukan
Makyong. Akan tetapi, untuk meminta berpentas adalah sesuatu yang
mustahil ketika itu karena tradisi berpentas sudah menghilang selama
sekitar 20 tahun," tutur Pudentia.

Dari sanalah ia lalu lebur dan terjebak dalam pusaran kehidupan
pemain-pemain Makyong. Pada sekitar tahun 1975 dan tahun 1982 memang
ada usaha untuk menghidupkan Makyong lewat semacam kegiatan
revitalisasi pada para pelajar sekolah pendidikan guru (SPG). Hanya
saja, pementasan Makyong dalam arti yang sesungguhnya tak kunjung
muncul.

Peristiwa "bersejarah" itu pun tiba ketika pada bulan Agustus
1991 tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
bersama Pudentia memelopori pementasan Makyong di Mantang Arang,
kampung asal Makyong Riau. Masyarakat Bintan seakan bangkit. Ingatan
pada kegemilangan Makyong pada era 1950-an seolah dihidupkan kembali.

"Tentu saja mereka merasa dihibur dan dihargai karena
orang 'kota' pun mau nonton seni tradisi leluhur mereka. Euforia
ini terus berlanjut sampai tahun 1993, yakni ketika Makyong Riau
berpentas di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta dalam Seminar dan
Festival Tradisi Lisan Nusantara I," jelas Pudentia.

***

SEJAK itu kegiatan pendampingan terus dilakukan. Selain ATL, Ford
Foundation dan pemerintah daerah juga mulai menoleh pada Makyong.
Hasilnya memang tidak seperti mantra simsalabinm, tetapi penguatan
pada sikap dan semangat para pemain Makyong mulai memberi harapan.
Apalagi semangat di balik pementasan Makyong bukanlah pada cerita
yang dimainkan, tetapi lebih pada momen penting pertemuan antara
pemain dan penonton.

Seperti dikatakan Pudentia, inti dari Makyong adalah hiburan
(rakyat). Kalaupun ada cerita, maka akhir dari cerita selalu tidak
pernah menyelesaikan masalah yang ada. Pertunjukan dianggap jauh
lebih penting artinya daripada kelengkapan cerita.

Boleh jadi, dalam konteks inilah mengapa Makyong sebagai bagian
dari pranata sosial menjadi penting dijaga roh dan semangat hidupnya.
Meski untuk itu perlu banyak pengorbanan, seperti yang harus dialami
oleh Mazlan. Anak (alm) Pak Atan ini harus kehilangan pekerjaan
sebagai sopir lantaran harus berlatih Makyong menjelang keberangkatan
mereka ke Singapura.

"Dia dipecat oleh majikannya lantaran sering tidak masuk kerja
karena lebih mengutamaka bermain Makyong," kata Satar, kakak Mazlan.

Memang masih terus ada kesedihan, tapi tak boleh lagi ada tangis
untuk Makyong....

Seni Tradisi

2008-02-05T11:37:00.000+07:00

KOMPAS
Sabtu, 18 Juni 2005

Seni Tradisi Melayu
KE SINGAPURA TANPA REBAB MAKYONG

Oleh Kenedi Nurhan

PAK Khalid Kasim (73) kini sudah memiliki handphone. Luar biasa?
Tidak juga!

DI Desa Mantang Arang- sebuah kampung kecil di Bintan Timur,
Kepulauan Riau; tempat lelaki tua "pewaris" utama seni tradisi Melayu
bernama Makyong ini tinggal dan bermukim-benda kecil yang kerap
dikait-kaitkan dengan simbol kemajuan peradaban itu kini sudah
tergolong bukan lagi barang istimewa. Jadi tidak usah heran bila ke
mana pun Pak Khalid pergi handphone itu selalu ia kantongi. Juga
ketika ia ikut bersama tim kesenian Kepulauan Riau bertandang ke
negeri tetangga: Singapura!

Hanya saja, dalam misi muhibah seni ke negara pulau itu, 9-12
Juni lalu, tak sekali pun handphone Pak Khalid terdengar berbunyi.
"Tak tahu mengapa begitu jadinya," kata Pak Khalid agak masygul.

Tentu saja Pak Khalid tak cukup paham bahwa identitas kartu
prabayar yang ia miliki itu tak bisa "dibaca" oleh jasa provider
telepon seluler di sana. Alhasil, meski jarak dari kampung kecil
mereka di Bintan Timur ke negara pulau itu hanya "sepelemparan
batu", tetapi karena pemegang otoritas wilayah pertelekomunikasi-
annya berbeda, handphone Pak Khalid pun cuma jadi peneman "sepi"
di tengah keriuhan metropolitan.

Pak Khalid memang tidak sendiri. Bersama rombongan dari Dewan
Kesenian Kepulauan Riau yang dipimpin Hoesnizar Hood, mereka
mengusung kelompok teater-tari Makyong di pentas Singapore Arts
Festival 2005. Dalam forum bergengsi itulah, selama tiga malam
berturut-turut, Pak Khalid sebagai sesepuh kelompok Makyong dari
Kepulauan Riau ikut naik panggung bersama grupnya di lingkaran
atmosfer kota internasional seperti Singapura.

***

TUNGGU dulu!

Jangan bayangkan para pemain Makyong--semacam opera tradisi
Melayu yang pemanggungannya menggabungkan unsur ritual, tari,
musik, dan dialog--dari Kepulauan Riau itu tampil di gedung kesenian
modern. Jangan pula berasumsi bahwa pentas pertunjukan mereka
sepanggung dengan para seniman dari negara-negara lain yang ikut
meramaikan kalender Singapore Arts Festival 2005.

Seniman-seniman Makyong itu justru bermain di panggung terbuka
di halaman bekas Istana Kampong Gelam. Suara deru mobil yang lewat
sesekali terdengar hingga ke panggung. Bahkan, menjelang pentas
hari/malam kedua dimulai, mereka harus "bertarung" dengan keriuhan
lantunan suara musik dan rentak orang-orang berzapin di sebuah
restoran yang ada persis di sisi kanan gerbang Istana Kampong Gelam.

Istana Kampong Gelam berada persis di seberang Mesjid Sultan,
hanya dipisahkan oleh jalan kecil bernama Kandahar Street. Pada 4
Juni 2005 kawasan ini diresmikan penggunaannya oleh Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjadi semacam museum dan
dinamakan Taman Warisan Melayu.

"Ya, benar-benar hanya berpayung langit. Kemarin ketika latihan,
celana ini sampai basah karena lantai tempat duduk masih ada bekas
genangan air sisa hujan," kata Pak Khalid.

Di bawah payung langit itulah, sembari memandang gedung-gedung
jangkung yang ada di sekitar kawasan Kampong Gelam--tempat dahulu
(kala) banyak orang Melayu bermukim, juga di Geylang--dialog-dialog
khas Melayu-Riau disampaikan dalam bentuk nyanyian dan tarian.

Ditingkahi musik Makyong yang dihasilkan oleh perpaduan suara
gendang, gong, mong, gedombak, breng-breng, dan biola, penonton
dibawa ke kelampauan. Apalagi dua lakon yang mereka bawakan,
Bongsu Sakti dan Wak Perambun, memang tergolong klasik. Tak hanya
dari aspek isi cerita, tetapi juga dalam format pemanggungannya.

Dua tokoh sentral Makyong, Cek Wang (dimainkan oleh Tina) dan
Awang/Wak Penghulu (Abdul Gani), tak pelak lagi menjadi semacam
ikon Makyong di atas panggung. Kedua pemain inilah yang sebetulnya i
inti pertunjukan.

Sementara di barisan pemusik, Pak Khalid dan Satar menjadi tokoh
pengimbang. "Sayangnya sampai kami berangkat dari Tanjung Pinang
menuju Singapura, alat musik rebab-Melayu yang merupakan ciri khas
sekaligus inti musik Makyong tak bisa dibawa. Sebetulnya, kalau ada
serunai juga bisa dipakai sebagai pengganti, tetapi itu pun kami tak
punya," kata Satar sedikit mengeluh.

***

SATAR pantas mengeluh. Soalnya mereka punya alat musik dimaksud.
Namun, karena rebab Makyong pemberian Asosiasi Tradisi Lisan
(ATL)-- disampaikan lewat Philip Yampolsky dari Ford Foundation
ketika berkunjung ke kampung mereka--itu diminta agar disimpan di
sebuah institusi kebudayaan di Tanjung Pinang, untuk mendapatkan-
nya kembali ternyata sulitnya minta ampun. Begitupun perangkat
pakaian Makyong (juga sumbangan dari ATL) yang diminta agar
"dititikan" di sana, ketika mereka butuhkan saat akan naik pentas tak

bisa lagi diambil.

"Beberapa kali saya bolak-balik dari Mantang Arang ke Tanjung
Pinang. Ongkos habis, tapi barang milik kami tak juga diberikan,"
kata Rogayah menimpali.

Kabar lain yang didapat salah satu pendukung Makyong ini,
sebagian dari pakaian sumbangan ATL itu sudah hilang. Adapun rebab
yang semula ingin dimainkan Satar saat bertandang ke Singapura
justru tak jelas lagi di mana rimbanya.

Tentu saja ini sebuah ironi. Dan, ironi memang selalu menyungkupi
keberadaan seni tradisi, di mana pun, termasuk Makyong dan
komunitasnya.

Kalaupun kemudian mereka diundang tampil dalam suatu perhelatan
budaya atau disewa untuk memeriahkan acara perkawinan, penghasilan
yang didapat tetap tak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

"Tapi kami bermain Makyong memang bukan untuk diri kami sendiri,
melainkan untuk orang lain dan untuk Makyong," kata Rogayah.

Ada kesedihan di sana, tetapi juga ada semangat bersemayam di
balik kehidupan para penggiat Makyong.

Satu hal yang selalu mereka pesankan: jangan lupakan Makyong!

"Jadi kalau nanti teringat pada Pak Khalid, cakap sajalah di
dalam henpon," begitu ia selalu berpesan setiap kali bertemu orang-
orang yang mengenalnya namun mereka tinggal jauh dari kampung
kecil tempat Pak Khalid bermukim.

Itu pun masih dengan catatan tambahan, yang disampaikannya lewat
sebuah pantun berikut: //Ambil atap di dalam kebun/Pergi ke pasar
membeli bilis/Pak Khalid nak cakap dalam henpon/Tapi pulsa sudah
habis....//